hukumonline
Selasa, 10 Pebruari 2009
Lantaran Tak Izin Cerai, Pilot Garuda di-PHK
Perusahaan berdalih, kewajiban meminta izin kepada atasan untuk bercerai adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja bersama dan peraturan pemerintah. Sebaliknya, pekerja menganggap izin atasan dalam hal perceraian hanya berlaku bagi PNS, bukan pegawai BUMN.
CR-3
Dibaca: 2366 Tanggapan: 8

Keharusan meminta izin cerai kepada atasan ternyata tak hanya berlaku bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuan tersebut juga berlaku di PT Garuda Indonesia yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Rendy Sasmita Adji Wibowo, seorang pilot Garuda yang sudah mengabdi selama kurang lebih 30 tahun, dipecat pihak manajemen Garuda Indonesia lantaran bercerai tanpa izin atasan. Alhasil, ia menggugat PT Garuda Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta.      

 

Manajemen perusahaan memutus hubungan kerja secara sepihak sejak November 2005 lalu. Pasalnya, saat bercerai dengan istrinya, Rendy tak pernah mengajukan izin cerai dari pihak manajemen Garuda. Tindakan tersebut dinilai melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Garuda Indonesia periode 2004-2006.

 

Dalam Pasal 50 PKB itu disebutkan ketentuan untuk melakukan perkawinan dan perceraian tunduk kepada peraturan yang berlaku, sehingga ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (Perubahan PP No. 10 Tahun 1983) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.  

 

Kuasa Hukum Rendy, Andi Mulya Siregar menegaskan PHK yang dilakukan Garuda terhadap kliennya telah melanggar Pasal 153 ayat (1) huruf d dan i UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut berisi larangan bagi pengusaha untuk mem-PHK karyawannya dengan alasan buruh/pekerja menikah atau adanya perbedaan status perkawinan.

 

Seseorang tak boleh di-PHK lantaran menikah lagi atau bercerai yang menyangkut status perkawinan seseorang. Mau dia janda, duda kek, atau mau kawin lagi kek, gak ada alasan Garuda mem-PHK karyawannya karena ini menyangkut hak privat seseorang, ujar Andi kepada hukumonline.

 

Terkait adanya pelanggaran PKB, Andi menilai pihak Garuda salah menafsirkan Pasal 50 PKB. Menurutnya, ketentuan tersebut sebenarnya merujuk pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bukan merujuk pada PP Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

 

Terlebih, Rendy bukan berstatus PNS, melainkan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan dalam PP No. 10 bukan merupakan syarat mutlak, hanya syarat administratif yang berlaku buat PNS. Bagaimana kalau pihak Garuda tak mengizinkan karyawannya bercerai, apa itu tak menyalahi hak privat seseorang? ujar Andi balik bertanya.

 

Lebih jauh, Andi menambahkan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan mengenai keberlakuan UU Ketenagakerjaan bagi pegawai BUMN. Ketentuan tersebut menyebutkan bagi karyawan BUMN terkait pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai peraturan di bidang ketenagakerjaan. Jadi tak ada hubungannya dengan PP No. 10 Tahun 1983, imbuhnya.     

                   

Lantaran pihak manajemen tak bersedia mempekerjakan kembali, dalam gugatannya, Rendy menuntut hak-haknya seperti uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan beberapa tunjangan lain yang berlaku di perusahaan. Kita menuntut ke Garuda totalnya sebesar 19,629 miliar, ini merupakan tuntutan terbesar sepanjang sejarah adanya PHI, ujar Andi.   

 

Dipersamakan

Dihubungi terpisah, kuasa hukum perusahaan Yanuar A Lubis membantah jika ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 hanya berlaku bagi PNS. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 PP No. 10 Tahun 1983 menyebutkan bahwa yang dipersamakan dengan PNS adalah pegawai bulanan disamping pensiunan, pegawai bank milik negara, dan pegawai BUMN.

 

Menurutnya, kewajiban izin perceraian dari pejabat berlaku juga bagi pegawai BUMN sebagaimana ditentukan dalam Pasal I ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990. Menurut Pasal 15 PP No. 45, pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi hukuman berat yang jenis sanksinya mengacu PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS, seperti demosi atau PHK, kita kenakan PHK buat Rendy, ujar Yanuar.

