hukumonline
Kamis, 26 Pebruari 2009
Terdakwa Berdalih Penggunaan Dana Bansos Lazim di Kukar
Kalaupun ada kesalahan saya adalah adanya dana yang masuk ke rekening atas nama saya yang tidak langsung mengetahuinya,
CR-6
Dibaca: 1053 Tanggapan: 0

Setia Budi mengaku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi seperti sekarang ini, menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar). Terlebih lagi, minggu lalu (19/2), penuntut umum baru saja membacakan tuntutan Enam tahun penjara, denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan, uang pengganti Rp1.170.100.000.

 

Padahal, apa yang saya laksanakan adalah untuk melaksanakan tugas kewenangan dan tanggung jawab saya sebagai Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara sesuai dengan keputusan pertemuan informal anggota DPRD, papar Setia saat membacakan nota pembelaan (pledoi), Rabu (25/2).

 

Setia menambahkan permohonan kepada kepala daerah Kabupaten Kukar untuk mendapatkan bantuan dana operasional DPRD, ia ajukan dalam rangka memenuhi aspirasi seluruh anggota DPRD. Bahkan di Kukar, lanjutnya, mengajukan permohonan dana bansos adalah hal lazim dilakukan sebuah instansi yang membutuhkan dana. Makanya, Setia yakin perbuatannya tidak salah.

 

Kalaupun ada kesalahan saya adalah adanya dana yang masuk ke rekening atas nama saya yang tidak langsung mengetahuinya, katanya. Meski mengaku salah, Setia tetap merasa tidak sepatutnya dijadikan terdakwa karena dana yang ia terima telah dikembalikan ke kas daerah.

 

Jika kemudian perbuatan itu dinyatakan salah, Setia berdalih dirinya tidak tahu sama sekali. Ia justru menyalahkan pemerintah pusat yang kurang melakukan sosialisasi ke daerah-daerah bahwa penggunaan dana bansos itu adalah perbuatan yang salah. Minim sosialisasi mengakibatkan Setia memiliki pemahaman yang keliru tentang cara pemenuhan aspirasi anggota DPRD.

 

Kami tinggal di daerah yang terpencil, jauh dari kesan hiruk-pikuk kota Jakarta dimana arus informasi berkembang dengan cepat, dalihnya lagi. Setia sangat berharap dalam menjatuhkan vonis, majelis hakim mempertimbangkan ‘kelalaian' pemerintah pusat ini.

 

Selain ketidaktahuan, Setia berdalih pengajuan permohonan dana bansos bukan atas tindakan pribadi. Makanya, ia merasa dijadikan pelaku tunggal. Padahal, banyak pihak lain terlibat, khususnya para koleganya di DPRD Kabupaten Kukar. Apakah saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya untuk kepentingan seluruh anggota DPRD dengan sendiri? Apakah ini adil? ujarnya.

 

Unus testis nullus testis

Mengomentari tuntutan terhadap dirinya, Setia menilai banyak kekeliruan pemahaman penuntut umum terhadap sejumlah fakta persidangan. Sebagian fakta bahkan diabaikan penuntut umum. Alhasil, Setia merasa tuntutan enam tahun penjara teramat berat baginya karena didasarkan pada pemahaman penuntut umum yang keliru.

 

Satu per satu dalil tuntutan coba dipatahkan. Sebagian besar, Setia menggunakan asas unus testis nullus testis ­(tertulis di pledoi ulum testis nullum testis) yang artinya satu saksi bukan saksi. Setia mendapati banyak dalil tuntutan yang didasarkan hanya pada keterangan satu saksi.

 

Terkait penggunaan dana bansos R3,5 milyar, misalnya, Setia mempersoalkan kenapa penuntut umum hanya mendasarkan pada keterangan Budi Aji. Padahal, Budi Aji mengaku hanya mendengar dari Khairuddin, tidak mendengar langsung. Apalagi, lanjut Setia, tidak ada bukti pendukung lainnya. Maka alat bukti berupa keterangan saksi Budi Aji tidak memiliki kekuatan pembuktian, tukasnya.

 

Hal serupa dilakukan penuntut umum ketika menguraikan fakta persidangan penggunaan dana bansos Rp19,7 milyar. Menurut Setia, penuntut umum hanya mendengar keterangan Khairuddin, sementara keterangan saksi lain yakni Siti Aidi yang menjelaskan bahwa pengajuan proposal fiktif atas perintah Dedi Sudarya. Bukan atas perintah saya, tegasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.