hukumonline
Minggu, 15 Pebruari 2009
Hukum Keluarga:
Hak Isteri atas Gaji Suami: Gaji Pokok atau Penghasilan?
Kalau hanya didasarkan pada gaji pokok, yang diperoleh isteri sangat sedikit.
Mys
Dibaca: 46314 Tanggapan: 16

Harapan Zaidah untuk mendapatkan separuh gaji suaminya kandas di tangan Mahkamah Agung. Padahal, harapan itu nyaris terwujud di peradilan agama tingkat pertama dan banding. Dengan kata lain, Karsan, sang suami, lolos dari kewajiban menafkahi isteri yang telah dia ceraikan itu.

 

Menurut pertimbangan majelis hakim agung –diketuai Syamsuhadi Irsyad—penghentian pemberian separuh gaji suami kepada isteri merupakan keputusan pejabat tata usaha negara. Kalau Zaidah mau mempersoalkan, menurut majelis, sebaiknya dipersoalkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Karsan, seorang pegawai negeri sipil (PNS) ogah menyerahkan separuh gajinya karena merasa sang isteri sudah menikah dengan pria lain. Kewajiban menyerahkan gaji itu hanya sampai si isteri menikah dengan pria lain. Tetapi, di pengadilan terbukti perkawinan yang dilakukan Zaidah dengan pria lain tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun begitu, permintaan Zaidah atas separuh gaji suami tak juga dikabulkan hakim agung.

 

Gugatan Zaidah terhadap Karsan tercatat sebagai salah satu sengketa mengenai pembagian gaji suami kepada isteri yang dia ceraikan yang sampai ke tangan Mahkamah Agung.  

 

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menyebutkan apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Kalau dari perkawinan itu tidak ada anak, maka si suami wajib menyerahkan separuh dari gajinya. Begitu si isteri menikah lagi, hak dia atas gaji suami hilang dengan sendirinya. Aturan ini jelas dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil itu.

 

Persoalan ini kembali mengemuka dalam Konsultasi Nasional Hukum Keluarga di Indonesia, yang diselenggarakan Komnas Perempuan selama dua hari, 3–4 Februari lalu, di Jakarta.

 

Elli Nurhayati, Direktur Rifka Annisa Yogyakarta, mengangap perempuan masih sering diperlakukan tidak adil dalam perceraian. Salah satunya soal gaji eks suami PNS. Secara yuridis, minimal ada dua persoalan pokok yang muncul. Pertama, lingkup dan pengertian gaji. Apakah hak isteri hanya dihitung dari gaji pokok atau dari seluruh penghasilan suami? Menurut Elli, kalau dihitung hanya dari gaji pokok PNS, nilainya relatif kecil. Beda kalau dihitung berdasarkan penghasilan.

 

Soal gaji pokok dan penghasilan ini, mari kita lihat sejumlah peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 merumuskan ‘penghasilan penuh' sebagai gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kecuali tunjangan jabatan pimpinan. Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2006 menyebutkan ‘penghasilan' sebagai gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan.

 

Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991 malah mengartikan ‘penghasilan' sebagai penerimaan setiap bulan yang meliputi gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, dan tunjangan penghasilan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran peserta. Dari sejumlah pengertian itu tampak bahwa penghasilan lebih besar dari gaji pokok.

 

Kedua, siapa yang menentukan atau menetapkan sepertiga atau separuh dari gaji suami. Apakah kantor suami bekerja atau di tangan hakim Pengadilan Agama. Dalam kasus Zaidah di atas, tampak hakim Pengadilan Agama melimpahkan urusannya ke PTUN. Ini berarti urusan gaji si suami yang akan diberikan kepada isteri ditentukan tempat kerja suami.

 

Persoalan ini, kata Elli, harus dituntaskan dalam revisi ketentuan perundang-undangan hukum keluarga di masa mendatang. Jika tidak, pemberian nafkah isteri yang diceraikan akan sering mandeg dan menimbulkan persoalan hukum. Tetapi, persoalan lain juga muncul: bagaimana kalau penghasilan isteri lebih besar dari suami yang PNS? Apakah gaji suami masih juga dipotong? Inilah tantangan yang harus dijawab.

