hukumonline
Selasa, 30 Desember 2008
Oleh: Wahyu Gumilar *)
PERADI vs KAI: Menuju Wadah Tunggal Organisasi Advokat
Perseteruan PERADI [Perhimpunan Advokat Indonesia] dan KAI [Kongres Advokat Indonesia] semakin jauh dari penyelesaian. Keduanya mengklaim sebagai wadah tunggal Advokat yang sah yang dibentuk berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).
Dibaca: 1357 Tanggapan: 29

Perdebatan tentang wadah tunggal Avokat sesungguhnya telah berlangsung sejak tahun 1963, saat para senior Advokat mendirikan Perhimpunan Advokat (Peradin). Mengapa para Advokat tidak bersatu dalam profesi Advokat yang mempunyai wadah tunggal sebagai konsekuensi para Advokat Pejuang Hukum tidak menopang berdirinya Negara Indonesia Merdeka yang sejak awal berbentuk negara Hukum? Bukankah Advokat Pejuang telah dibuktikan oleh Mr Sastro Muljono, Mr Ishak, Mr Maramis, Mr Moh Yamin, Loekman Wirijadinata, Yap Thian Hiem?


Bukankah Bung Hatta dibela oleh Advokat-advokat yang Genius ketika diadili di Negeri Belanda? Bukankah Bung Karno dibela Indonesia Vriy oleh para Advokat anti kolonial tatkala memperjuangkan ide Indonesia merdeka yang kemudian dikenal sebagai ‘Indonesia Menggugat'? Bukankah kewajiban para Advokat mengisi kemerdekaan tatkala Negara telah didirikan dengan segala pengorbanan oleh Founding Fathers? Karenanya kita patut bersyukur bahwa kita telah memiliki Bapak-bapak Advokat yang telah membuktikan karya-karya nyatanya dalam perjuangan bangsa, negara dan tanah air.

 

Organisasi Advokat

Sumber perdebatan tentang wadah tunggal organisasi advokat sebenarnya berpangkal pada Bab X UU Advokat yang mengatur tentang Organisasi Advokat. Persoalannya adalah bab yang terdiri dari tiga pasal tersebut (Pasal 28-30) tidak menjabarkan secara jelas siapa yang dimaksud dengan Organisasi Advokat. Menurut rumusan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Penjelasan pasal ini hanya mencantum rumusan cukup jelas.


Ketidakjelasan rumusan tersebut membuat banyak pihak berspekulasi apakah yang dimaksud Organisasi Advokat tersebut adalah PERADI atau KAI atau ada nama lain? Menurut salah seorang pakar hukum perundang-undangan Maria Farida Indra Suprapto pada saat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kalau dilihat dalam Undang-Undang Advokat, ditekankan berulang-ulang paling sedikit 36 kata Organisasi Advokat. Oleh karena itu, seharusnya yang terbentuk adalah Organisasi Advokat, sehingga menurut ahli tidaklah tepat jika sebutannya adalah Peradi.


Pendapat tersebut mungkin terlalu sumir dan leterlecht. Namun UU Advokat juga tidak dapat memberikan formulasi yang jelas mengenai nama organisasi advokat yang dimaksud. Nampaknya UU Advokat ingin memberikan kebebasan kepada Advokat untuk menentukan nama organisasinya sendiri.


Mekanisme Pembentukan Organisasi Advokat

UU Advokat tidak menentukan bagaimana mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui sebuah musyawarah, kongres, atau mekanisme lainnya. Dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat hanya ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.


Ketentuan ini membuka potensi konflik antara PERADI dan KAI.
Menurut KAI, pembentukan PERADI tidak sah, karena tidak dibentuk berdasarkan musyawarah nasional dan telah melewati batas waktu 2 tahun, yakni pada tanggal 5 September 2005. PERADI pun beralasan bahwa pembentukan KAI pun tidak sah, karena pembentukannya tidak melalui 8 organisasi advokat yang termaktub dalam UU Advokat dan melebihi batas waktu yang ditentukan UU Advokat, yakni 31 Mei 2008.


Berdasarkan Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia No. 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SE., SH., MH. (Akta Pendirian), PERADI terbentuk pada tanggal 21 Desember 2004, bukan pada 5 September 2005 sebagaimana dituduhkan KAI. Dengan demikian, syarat 2 tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 32 ayat (4) UU Advokat telah dipenuhi oleh PERADI.


Disamping itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat, sebelum terbentuknya Organisasi Advokat, untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Apabila dikaitkan dengan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan organisasi advokat harus dilakukan oleh 8 organisasi advokat. Dengan demikian, pembentukkan PERADI pun telah sah, karena Akta Pendirian PERADI telah dibuat oleh 8 organisasi advokat yang mendapat mandat dari UU Advokat.


Putusan Mahkamah Konstitusi

Eksistensi PERADI semakin diakui pasca keluarnya Putusan MK No.014/PUU-IV/2006. Permohonan pembatalan Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat yang diajukan oleh H. Sudjono, S.H, Drs. Artono, S.H., M.H., dan Ronggur Hutagalung S.H., M.H. dari IKADIN ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.


Dalam Putusan MK No. 014/PUU-IV/2006 halaman 57, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak.


Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebenarnya telah jelas bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah/organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat. Oleh karenanya, mengkhawatirkan keberadaan KAI sebagai kompetitor PERADI adalah sesuatu yang berlebihan. Apalagi, Mahkamah Agung RI sudah menerbitkan edaran nomor 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang kewajiban penggunaan Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI untuk berpraktik di Pengadilan.