 

Terkait keberlakukan UU No. 13 Tahun 2003 bagi pegawai BUMN, Yanuar membenarkan bahwa UU    tersebut berlaku bagi pegawai BUMN, khususnya yang menyangkut proses PHK. Namun UU Ketenagakerjaan tidak mengatur bentuk dan sanksi pelanggarannya. Bentuk dan sanksi pelanggarannya diatur dalam PP yang sampai saat ini belum dicabut. 

 

Perkara meminta izin atasan untuk menikah lagi maupun bercerai, kata Yanuar, bukan kali pertama ini terjadi di perusahaan. Jadi PHK ini bukan karena like and dislike. Sebelumnya sudah lima kasus terjadi dan memang prosesnya harus minta izin atasan, imbuh Yanuar.

 

Lebih lanjut ia menjelaskan pada dasarnya perceraian itu bukan semata-mata karena adanya izin atasan, melainkan karena adanya putusan pengadilan. Captain Rendy sudah jelas di BAP-nya (saat diperiksa dalam proses skorsing) pernah bilang dia gak butuh izin atasan, itu ada di bukti kita, ungkapnya.

 

Persidangan perkara ini sendiri sudah memasuki tahap pembuktian. Kita nantikan saja bagaimana majelis hakim pimpinan Makmun Masduki menilai perkara ini.
Share:
tanggapan
affairTaufik Rachman 09.02.10 10:20
Sy hanya ingin mengukapkan kisah nyata yg skrg sy alami,istri sy yg sangat sy percaya, ternyata sering curhat dgn salah seorang co pilot yg sdh beristri& beranak dua yg masih kecil2,ini sy utarakan atas pengakuan istri sy sendiri,ironisnya lg begitu sy lbh banyak tahu hub haram mereka,justru secara diam2 istri sy menggugat sy ke pengadilan tigaraksa dgn alasan2 yg tdk masuk akal, semua yg dia lakukan secara sepihak tanpa musyawarah/bicara baik2 dgn sy,yg sgt mengherankan lagi org tua & keluarganya pun mendukung penuh,sy punya 2 anak masih kecil2 yg sgt membutuhkan kasih sayang dari kedua org tua kandungnya, sy sdh coba dgn berbagai cara hingga sy siap memenuhi sgala tuntutanya yg tdk rasional itu di pengadilan tigaraksa,itupun tdk merubah keinginanya utk bercerai,ada apa dgn istri sy...dia betul2 sdh gelap mata, sy berencana ingin melaporkan mslh hubungan haram istri sy dgn co pilot garuda,sa'at ini sy hanya pasrah kpd Alloh swt,sy jg ingin pihak manajemen garuda bertindak adil, akibat hub haram mereka masa depan kel sy jadi hancur,sy sgt khawatir dgn psikologis anak2 sy,semoga pihak manajemen garuda membaca dan merespon kejadian yg sy alami tks.
Moralitas seorang pilot garudaPanji 26.08.09 15:00
Kebetulan saya tau bapak Rendy, dia tetangga saya dan saya tau istri pertamanya (mantan pramugari garuda) tidak merestui perkawinan kedua Pak rendy, jadi saya rasa Kebijakan yg diambil maskapai garuda tidak salah dalam hal ini, ini menyangkut etika dan moralitas seorang pilot. bagaimana mungkin maskapai Garuda akan berdiam diri apabila seorang Pilotnya meninggalkan istri(yang merupakan mantan pegawai/pramugari garuda) yang sudah 24 tahun dinikahi dan dua orang anaknya untuk menikah kembali. dan menurut saya sikap yang diambil maskapai Garuda sudah tepat karena mantan pilotnya telah membuat jelek nama baik maskapai garuda.
Dipaksa mundur dari perusahaan tempat bekerjaBejo 03.07.09 10:53
Saya peg.Bumn yg mengalami nasib hampir sama, hanya saja saya bukan di phk, tapi dipaksa mengundurkan diri. karena saya ditekan maka surat tsb akhirnya saya buat. saya ingin menggugat perusahaan saya, tapi saya tidap punya biaya untuk bayar pengacara. siapa bisa beri saran n bantu saya.
koq bisa...damianus herman renjaan., S.H. 11.02.09 00:15
