hukumonline
Selasa, 17 Maret 2009
Persamaan Persepsi, Solusi Hambatan Perizinan Pemeriksaan Kepala Daerah
Haruskah persamaan persepsi mengenai sah atau tidaknya penyidikan pejabat publik tanpa surat izin dari Presiden, diatur dengan SEMA?
Nov
Dibaca: 1270 Tanggapan: 0

Surat izin dari Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), atau Gubernur untuk pemeriksaan pejabat publik seringkali menjadi hambatan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tindak pidana pemilu hingga korupsi. Hambatan bisa terjadi pada setiap tahapan dari tingkat penyidikan hingga pelimpahan berkas ke pengadilan.

 

Memang, untuk penanganan tindak pidana pemilu, penyidik tidak perlu dikhawatirkan lagi dengan surat izin yang menjadi syarat pemeriksaan pejabat publik yang terlibat tindak pidana pemilu. Pasalnya, Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan Fatwa. Namun, bagaimana dengan tindak pidana lain, seperti korupsi?

 

Coba tengok, penyidikan dugaan korupsi terhadap Bupati Lampung Timur yang kini sedang berjalan. Pemeriksaannya tertunda karena menunggu surat izin Presiden yang tak kunjung turun. Walau Bupati telah dimintai keterangan, tapi pihak Kepolisian belum membuatkan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP). Hal itu terjadi karena penyidik belum mengantongi surat izin Presiden.

 

Karena penanganan tindak pidana korupsi termasuk sulit, penyidik memerlukan waktu yang cukup panjang untuk melakukan penyidikan. Maka dari itu, izin dari Presiden, Mendagri, ataupun Gubernur dibutuhkan secepatnya, agar penyidik dapat segera melakukan pemeriksaan.

 

Dalam rapat koordinasi Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan awal Maret lalu, pihak penyidik dan penuntut umum mengeluhkan prosedur sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPR, serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Ketua KPK Antasari Azhar selaku supervisor merasa perlu ada pelurusan untuk mengatasi problematika penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan. Tujuannya, agar ke depan, kendala yuridis seperti ini tidak lagi terjadi. KPK anggap perlu ada pelurusan ke depan, sehingga tidak lagi ada keraguan rekan-rekan di Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan. Dan jangan pula karena itu, lanjutnya, polisi dan Kejaksaan dinilai lamban. Karena, hasil rapat koordinasi menunjukan ada hambatan-hambatan dari proses dan teknis yuridis, yaitu masalah izin.

 

UU No. 22 Tahun 2003

Pasal 106

(1) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

(2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

(3) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

Undang-undang No.32 Tahun 2004

Pasal 36

(1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.

 

Sebenarnya, penyidik diberi kewenangan untuk langsung melakukan pemeriksaan tanpa surat izin. Kewenangan itu diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.

 

Dengan demikian, para pejabat publik atau penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik sebagai saksi maupun tersangka, dapat langsung diperiksa. Sayang, hasil pemeriksaan itu nantinya akan bermasalah ketika dilimpahkan ke pengadilan. Hasil koordinasi, evaluasi, dan survei KPK, membuktikan bahwa di lapangan masih terdapat dua persepsi berbeda yang diterima oleh pengadilan. Ada yang terlalu patuh pada prosedur, sehingga tanpa adanya izin secara fisik, hasil penyidikan dianggap tidak sah. Dan ada pula yang fleksibel, memfasilitasi, meneruskan perkaranya, walaupun tanpa izin, kata Antasari.

 

Atas perbedaan persepsi ini, penuntut umum dibuat bingung. Ada beberapa perkara yang mereka limpahkan, dikembalikan lagi karena dianggap tidak sah -tidak ada izin pemeriksaan. Maka dari itu, KPK menyambangi Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa beserta jajarannya untuk meluruskan permasalahan ini. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Nah, jika kemudian membuat rekan di Kepolisian dan Kejaksaan jadi confuse. Untuk itu, KPK mengambil posisi meluruskan ini. Ingin bicara dengan MA, supaya ke depan ada kejelasan.

 

Harusnya bukan SEMA

Ternyata, MA merespon hal ini dengan rencana pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Walau isi surat edaran itu belum dibahas secara spesifik, MA berjanji akan menerbitkan SEMA untuk meluruskan persepsi yang berbeda-beda ini. Kita juga sudah janji MA akan menjawab hal tersebut. Isinya akan kita bahas. (Bentuknya) semacam edaran ke Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri. Berarti dalam bentuk SEMA, ujarnya.

 

Namun, rencana Tumpa membuat SEMA ini, menurut Pengajar Hukum Acara Pidana Universitas Indonesia Luhut MP Pangaribuan, merupakan hal yang tidak perlu. Menurut saya sih nggak perlu, dibiarkan saja (perbedaan persepsi). Boleh dong pikirannya macam-macam. Itulah gunanya supreme court, ujarnya. 

 

Seharusnya, dilahirkan saja yurisprudensi tetap. Jadi kan kita ada ajaran ya. Kalau sudah ada yurisprudensi tetap, Itu kan menjadi mengikat, jelas Luhut. Pengajar sekaligus penulis Kompilasi Hukum Acara Pidana ini menyayangkan model SEMA yang dianut oleh MA. Jangan modelnya kayak eksekutif gini. Model penguasa. Itu yang salah menurut saya. Hakim instrumennya jangan dengan surat edaran. (Tapi) dengan putusan itu dong. Jadi, melahirkan hukum baru. Nantinya menjadi UU, kalau diambil dengan legislator, pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.