*) Penulis adalah associate pada salah satu kantor hukum di Jakarta Pusat

Share:
tanggapan
abadikan terus... perseteruan inHABIB MUHAMMAD ALWAN HUSEIN 14.06.09 03:33
abang-abangku, dan senior-seniorku... aku ga ngerti apa yang kalian perselisihkan.. suer!! tapi peace kan? organisasi-organisasi wartawan aja bisa akur, qita ko blum? ya udah teruskan aja,,, emang gue pikirin. Kacian d lhoo
sejarah advocatedani 18.03.09 11:11
mungkin kita lupa sejarah akan berulang pada masa sekarang, dulu ada juga organisasi advokat yang mengatas namakan dirinya satu-satunya organisasi advokat di Indonesia tetapi kenyataannya berbeda banyak bermunculan organisasi advokat yang justru akan membawa advokat ke arah yang lebih baik dan indevendent, makin banyak advokat makin takut pula penegak hukum lainnya.
Cerita ttg Tanda Pengenal Advokatucok-iskan 12.01.09 22:13
Sewaktu seorang rekan advokat KTP"PERADI" hendak sidang di PHI Bandung menolak sidang karena kuasa hkm lawan advokat ber-KTP"KAI", setelah ditolak, rekan ber-KTP "KAI" mhon ijin Majelis agr sidang diskor sebentar, lalu kemudian rekan ber-KTP "KAI" masuk kembali keruangan AGR sidang dilanjutkan dengan menunjukkan KTP "PERADI" dean sidang dilangsungkan. Dengan cerita tsb jelaskan ternyata rekan yg ber-KTP "KAI" masih menyimpan KTP "PERADI", rekan2 silahkan nilai sendiri antara "PERADI" dgn "KAI" waspadalah
KAI hasil MetamorfosisYuki Waluya 11.01.09 23:43
ibarat metaformosis, Peradi itu adalah kepompong atau kecebong sedangkan KAI adalah kupu-punya atau kataknya. Peradi merupakan masa lalu dan undang2 advokat telah mengantarkan berdirinya organisasi wadah tunggal advokat Indonesia yaitu KAI. Hidup KAI bersatulah advokat Indonesia, jadilah advokat yang mandiri dan berwibawa !!!!!!
KAPAN PT KALTIM MELANTIK ANGGOTA KAI ?kris 11.01.09 16:43
Segera pa' Effendi Mangungsong mengadakn KONSOLIDASI untuk penentuan waktu pelantikan bagi calon ADVOKAT yang ada di Samarinda dan sekitaranya. bertemu lah abang dengan Bapak H. Hariyono, SH Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur biar semakin banyak anggota KAI dilantik biar semakin besar KAI.
Perseteruan Organisasi ADVOKATHartono 10.01.09 11:09
Dalam beberapa waktu belakangan ini, begitu banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Mengapa justru Organisasi ADVOKAT, yang NOTA bene adalah organisasi bantuan hukum melibatkan diri dalam pembentukan organisasi yang berseteru. Dalam hal ini, salah satu pihak harus mengalah dan berbaur dengan organisasi yang telah diakui,proffesionalisme para ADVOKAT dan Pengacara akan diuji. Apakah mengejar keuntungan, mengejar karier, atau hanya mengejar jabatan dalam organisasi.
Fiat Justitia Ruat CoellumIdeal ??????????????????? 09.01.09 15:13
Walaupun langit runtuh, PERADI akan tetap berdiri di bumi Indonesia. Sekali PERADI tetap PERADI. Rekan PERADI seluruh Indonesia, paling lambat tahun depan 2010 kita sambut Munas PERADI DENGAN SEMANGAT PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA SEBAGAIMANA CITA-CITA FOUDING FATHER ADVOKAT INDONESIA. V I V A PERADI. FIAT JUSTITIA RUAT COELLUM.
menuju konsolidasi Advokatpandong spenra 09.01.09 02:35
ada 2 (dua) titik momentum 1. pada bulan maret 2009, akan banyak kartu advokat berakhir.(pada fase ini mungkin akan terjadi sedikit prahara, semoga mendewasakan kita) 2. AD/ART PERADI per tanggal 8-9-2005, kalau di hitung 5 tahun 8-9-2010, akan diadakan munas.(diharapkan prahara menyadarkan kita, bahwa konsolidasi itu penting) syarat lain: mari kita ingat gagasan awal organisasi advokat independent dulu supaya intervensi negara tidak mendominasi (mana tahu gerakan politik di partai melihat prahara tersebut melakukan perubahan terhadap UU, minimal nenyita energi lagi untuk membendungnya)
PERADI Vs KAInimran 09.01.09 13:55
Cara atau methode atau dlm arti yg fundamen adalah ideologi.Cara pandang yang berbeda masing2 pihak atas tafsir pasal 32 UU Advokat merupakan celah lahirnya perpecahan advokat/organisasi.Sejatinya, dalam pandangan saya - dulu sebelum 8 organisasi advokat mengaktakan pendirian PERADI - menggelar LOKAKARYA guna menggagas format kelembagaan organisasi yang ideal. Tentang bentuk, struktur organisasi maupun posisi ke 8 organisasi yg sdh ada sblm UU Advokat berlaku. Nasi sudah menjadi bubur perpecahan dan konflik tlah meluas tp bila para pemangku kepentingan berbesar hati dan membuang ego dan gengsi pandangan sy diatas msh relevan menjadi RESOLUSI KONFLIK! Walahu alam bi shwab.
Calon Advokat KAI Sudah Dilantik PT NADNumpang Lewat 08.01.09 13:42
BTW ....... Calon Advokat KAI Sudah Dilantik PT NAD (lihat berita di http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=750?menu=berita). Kapan PT-PT lain "berani" menyusul .........
First Previous 1 2 3 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.