saya rasa bahwa profesi dan masalah moralitas itu memang suatu hal yang saling mendukung namun dalam hal ini saya lebih cendering berpikir secara rasional saja yakni bahwa menurut saya aturan tersebut sangat berlebihan.. rumah tangga tinggalah urusan rumah tangga yang ada aturan tersendiri..sepanjang hal masalah tersebut tidak merugikan atau menimbulkan suatu efek negatif bagi perusahaan mungkin karena perbuatan melawan hukum y tidak masalh..toh perkawinan sah tidaknya jikaji menurut hukum agama, bukan hukum perusahaan. sya pikir ekanisme yang tepat adalah bukan mendapat izin jika pengen cerai atau kawin, tetapi cukup melaporkan kepada atasan perusahaan. izin kawin kan sudah diatur dalm UU no 1 tahu 1974 yakni jika umur mencukupi, bukan dizinkan perusahaan. kalau memang ketakutannya akan berdampak bagi perusahaan dalam hal reputasi atau menggangu perusahaan, mekanismenya kan bisa denganregulasi mungkin berupa pembebasan kerja atau cuti dengan ketntuan semasa itu maka gaji tidak jalan..itu kan lebih baik daripada harus dapat izin. saya pikir perusahaan yang baik juga harus memikirkan steakholdersnya bukan mengejar provit dan nama baik..toh asyarakat juga bisa membedakan mana yang urusan keluarga dan status..saya rasa para pekerja juga memang harus punya bergaining posision, jangan hanya terpaku pada suatu kontrak baku perusahaan.
Urus pesawatmu jangan urus rumah tangga pilotmu.bindu 10.02.09 23:02
saya sampai HERMAN liat kelakuan garuda yang memecat pilotnya karena bercerai, harusnya garuda berbenah diri dengan membeli pesawat baru seperi LION yang membeli pesawat baru BOING 737-900 (60 unit), garuda harus berkaca dengan kejadian Yogya, buatlah negara indonesia ini untung, jangan rugi terus, bapak Wapres melaui televisi ingin agar Garuda bisa terbang di Eropa, jangan hanya di Indonesia saja, tapi namanya Garuda terbang di Indonesia saja sudah tergelincir, bukannya untung malah buntung. Urus saja pesawatmu jangan urus rumah tangga pilotmu.
Lihatlah persoalan dari kacamata hukumAmin 10.02.09 21:28
Masalah PHK Karyawan BUMN harus tetap mengacu kepada UU No:13/2003 ttg Ketenagakerjaan (sbg Lex Spesialis),bagi Karyawan BUMN tidak berlaku peraturan untuk PNS ( Lihat UU No:19/2003 ttg BUMN jo PP No:45/2005);jika Pasal-pasal PKB bertentangan dengan UU,sesuai UU No:13/2003 maka batal demi hukum ( Lex Superior derogat Lex Inferior )
Fakta ada di PKBI.Soepryanto 10.02.09 07:39
Saya kira Mantan Pilot Garuda harus menghormati PKB yang notabene berlaku bagi keduabelah pihak yaitu Perusahaan dan Karyawan, tinggal dinilai apakah PKB tersebut sah secara hukum/UU, apabila sah tentunya Pak Hakim PHI ndak perlu repot-repot buka UU/Peraturan lain. Esensi PKB sebagai UU bagi para pihak harus dihormati, apa artinya PKB apabila ternyata masih dapat dimentahkan. Justru dari pihak garuda dapat memidanakan /perdata sang mantan pilot sekiranya ada unsur perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.
Pilot ErorJoni 10.02.09 15:21
Untuk kasus pilot ini, Garuda sudah benar ini pilot memang sudah bermasalah bukan hanya tidak minta ijin ke perusahaan tetapi juga tidak meminta ijin istri pertamanya (= zinah???) ini jelas merusak citra pilot Garuda yang selama ini memiliki citra yang baik di mata masyarakat, tapi untuk yang satu ini memang luar biasa telah melakukan perbuatan tercela selaku pilot.....
pilot bermasalahantyawarman 17.12.13 21:16
saya kira keputusan Garuda memPHKkan pilot yg satu ini sdh tepat demi nama baik perusahaan, sy tahu persisi karakter pilot ini diwaktu masa mudanya, suka menodai keperawanan alias codhot, klo mental bejat sampai kapanpun akan tetap bejat.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.