Selain itu, ISAI juga tidak berhasil mendapatkan informasi dari Depkes, menurutnya informasi publik tersebut bersifat sensitif. Di Depdiknas kami di pingpong kesana kemari, kami ingin mengetahui tentang Askeskin, namun, jawaban mereka hal tersebut sensitif, padahal semua orang harus tahu tentang Askeskin, ujarnya.
Perintah UU
Menjawab persoalan tersebut, Kepala Pusat Informasi Publik, Hukum dan Keamanan Depkominfo Ismail Cawidu mengatakan bahwa, pada dasarnya para badan publik tersebut bukan menolak memberikan informasi. Hanya saja mereka (badan publik, red) belum paham maksud dan tujuan permintaan informasi oleh ISAI. Jika seandainya badan-badan publik itu tahu permintaan informasi ini untuk pra kondisi, saya yakin pasti diberikan informasi yang diminta, ujarnya.
Tambahnya, Depkominfo akan melakukan rapat koordinasi tentang bagaimana menyikapi perintah UU. Seperti misalnya, bagaimana membentuk unit khusus yang melayani informasi di masing-masing departemen. Berikutnya, ada perintah UU untuk mengangkat pejabat dokumentasi dan publikasi, dalam pengangkatan ini Depkominfo akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan dan Aparatur Negara.
Selanjutnya ada perintah UU untuk membuat daftar informasi publik bagi setiap departemen dengan tidak melampaui kewenangannya. Terakhir, ada perintah UU dalam tahun pertama ini, bahwasanya Depkominfo sebagai penggerak UU KIP untuk membentuk komisi informasi baik pusat maupun daerah. Sampai saat ini kami sedang mempersiapkan panitia seleksinya dulu, tegasnya.
Mei 2010 pelaksanaan UU KIP akan mulai dilaksanakan, namun masih banyak perintah UU yang belum bisa dilaksanakan. Perintah tersebut adalah belum terbentuknya Komisi Informasi baik pusat maupun daerah. Selain itu banyak Badan Publik yang belum bisa memberikan informasi lembaganya dengan berbagai alasan.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI) melakukan berbagai monitoring kesiapan badan publik dalam melayani permintaan informasi. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan pelayanan informasi oleh badan publik. Selain itu juga membandingkan kesiapan berbagai jenis lembaga yang masuk kategori badan publik dalam UU KIP.
Menurut Ahmad Faisol, Kordinator Program Advokasi ISAI, mengatakan ISAI telah melakukan monitoring terhadap delapan lembaga badan publik untuk melihat kesiapan dari lembaga-lembaga pemerintah tersebut. Kedelapan lembaga tersebut diantaranya meliputi Kejaksaan Agung, KPK, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Konstitusi, Depdiknas, Depkes, Depkominfo, dan BP Migas.
Tabel
Badan Publik yang menjadi tempat permintaan informasi
No | Kategori Badan Publik | Nama Badan Publik | Informasi yang diminta |
1 | Lembaga Penegak Hukum | Kejaksaan Agung | - daftar gaji pejabat Jaksa Agung, dan jaksa agung muda - Daftar kasus-kasus yang telah ditangani Kejaksaan Agung selama periode 2007 |
KPK | - Daftar Gaji Komisioner KPK - Pertimbangan pemilihan perusahaan pemenang tender alat | ||
2 | Lembaga Yudikatif | Pengadilan Tipikor | Salinan putusan kasus Suwarna AF |
Mahkamah Konstitusi | Salinan putusan MK atas permohonan judicial review pasal pencemaran nama baik | ||
3 | Lembaga Eksekutif Pusat | Depdiknas | Data penerima BOS tahun 2007 |
Depkes | Data penerima askeskin 2007 | ||
Depkominfo | Peta frekuensi untuk lembaga penyiaran komunitas
| ||
4 | Badan Publik yang memiliki kontrak dengan pihak ketiga | BP Migas | Kontrak Karya
|
Sumber: ISAI
Dalam monitoring ini, ada beberapa badan publik yang menurut Faisol kurang bekerja sama dalam memberikan informasi. Banyak alasan yang dilontarkan agar informasi lembaga tidak bisa keluar. Diantaranya, BP Migas menyatakan kontrak karya mereka dengan pihak ketiga adalah rahasia negara. Padahal menurut UU KIP mengatakan, kontrak badan publik dengan pihak ketiga itu wajib tersedia setiap saat, dan bisa diakses, tegasnya.