hukumonline
Senin, 02 Maret 2009
'Tebang Pilih' Saksi di Pengadilan Hubungan Industrial
Pada praktiknya, pekerja yang memiliki jabatan setingkat manajer tidak diterima sebagai saksi di pengadilan. Sebaliknya, hakim masih mau menerima kesaksian seorang pekerja biasa
CR-3
Dibaca: 1181 Tanggapan: 1

Pada prinsipnya beracara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berlaku ketentuan hukum acara perdata yang diatur Hierziene Inlands Reglement (HIR) –hukum acara peninggalan zaman Belanda-. Demikian juga untuk masalah pemeriksaan saksi. Dalam praktik di PHI, seorang saksi yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan masih boleh diperiksa sebagai saksi. Lain halnya pada jabatan tertentu. Hakim PHI acapkali menolak keterangan saksi yang memiliki jabatan setingkat manajer dalam suatu perusahaan. Bagaimana sebenarnya pengaturan soal ini?        

 

Pengacara senior, Purbadi Hardjaprajitno mengatakan ada dua pendapat di kalangan hakim PHI mengenai pemeriksaan saksi. Ada hakim yang menolak jika saksi yang akan diperiksa memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak. Namun ada hakim yang membolehkannya. Alasannya, orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan umumnya mengetahui peristiwa yang diperselisihkan meski posisi saksi sebagai top management seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer HRD.          

 

Siapa lagi yang tahu tentang peristiwa itu kalau bukan dari orang-orang yang ada di perusahaan itu, misalnya kasus penggelapan/penggunaan uang perusahaan tanpa hak. Tapi itu tergantung hakim. Lain hal jika saksi memiliki hubungan darah, ujar Purbadi di sela-sela Workshop Hukum dan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh FHP Edulaw Training Center, di Jakarta Rabu (25/2) pekan lalu.   

 

Hakim Adhoc PHI Jakarta, Juanda Pangaribuan berbeda pandangan dengan Purbadi. Menurutnya, dalam praktek, jika pihak perusahaan mengajukan saksi dari jajaran pengambil kebijakan, misalnya manajer dan direksi, hakim akan menolak. Pertimbangannya, lanjut Juanda, saksi yang dimaksud dianggap sebagai pihak, sehingga keterangannya dipastikan akan berpihak pada pihak yang menghadirkan.

 

Jadi obyektivitas kesaksiannya sangat diragukan. Sama hal jika saya penggugat dan saya saksinya, kan sama posisinya, kan gak mungkin. Pandangan seperti ini hampir merata di kalangan hakim PHI Jakarta untuk tak menerima saksi level pengambil keputusan, tapi kalau di luar Jakarta saya gak ngerti, kata Juanda ketika dihubungi hukumonline, Sabtu (28/02),.         

 

Pernyataan Juanda diamini pengacara publik LBH Jakarta, Kiagus Ahmad Belasati. Advokat muda yang kerap disapa Aben ini, merujuk pada Pasal 15 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja terkait larangan pekerja yang menduduki jabatan tertentu untuk menjadi pengurus serikat pekerja di suatu perusahaan guna menghindari conflict interest. Dalam penjelasannya, lanjut Aben, yang dimaksud jabatan tertentu adalah manajer keuangan, manajer SDM atau Personalia. Mungkin itu kali ya yang jadi acuan hakim. Jadi ketentuan yang melarang level manajer untuk menjadi saksi gak ada, tukasnya.         

 

Berdasarkan pantauan hukumonline dalam beberapa kasus di PHI ketika pihak perusahaan menghadirkan saksi yang memiliki jabatan manajer ke atas, hakim seringkali menolak. Alasannya karena mereka dianggap sebagai pihak yang berkepentingan, sehingga sangat dimungkinkan keterangannya tidak fair.

 

Hal ini juga diakui Purbadi. Ia mengatakan jika level top management menjadi saksi hampir dipastikan akan memihak pihak perusahaan. Pasalnya, sifat pekerjaan mereka mewakili kepentingan manajemen perusahaan. Akan tetapi, sepanjang mereka mengetahui dan mengalaminya dapat dimintakan kepada hakim untuk didengar keterangannya. Toh bukan pendapat, dalihnya.    

 

Perlu SEMA

Meski demikian, masih menurut Juanda dalam HIR tak ada larangan bagi saksi yang memiliki jabatan/level tertentu untuk diperiksa sebagai saksi. Ketentuan ini pun tak diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung, red), tukasnya.

 

Purbadi juga mengaku belum mengetahui secara pasti pengaturan soal ini. Sampai saat ini, saya masih bingung sepertinya belum ada pengaturan dari MA soal ini karena masih berpegang pada HIR dan itu kebijaksanaan hakim, tukasnya.      

 

Lebih jauh, Purbadi menyarankan agar MA mengeluarkan surat edaran yang mengatur soal ini. Saya sangat mengharapkan ada petunjuk dari MA karena saksi dalam perkara perdata biasa berbeda dengan saksi di PHI, siapa lagi yang dapat diajukan sebagai saksi kalau bukan orang-orang disitu (lingkungan perusahaan-Red), sarannya.

 

Bukan Manajer

Jika pendapat hakim terbelah mengenai boleh tidaknya manajer bersaksi, tidak demikian halnya bagi saksi yang hanya berstatus sebagai pekerja biasa. Juanda mengatakan bahwa hal itu juga tak ada larangan dalam HIR. Makanya hampir semua majelis PHI di Jakarta menerima saksi itu untuk diperiksa, sepanjang dia tak memiliki jabatan struktural, ujar Juanda.

 

Hal senada diutarakan pengacara publik dari LBH Jakarta, Kiagus Ahmad Belasati. Ia mengatakan saksi yang tak dapat didengar keterangannya adalah orang-orang yang memilki hubungan darah. Hal itu diatur dalam Pasal 145 HIR. Ketentuan tersebut, lanjutnya, tidak menyebut saksi yang memiliki hubungan kerja tak bisa diperiksa sebagai saksi. Jadi saksi yang memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak boleh diperiksa sebagai saksi, ujarnya.    

  

Pada praktiknya, serikat pekerja juga yang mengeluhkan masalah kesaksian di pengadilan. Pasalnya, banyak pekerja yang menolak dihadirkan sebagai saksi -oleh serikat pekerja- karena takut dikenai sanksi oleh perusahaan. Alhasil, serikat pekerja kerap mengalami kebuntuan dalam masalah pembuktian di pengadilan.

Share:
tanggapan
tidak fair.........devile @dvocate 03.03.09 13:19
Seharusnya Hakim PHI dapat menilai secara Objektif atau tidaknya seorang saksi, baik itu selaku Pekerja Biasa atau Manager pada saat persidangan, jangan langsung menjudge atau menghakimi kapasitas seseorang sebelum memberikan kesaksiannya di Persidangan PHI, itu namanya tidak FAIR....... karena dengan disumpah maka saksi dianggap akan mengatakan sebenarnya dan lagi pula biasanya yang paling mengetahui mengenai peristiwa atau kejadian yang dimaksud adalah para Manager atau Staff Mananagement

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.