hukumonline
Senin, 27 Oktober 2008
Dewan Kehormatan Peradi Tak Berwenang Lagi Adili Todung
Dewan Kehormatan Peradi tidak menerima aduan Sugar Group Companies atas dugaan pelanggaran kode etik advokat oleh Todung Mulya Lubis. Alasannya, Todung bukan anggota Peradi lagi.
IHW
Dibaca: 556 Tanggapan: 7

Perseteruan Hotman Paris Hutapea dengan Todung Mulya Lubis di persidangan kode etik advokat yang berujung sanksi pemecatan terhadap Todung belum berakhir. Todung saat ini sedang menempuh banding ke Dewan Kehormatan Kongres Advokat Indonesia (KAI).

 

Saat itu, Hotman menjadi kuasa hukum Sugar Group Companies yang sedang bersengketa dengan Keluarga Salim di Pengadilan. Todung menjadi kuasa hukum keluarga Salim. Lalu, Hotman menuduh telah terjadi konflik kepentingan (conflict of interest) di diri Todung. Sebabnya adalah Todung pernah diminta pemerintah untuk melakukan legal audit terhadap keluarga Salim dan sejumlah perusahaannya. Waktu itu Todung berpendapat bahwa keluarga Salim telah melanggar MSAA dan merugikan negara.

 

Majelis Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jakarta dalam putusan yang dibacakan Mei lalu, menyatakan Todung bersama rekannya bersalah melanggar kode etik karena telah terjadi konflik kepentingan dan mengejar imbalan semata dengan mengabaikan kepentingan klien.

 

Beberapa hari setelah putusan dibacakan, Dewan Kehormatan Peradi Jakarta kembali menerima aduan atas diri Todung dan dua orang rekannya, yaituh Lelyana Sentosa dan Insan Budi Maulana. Pengadunya kali ini adalah klien Hotman Paris, Sugar Group Companies. Materi aduannya serupa. Seputar dugaan pelanggaran kode etik oleh Todung dkk saat menjadi kuasa hukum keluarga Salim.

 

Tak berwenang

Jumat (24/10) lalu, Majelis Dewan Kehormatan Peradi Jakarta akhirnya memutuskan aduan yang dilayangkan Sugar Group Companies. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum itu, Sugar Group Companies didampingi beberapa advokat dari kantor Hotman Paris. Salah seorang di antaranya adalah Anthony Hutapea. Todung dkk maupun kuasa hukumnya tidak terlihat di sana.

 

Berbeda dengan putusan terhadap Todung terdahulu, Majelis kehormatan yang diketuai Daniel Panjaitan dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima aduan Sugar Group Companies. Majelis merasa tidak berwenang lagi mengadili perkara atas nama Todung Mulya Lubis, Lelyana Sentosa dan Insan Budi Maulana. Karena para teradu, sejak Mei 2008 sudah bukan anggota Peradi lagi, jelas majelis.

 

Ketua Dewan Kehormatan Peradi Jakarta, Jack R. Sidabutar, kepada hukumonline membenarkan putusan majelis kehormatan. Menurutnya, salah satu alasan majelis kehormatan tidak menerima aduan Sugar Group adalah karena Todung dan kedua rekannya bukan lagi anggota Peradi. Atas putusan terdahulu, Todung tidak mengajukan banding. Sehingga putusan yang mencabut izin Todung sudah final. Lagi pula, Todung sudah menyeberang ke KAI (Kongres Advokat Indonesia, red).

 

Dihubungi terpisah, Roberto Hutagalung, Sekjen KAI menandaskan, Peradi sudah tepat dengan menyatakan diri tidak berwenang mengadili aduan Sugar Group Companies. Peradi tidak memiliki kewenangan mengadili perkara yang melibatkan anggota KAI, kata Roberto lewat telepon, Jumat (24/10). 

 

Cuma menampung

Jack menampik anggapan bahwa Dewan Kehormatan Peradi Jakarta kecolongan dengan tidak menolak sejak awal aduan Sugar Group Companies. Kami menampung semua aduan yang diajukan baik oleh advokat maupun masyarakat, katanya.

 

Setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, baru dapat diketahui apakah dewan kehormatan berwenang atau tidak mengadili suatu aduan. Dalam aduan yang dilayangkan Sugar Group ini, ternyata teradu-nya bukan advokat. Jadi kami tidak berwenang.

 

Senada dengan Jack, Roberto Hutagalung menyatakan hanya Dewan Kehormatan organisasi tempat advokat bernaung, yang paling berhak mengadili. Kalau anggota KAI, ya hanya Dewan Kehormatan KAI yang berhak menginventarisir dan mengadili anggota KAI.

 

Meski demikian, Roberto tidak akan menghimbau Sugar Group untuk melayangkan aduan ke KAI saja. Kami tidak mau menghimbau. Itu adalah hak mereka untuk mengadukan atau tidak ke kami.

