hukumonline
Rabu, 22 Oktober 2008
Masalah Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil
IHW
Dibaca: 2739 Tanggapan: 4

Sepintas judul di atas memang tidak nyambung. Tidak ada hubungan secara langsung antara perjanjian sewa-menyewa mobil dengan masalah ketenagakerjaan. Tapi ini benar-benar terjadi di Korea National Oil Company (KNOC), sebuah perusahaan minyak milik Korea.

 

Alkisah perusahaan yang memiliki kantor perwakilan di Jakarta ini membutuhkan kendaraan operasional. Sejak 1998, perusahaan ini menyewa mobil dari perusahaan penyewaan (rental) mobil. Sampai saat ini, KNOC telah berganti-ganti rental hingga 4 kali. Rental terakhir yang bermitra dengan perusahaan itu adalah PT Dokar Putra Mandiri yang bekerja sama sejak 2005.

 

Di lain pihak, KNOC ternyata juga membutuhkan sopir. Adalah Suherman yang jasanya dipakai sejak 1998. Saat itu rekanan perusahaan yang beroperasi di sejumlah negara ini adalah Blue Bird. Ketika perusahaan yang didirikan tahun 1979 itu bekerja sama dengan PT Dokar, tenaga Suherman masih dipakai.

 

Suherman tidak sendiri. Endang rohana, Masruri, Slamet Susanto adalah pekerja yang ketiban untung' adanya sewa-menyewa mobil antara KNOC dengan PT Dokar. Mereka bertiga juga dipekerjakan sebagai sopir.

 

Singkatnya, ketika perjanjian sewa-menyewa antara kedua perusahaan itu berakhir, status hubungan kerja Suherman dkk juga tamat. Meski hubungan kerja berakhir, Suherman dkk tidak beroleh pesangon sepeser pun. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Suherman dkk melayangkan gugatan tehadap KNOC dan PT Dokar. Gugatan dialamatkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta.

 

Menjadi Pekerja Tetap

Setelah lebih kurang tiga bulan perkara ini disidang, majelis hakim yang diketuai Makmun Masduki, beranggotakan Juanda Pangaribuan dan Dudy Hidayat, menjatuhkan putusannya pada Selasa (14/10) lalu.

 

Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa KNOC harus membayar pesangon Suherman dkk. Jumlahnya bervariasi, tergantung masa kerjanya. Suherman mendapat pesangon sebesar Rp17,5 juta. Endang Rohana dan Masruri mendapat masing-masing Rp8,2 juta. Sementara Slamet Susanto Rp13,8 juta.

 

Pada pertimbangan hukumnya, hakim mengakui bahwa bidang transportasi memang bukan bisnis inti (core business) KNOC. Melainkan hanya kegiatan jasa penunjang. Dengan kata lain, untuk bidang transportasi termasuk dengan sopirnya, secara hukum memang boleh dialihkan (outsourcing) ke perusahaan lain.  

 

Mengenai outsourcing ini, Pasal 66 UU Ketenagakerjaan sudah memberikan rambu-rambu yang jelas. Salah satunya adalah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia pekerja. Syarat outsourcing yang lain adalah perusahaan penyedia pekerja harus berbentuk badan hukum dan tercatat sebagai perusahaan penyedia pekerja. Jika salah satu syarat dilanggar, maka status hukum pekerja berubah menjadi pekerja dari perusahaan pemberi kerja. 

 

Berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, hakim tidak menemukan adanya perjanjian kerja antara Suherman dkk dengan PT Dokar. Selain itu, PT Dokar juga tidak terbukti sebagai perusahaan penyedia pekerja. Akibatnya, demi hukum, status Suherman dkk berubah menjadi pegawai tetap.

 

Ketika status Suherman dkk sebagai pegawai tetap KNOC, kata hakim, maka tiap pemutusan hubungan kerja harus dilakukan berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Di sinilah kemudian muncul alasan hakim menjatuhkan sanksi pembayaran pesangon kepada Suherman dkk.

 

Isnur, salah seorang kuasa hukum Suherman dkk dari LBH Jakarta akan mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi atas putusan hakim. Pasalnya, ada beberapa tuntutan yang tidak dikabulkan meski hakim mengakui fakta bahwa Suherman dkk bekerja sebagai sopir sejak sebelum KNOC bekerja sama dengan PT Dokar.

 

Nikson Gans Lalu, kuasa hukum PT Dokar, kepada hukumonline mengaku cukup puas dengan putusan hakim. Sepertinya kami tidak akan mengajukan upaya hukum. Putusan hakim sudah tepat karena argumentasi kami yang menyatakan bahwa kami memang tidak meng-outsourcing tenaga kerja. Kami hanya menyewakan mobil saja,  katanya lewat telepon, Senin (20/10).

