Sudah dua hari Pemerintah bersama DPR membahas tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai antisipasi dampak krisis keuangan yang melanda dunia. Ketiga perppu itu adalah Perppu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Perppu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Pembasan pun nampaknya masih akan panjang. Soalnya, tak sedikit anggota dewan yang duduk di Komisi XI yang menangani masalah keuangan negara dan perbankan, mengkritik kebijakan pemerintah seputar penanggulangan krisis keuangan global. Padahal pemerintah sangat berharap DPR segera mengesahkan tiga perppu tersebut menjadi undang-undang.

Rama Pratama menilai di saat krisis tidak banyak kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah. Seharusnya, kata dia, pemerintah fokus dalam menentukan suatu kebijakan. Ia mengkritisi kebijakan Bank Indonesia yang dia anggap ‘menembak' semua aspek perbankan. Misalnya, soal inflasi, suku bunga dan nilai tukar. Pada akhirnya itu tidak ada yang efektif dan tak terkendali. Jadi pemerintah harus fokus dalam menangani krisis, ujar anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini saat rapat dengan jajaran Menteri Keuangan dan Dewan Gubernur Bank Indonesia, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/12).

Anggota Komisi XI yang lain, Rizal Djalil, melihat kebijakan yang diambil pemerintah dan Bank Indonesia saat ini adalah buntut dari kewenangan super yang diberikan kepada Bank Indonesia seperti diatur Pasal 33 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal itu menyebutkan, Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Nah, salah satu yang dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah saat ini adalah membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komite ini, kata Rizal, merupakan reinkarnasi dari dewan moneter yang pernah dibentuk pemerintah di kala krisis 1997-1998.  Ini dewan moneter jilid II, ujar Rizal, anggota dewan dari Fraksi PAN.

Sebelumnya, anggota Komisi XI Harry Azhar Azis juga pernah mengemukakan, Bank Indonesia harus transparan dan menjelaskan kepada publik alasan pemberian dana kepada suatu bank yang kolaps. Bank harus bisa menjelaskan semuanya. Kalau tidak, maka kejadian tahun 1998 bakal terjadi. Artinya tidak ada perbedaan antara pimpinan Bank sekarang dengan yang dulu ketika mengeluarkan kebijakan BLBI, ujar anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.

Sudah Tepat

Berbeda dengan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, justru menilai langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Menurut wanita yang juga menjabat Menko Perekonomian ini, penerbitan perppu diperlukan untuk mengantisipasi meluasnya dampak krisis keuangan global.

Sepanjang tahun 2008, situasi perekonomian global telah mengalami perubahan yang sangat dramatis. Kondisi pasar uang dan pasar modal seluruh dunia mengalami guncangan akibat krisis keuangan di Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan pelemahan mata uang berbagai negara termasuk rupiah, ujar Sri Mulyani yang didampingi Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Firdaus Jaelani, dan Gubernur Bank Indonesia Boediono.

Sri Mulyani berpendapat, untuk menghadapi ancaman krisis, diperlukan landasan hukum yang kokoh. Tujuannya agar mekanisme koordinasi antar lembaga yang terkait dalam penyelengaraan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam pencegahan dan penanganan krisis, dapat terlaksana secara terpadu, efisien dan efektif.

Hal ini seperti tertuang dalam pasal 11 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. UU yang dimaksud merupakan landasan hukum pembentukan JPSK atau Indonesia Financial Safety Net, jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui bahwa tidak mudah untuk membawa Perppu JPSK menjadi undang-undang. Menurutnya, pemerintah dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar, seperti bagaimana mensinkronisasikan penyusunan RUU JPSK dengan UU Bank Indonesia. Kemudian, bagaimana mengakomodasi keberadaan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) dengan Komite Koordinasi sebagaimana diamanatkan UU LPS ke dalam Perppu JPSK.

Hambatan lain adalah pendanaan APBN melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang dikecualikan dari ketentuan tujuan penerbitan SUN, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 tahun 2002 tentang SUN.