 

Jack Sidabutar sendiri tidak khawatir jika Sugar Group mengadukan perkaranya ke KAI. Menurutnya, jika sejak awal mengakui KAI, Sugar Group pasti tidak akan ke Peradi. Silakan saja kalau mau mengadu ke KAI. Tapi saya rasa tidak mungkin.

 

Ditanya demikian, Anthony Hutapea, advokat yang mendampingi Sugar Group tidak bersedia berkomentar. Saya no comment. Saya hanya mendampingi pengadu, jelasnya singkat.

 

Insan Budi Maulana, salah seorang teradu, menolak memberikan komentar ketika dihubungi hukumonline via telepon (27/10). Saya tidak tahu mau memberikan komentar apa, karena saya juga tidak pernah tahu ada panggilan atau apa, ujarnya singkat.

Share:
tanggapan
liput kalo Todung ada sidangBrian Boitano 28.10.08 17:29
mungkin hukumonline perlu liput kalo misalnya todumng sidang di PN apa reaksi hakim2nya...
peradi telah merampas hak para advokat yg lainteguh 28.10.08 15:03
KOMPETENSI PERADI utk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik telah sirna seiring dengan dibentuknya KAI. peradi telah melanggar hak para advokat utk ikut serta dirikan peradi. per@di telah abaikan hak para Advokat yg lain utk ikut dalam pembentukan& pendirian organisasi Advokat Proses pembentukan organisasi Advokat HARUS melalui proses yang demokratis (Kongres ) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28 ayat (2) UndangUndang Advokat yang berbunyi: "Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga", dari bunyi pasal tersebut mengandung arti: pertama, bahwa ketentuan mengenai susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat. Yang dimaksud dengan para Advokat adalah seluruh Advokat, bukan hanya sebahagian atau segelintir (elit) Advokat. Kedua, ketentuan mengenai susunan organisasi Advokat tersebut, ditentukan atau dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Ketiga, secara implisit: para (seluruh) Advokat telah diberikan HAK-HAK untuk berperan-serta dalam proses pembentukan atau penetapan suatu Organisasi Advokat. Jadi, Pasal 28 ayat (2) merupakan ketentuan yang amat penting untuk dipenuhi dalam proses pembentukan atau penetapan organisasi Advokat, sebab Pasal 28 ayat 2 telah memberikan HAK-HAK kepada seluruh dan setiap Advokat untuk berperan-serta dalam proses pembentukan organisasi Advokat. Hak-hak tersebut dapat berupa: pertama, hak setiap dan seluruh Advokat untuk memilih siapa yang akan menjadi pengurus Organisasi Advokat; kedua, hak untuk ikut menentukan mengenai susunan organisasi Advokat; ketiga, hak untuk ikut menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hak-hak tersebut di atas, sesungguhnya masih dapat diuraikan secara lebih lanjut menjadi hak-hak yang lebih khusus atau spesifik yg lain. Jika ada suatu pihak yang telah mengabaikan Pasal 28 ayat (2), maka dengan serta-merta, pihak yang telah mengabaikan atau melanggar undang-undang tersebut, JUGA mengabaikan atau BAHKAN MERAMPAS HAK-HAK seluruh dan setiap Advokat yg lain.!!! (vide: bukti berupa Anggaran Dasar&rumah tangga Per@di) Namun jika Pasal 32 ayat (4) diabaikan, maka pengabaian atau pelanggaran tersebut tidaklah melanggar atau merampas hak seluruh dan setiap Advokat untuk berperan-serta dalam pembentukan organisasi Advokat. Dari uraian di atas, tampak dengan jelas bahwa mengabaikan Pasal 28 ayat (2) ber-dampak yang amat serius mengenai banyak HAK dari setiap dan seluruh Advokat. Ada syarat- syarat yg harus dipenuhi ketika membentuk organisasi Advokat, antara lain yaini: pertama, pasal 28 ayat (2) UndangUndang Advokat-->dipenuhi KAI. Kedua, pasal 32 ayat (4)-->dipenuhi perady. Berdasarkan ketentuan: International Bar Association/ IBA Standard For The Independende of The Legal Profession; & United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers, maka Organisasi Advokat harus diadakan oleh SELURUH (ALL) dan oleh para (anggota) Advokat di Indonesia (melalui KONGRES/ Munas). pertanyaannya: manakah yg lebih penting: ketentuan pasal 28 ayat (2); atau ketentuan pasal 32 ayat (4)? jika suatu pihak hendak berargumen yg kuat, maka akan menjawab:pasal 28 ayat (2) lebih SUPERIOR daripada psl 32 (4). SEBAB :pertama, argumen perady TIDAK didukung oleh ketentuan internasional, seperti International Bar Association/ IBA Standard For The Independende of The Legal Profession & United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers. kedua, dengan ber-kongres maka KAI menjadi lebih memiliki legitimasi (didukung oleh banyak Advokat, tidak elitis seperti perady), daripada hanya sekedar memenuhi target waktu, tapi justeru mengabaikan hal mahapenting yakni KONGRES atau Musyawarah Nasional (MUNAS). Pasal 17 International Bar Association/ IBA Standard For The Independende of The Legal Profession: "There shall be established in each jurisdiction one or more independent self governing associations of lawyers recognized in law, whose council or other executive body shall be freely elected by ALL the members without interference of any kind by any other body or person. This shall be without prejudice to their right to form or join in addition other professional associations of lawyers and jurists". United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers pada butir 24 berbunyi: "Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by ITS MEMBERS and shall exercise its functions without external interference". saya telah berulang kali membaca Undang-undang Advokat, namun tidak terdapat satu pasal yang secara eksplisit menentukan bahwa suatu pihak atau kelompok diberi wewenang untuk mengadakan atau mendirikan Organisasi Advokat tanpa mengindahkan cara-cara atau kaidah-kaidah demokrasi (Kongres/MUNAS) sebagaimana dinyatakan secara implisit dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang Advokat. ADALAH berkat penafsiran yang keliru terhadap Undang-undang Advokat, antara lain yaini mis-intrepretasi terhadap pasal 28 ayat (2) dan 32 ayat (3) justeru telah menghasilkan berbagai tindakan yang telah mengabaikan atau meniadakan hak-hak orang lain. I was defined the Kongres or Munas with this method: I constitute Article 28 section (2) Indonesia Advocate Law No.18/2003 as a principle to define it. To interpret Article 28 section (2), I have to read Article 17 International Bar Association/ IBA Standard For The Independence of The Legal Profession; and also Point number 24 United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers. and another stipulation or reference. __________________ ADA PULA ADVOKAT PERADY yg TDK NGERTI HUKUM (HUKUM KETENAGAKERJAAN: yakni PASAL 57 UU KETENAGAKERJAAN)
Bukan Anggota Peradi berarti bukan Advokatagustinus dawarja 28.10.08 13:07
Jika memang benar Bank Todung sudah tidak menjadi anggota Peradi, apakah mereka masih Advokat? Kalau KAI kan perkumpulan advokat sama seperti perkumpuluan Advokat asal Jakarta atau Jakarta Lawyers Clubs gitu deh
Menggulut ....!@#$%^&???!!!! Ideal ??????????????????? 28.10.08 10:43
Todung Mulya Lubis itu memang SUDAH bukan advokat. Kalau masih ada pihak yang menyatakan bahwa Todung adalah advokat,.. biarkanlah apa maunya, buat apa PEPESAN KOSONG dipikirin .... mana ada urussss ....., MENGGULUT IMPUT NI LEANG-LEANG (MERIBUTKAN BULU BURUNG LAYANG -LAYANG). Salam Peradi. FIAT JUSTITIA RUAT COELLUM.
PERADI HARUS TEGASansyori el faroux ibnu khalid 28.10.08 20:33
PERADI harus sudah saatnya tegas mengambil sikap terhadap advokat loncat pagar atau oportunis, dan PERADI,sehingga PERADI harus menginventarisir jumlah advokat yang masih di PERADI, selebihnya harus OUT sesuai dengan aturan yang ada, PERADI BERANI? atau masih KALEM? bagi kami PERADI sudah meng"INTERNASIONAL" buktinya? PERADI sudah banyak mengikuti program atau seminar advokat yang bertaraf internasional baik sebagai peserta atau undangan atau observer, jadi PERADI sudah mendapat tempat di advokat internasional, tidak perlu lagi mempersalahkan PERADI tidak memenuhi aturan internasional, memangnya harus selalu tunduk pada aturan advokat inetrnasional, kita punya UU advokat, let's go rekan. PERADI hee hee hee TEGAS deeeeh.
seteru 2 pengusaha=advokat (salah satu) korbannyaAhmad Badarudin 27.10.08 18:39
perseteruan dua pengusaha berimbas pada konflik dua advokat yang akhirnya membuat putusan suatu organisasi advokat jadi bisa disetir oleh kepentingan pemilik uang untuk mematikan profesi orang. quo vadis dunia advokat indonesia, awal sebuah kehancuran?
Kewibawaan Organisasi Advokat.Albert Aries. 27.10.08 17:03
Saat suatu Organisasi mengalami perpecahan, justru sebenarnya para anggota organisasi tersebut sendirilah yang merugi, sebab dalam keadaan seperti layaknya sekarang, maka "Dewan Kehormatan" pada organisasi manapun seolah - olah kehilangan wibawa organisasi untuk memberlakukan kode etik pada para anggotanya yang melakukan pelanggaran.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.