 

KNOC sendiri belum bersedia memberikan komentar. Melalui seorang pegawainya, saat hukumonline menyambangi kantor perusahaan itu, Rabu (22/10), perusahaan itu baru mau memberi tanggapan jika sudah menerima salinan putusan dari pengadilan.
Share:
tanggapan
Keterangan dari P1 tidak relevan & Keputusan AjaibAndi A. Amperial 14.11.08 14:01
Bila ada pihak pihak yang ingin lebih jelas akan kasus ini dapat menghubungi saya pada nomer HP. 0811 811 0064. Agar dapat dijadikan pertimbangan akan keputusan Ajaib ini. Terima kasih.
Keputusannya aneh bin ajaibKeherenan 14.11.08 13:50
Gimana bisa ya? Rasanya hukum (khususnya) ketenaga kerjaan di Indonesia ini semakin tidak jelas. Hakim yang merasa jadi pahlawan tentunya akan membuat permasalahan kasus seprti ini akan muncul dimana mana. Bayangkan saja!!! Bagaimana mungkin bisa diterima: Kalo orang menyewa kendaraan itu pastinya selalu sudah termasuk dengan supirnya, karena tidak mungkin perusahaan terserbut mau melepaskan kendaraannya begitu saja kepada penyewa. Kemudian tiba tiba penyewa harus membayar PHK dari supir supir yang berhenti akibat masa kontraknya berakhir. Emangnya kalo menyewakan mobil itu termasuk kegiatan penyediaan tenaga kerja?? nah hakimnya itu kurang jeli memutuskan dan kesannya tergesa gesa. ada apa ya? Apa iya...sudah menjadi image kalo di PHI itu yang namanya Perusahaan pasti akan di kalahkan (prioritas kalah) kayaknya ini bukan menjadi rahasia umum lagi. khususnya hakim pak Dudy, setahu saya seminggu setelah mengeluarkan keputusan tersebut dia muncul sebagai pembicara mengenai Outsurcing di Surabaya dalam acara Pertamina/BPMIGAS. Mudah mudahan aja Perusahaan tersebut meneruskan ini ke MA (Kasasi)
Outsorsing dipelintirkan oleh oknum pengusahaiman banjarmasin 23.10.08 14:49
Outsourcing atau alih daya adalah proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain diluar perusahaan induk. Perusahaan diluar perusahaan induk bisa berupa vendor, koperasi ataupun instansi lain yang diatur dalam suatu kesepakatan tertentu. Outsourcing dalam regulasi ketenagakerjaan bisa hanya mencangkup tenaga kerja pada proses pendukung (non core business unit) ataupun secara praktek semua lini kerja bisa dialihkan sebagai unit outsourcing. Outsourcing seringkali dibahasakan sebagai sebuah strategi kompetisi perusahaan untuk fokus pada inti bisnisnya. Namun pada prakteknya outsourcing pada umumnya didorong oleh ‘ketamakan’ sebuah perusahaan untuk menekan cost serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya yangseringkali melanggar etika bisnis. Outsourcing diatur dalam UU 13/2003 dan Kepmenakertrans 220/MEN/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Beberapa ketentuan pokok dalam outsorcing adalah penyelenggara outsourcing harus berbadan hukum, hak-hak normatif harus diberikan kepada karyawan outsourcing, bila hak-hak normatif tidak diberikan maka demi hukum karyawan outsourcing itu menjadi karyawan dari perusahaan pemberi pekerjaan, yang boleh di-outsource hanyalah proses-proses pendukung saja (bukan proses utama atau core business perusahaan). Karyawan outsourcing bisa merupakan karyawan tetap ataupun kontrak, hal itu bergantung kepada sifat pekerjaannya (apakah memenuhi syarat untuk kontrak?) dan juga bergantung kepada kebijakan pengelola outsorcing itu.
Beritanya kurang jelasLaw Reader 23.10.08 10:09
Pemberitaan dalam artikel ini tidak jelas shg bisa salah tafsir bagi yg baca. Apakah Suherman Cs pernah mengajukan lamaran kerja ke KNOC? apakah pernah diwawancara oleh bagian personalia/HRD KNOC sebelum diterima bekerja? Atau sebaliknya Suherman Cs. langsung bekerja sebagai sopir tanpa mengajukan lamaran kerja kepada KNOC & tanpa wawancara & tanpa pemberitahuan diterima bekerja? (jadi seperti sopir taxi di jalan?) Jika Suherman Cs tidak pernah ajukan lamaran & tdk pernah diwawancara & tidak menerima pemberitahuan diterima bekerja, maka seharusnya mereka bukan karyawan KNOC. Misalnya taksi langganan kita, tiap pagi menjemput kita di rumah & tiap sore menjemput kita dari kantor & dapat kita suruh ke sana-ke mari. Sekalipun telah bertahun-tahun menjadi langganan kita, PASTI tetap tidak dapat dianggap sebagai karyawan kita. Jika benar demikian, putusan hakim terasa janggal. Jika hakim terbiasa berpihak pd yg lokal & takut pada NGO & suka menekan/membebani investor asing, ini tentu sangat disinsentif bagi kemajuan dunia investasi di Indonesia.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.