Share:
tanggapan
Istri BOROS dan temperamental pantaskah di bela oleh Tim Penanganan masalah rumah tangga PNSNoorhalimah 07.02.13 16:27
Ada gak sih keadilan juga buat laki2??aku punya sodara laki2 bekerja sbg PNS, yg akan mengajukan perceraian terhdp istrinya yg sering kasar terhadapnya, boros, juga banyak menuntut pdhl suaminya hanya seorg pegawai gol II, bahkan diam-diam istrinya ingin kembali ke agamanya (seorg mualaf). Tp saat suami mengurus di kantor, di BKPP keliatan sekali tdk ada keberpihakan utk suaminya, semua alasan tidak di pertimbangkan krn para TIM yg mengurus perceraian ini lebih peduli dgn tangis sang istri. Sungguh ga adilkan??bahkan mrk menyuruh suami menandatangani pernyataan bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaan, karena katanya istri baru setuju bercerai kl sdh tanda tangan syarat itu. Gila, sehrsnya tugas TIM inikan menjadi penengah bukannya memihak begitu. Seharusnya tugas TIM memperhatikan isi permohonan pemohon juga. tp ini tidak...mrk melanjutkan proses stlh ada pernyataan dl..dan krn keterlambatan suami menanda tangani surat itu krn mmg baru tau..akibatnya si istripun ttp menolak bercerai, padahal sang suamikan harus mempelajari dl semua syarat, seharusnya dia di beri waktu tp ini tidak..dan akhirnya permohonan dia di pending oleh gubernur. Kok gak ada sama sekali ya pembelaan untuk PNS pria ini pdhl dia yg tersakiti, pernah diperlakukan kasar oleh istrinya, ketika pulang ke rumh alat vitalnya ditarik krn dituduh selingkuh, pernah ditendang, dipukul, di cakar, disepelekan istri..tp semua itu tidak pernah dipertimbangkan, termasuk mslh yg prinsip yaitu istrinya yg mau kembali ke agamanyapun tidak di pertimbangkan. Intinya si suami ini sdh kejepit tertimpa tangga pula. Mohon kepada pihak2 yg ada di pemerintahan agar lebih bijak lg dlm menyelesaiakan masalah rumah tangga pegawainya. Jgn hanya terpaku dgn tangis istrinya saja. Buatlah peraturan yg juga memihak kepada laki2. Pertimbangkan juga keadaan rumah tangga yg kenyataannya mmg sdh tidak bissa dipertahankan lagi itu juga membuat suasana keluarga tidak sehat, suasana kerja terganggu dan masih banyak lagi. Dan malah bikin suasana makin buruk, krn mungkin saja akibat yg muncul adalah pelanggaran oleh PNS yg merasa dipersulit tp ujung2nya malah diberi sanksi pdhl semua itu dtg dari ketidak adilan yg ada di kantornya juga.
anehhendri 14.01.13 02:41
ngapain si istri menuntut separuh gaji kalo udah nikah lg? rakus jadi orang, jangan seenaknya, udah nikahnya ga sah masih nuntut jg dasar matre, tuntut balik tuh perempuannya. buat pengamat dari LSM, ga usah ulahnya dibanyakin, ga perlu rakus kalo lg belain kepentingan kalian lsm2
istriku jadi pemarah saat gajiku hanya pas pasan buat makanridho hidayatturifa'i 16.11.12 14:19
pertanyaanya kenapa dia harus marah...tolong jawab
istri sering melakukan kekerasan batinqinoy 25.10.12 00:02
Bagaimana jika istri sering berkata kotor dan menghina kepada suami PNS dan orangtua suami...apakah itu termasuk kekerasan bathin... dan jika suami PNS menggugat cerai apakah mantan istri masih dapat pembagian separuh gajinya.
wanita YANG tak tau malusakit hati 07.10.12 14:00
liat ZAIDAH di cerita ITU. layakah? jijik. seperti itu wanita baik yang dilindungi dengan segala macam undang-undang, suaminya itu 1 dari sekian korban WANITA2 YANG SUDAH TAK TAU MALU. kalau km mau berfikir , KEMANAKAH TUJUAN HIDUPMU??!! kita masih punya Tuhan kan???!!!!!!!!!!!
mohon beri arahan,,,,ria hafrida 29.08.12 16:27
menjalin kasih dengan pns yang sdh cerai secara agama,,,akan tetapi proses kantornya belum selesai,,,kira2 dilanjutkan atau tidak usah saja?karena sang isteri doyan duit dan tidak mau di cerai,,,padahal secera hukum agama di selelmbar kertas sang istri sdh menandatangani surat talak yang sdh di sepakati antara kedua pihak keluarga dan untuk harta gono gini pun sang istri sudah mengeruk habis isi rumah yang dulu ditempati bersama,,,,bagaimana solusinya????
wanita mata duitan.kopi panas 07.10.12 13:50
saya kira balasan saya ini akan muncul dipermukaan, gak enak kl dbca orang. gini ja mbak,pcr mbak suruh nelusuri di pengadilan agama biar prosesnya sprti yg dinginkn siaapa yg bs mgtur nya. soal izn crai d kepegawawian gampang dengan menunjukkan smua bukti yg mbk blg tu.
Akibat perceraian PNSmoenir 06.03.12 13:50
Kalau yg mengajukan gugatan sang istri kpd suami yg PNS, maka sang istri tidak ada hak untuk mendapat bagian dr gaji suami, ttp apabila suami yg PNS menggugat cerai sang istri, walaupun dia gajinya lbh besar dr suami, dia tetap berhak menerima bagian dr gaji suami
minta penjelasan, saran, pendapat :roming 31.01.12 16:42
suami-istri PNS, sudah dikaruniai 3 orang anak. suaminya selingkuh dengan beberapa wanita, tidak menafkahi anak2 & istrinya. si suami minta izin ke istrinya mau menikah lagi dengan orang lain (ingin bercerai tapi tidak mau menggugat istrinya, ingin istrinya yang menggugat dia), mungkin krn tidak mau kehilangan 1/3 gaji untuk mantan istrinya & 1/3 gaji untuk anak2 nya. suami menyerahkan hak pengasuhan 3 orang anak pada istrinya. dengan kondisi seperti ini, minta saran dari pembaca agar dapat solusi sebaik2nya. terimakasih
hak istri atas gajipolan 25.02.10 07:25
Sesuai KHI 149,istri yg dicerai tdk berhak atas nafkah otomatis tdk berhak atas gaji, dlm pp10/83 jo.pp45 seharusnya jika memnhi syrt kumulatif (pp9/74) tdk diwjbkan membrkan 1/3 gaji krn tdk trjd pelgrn hkm dlm proses cerai, dan hkmn 1/3gaji hny u/ percraian yg tdk sesuai pp9/74 ps19 krn sy adlh pelaku (prnh jd pesakitan). tolong para hakim jgn salah menghukum thd pns yg tdk melanggr krn akhirnya mrk akan "main kucing2an" dgn mantan isteri.
istri yang doyan duitchori 03.02.10 15:01
gmn dgn seorang istri yg hanya cinta sragamnya dari pada suaminya. Jd sang suami tdk bs mencerai krn istri tdk mau... hari2 tinggal sakit hati menjadi tumbal keserakahan istri. Itu terjadi pada kakak saya yg sebagai anggota
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.