hukumonline
Selasa, 17 Maret 2009
Depkumham Deklarasikan Pakta Integritas Anti KKN
Semangat gotong-royong memberantas korupsi melanda ke seberang Pengadilan Tipikor. Pakta Integritas diharapkan Menkumham efektif untuk pelayanan masyarakat.
Lay
Dibaca: 543 Tanggapan: 1

Roadshow KPK dalam menggalang komitmen anti-korupsi akhirnya sampai juga ke Departemen Hukum dan HAM (Depkumham). Setelah partai politik dan BUMN, kini giliran para pejabat Depkumham yang mengikat komitmen. Deklarasi tersebut berjudul "Pakta Integritas" itu ditandatangani  11 Pimpinan Unit Eselon 1 dan 33 Kepala Wilayah Depkumham di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (16/03).

 

Menurut Ketua KPK Antarasi Azhar, "ini akan menjadi pakta integritas apabila ditemukan fakta adanya indikasi tindak pidana korupsi." Pakta Integritas ini merupakan bentuk tertulis pendeklarasian bebas KKN di lingkungan Depkumham. Sebagaimana disampaikan oleh Menkumham Andi Mattalatta, terdapat enam tanggung jawab yang diamanatkan dalam pakta tersebut.

 

Pertama, berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004. Kedua, bekerja secara profesional, penuh semangat, Ketiga, tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

Keempat, menjaga martabat dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kelima, memerintahkan seluruh pejabat yang ada di bawah pengawasan si penandatangan melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten. Terakhir, penandatangan siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bila melanggar lima amanat yang diuraikan sebelumnya.

 

Dalam sambutannya, Menkumham menyatakan penandatangan deklarasi ini terutama untuk kepentingan pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarat. Dia mengungkapkan, terdapat sekitar 600 unit yang pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ditjen Pemasyarakatan membawahi 450 unit. Ditjen Imigrasi kebagian 110 unit. Dan Ditjen AHU hanya membawahi 33 unit.

 

"Hasil survey integritas KPK menyatakan lembaga ini (Depkumham-red) sebagai salah satu lembaga dengan integritas terendah karena lembaga ini adalah lembaga dengan pelayanan terbanyak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ungkap Andi panjang-lebar.

 

Usai penandatangan Menkumham menegaskan bahwa gerak penyadaran tidak pernah berhenti dan berujung. "Mengingatkan lebih adalah tugas yang tidak pernah terhentikan," nasihat Andi.

 

Antasari menyambut baik kelahiran Pakta Integitas tersebut. Dengan deklarasi ini, KPK memberikan apresiasi sudah ada peningkatan dalam pemberantasan KKN dalam tubuh Depkumham.

 

Antasari juga mengajak agar pendeklarasian komitmen tersebut tidak hanya sekedar seremonial, namun juga diimplementasikan. "Paling tidak, harus dipahami mana yang boleh dan mana yang tidak," imbuhnya.

 

Sebelum menutup sesi, Antasari menantang para pejabat Depkumham untuk menciptakan kondisi dimana orang yang jujur dapat hidup layak. Dia menjanjikan KPK akan membantu. "Bagaimana seorang pegawai bisa kita minta serius dan tekun tapi pikirannya menerawang?" serunya, "bagaimana untuk makan besok, anak sakit."

Share:
tanggapan
kontradiksisyahril marbun 17.03.09 11:17
Sangat menarik melihat berita dalam judul di atas dari hukum online ini. Sejak alinea pertama semua terasa baik-baik saja, mungkin lebih tepat, berita tersebut wajar-wajar saja, karena memang sebuah pakta integritas harus diperjanjikan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab nanti kepada masyarakat. Kontradiksi timbul pada alinea terakhir, yang berbunyi: "Sebelum menutup sesi, Antasari menantang para pejabat Depkumham untuk menciptakan kondisi dimana orang yang jujur dapat hidup layak. Dia menjanjikan KPK akan membantu. "Bagaimana seorang pegawai bisa kita minta serius dan tekun tapi pikirannya menerawang?" serunya, "bagaimana untuk makan besok, anak sakit."--sampai kata terakhir membingungkan saya. Loh, kok jadi begitu? Apakah ini kesalahan sang reporter yang memasang kalimat secara tidak lengkap atau memang demikian yang terjadi? Apakah berarti kemiskinan menjadi lubang yang 'diperbolehkan' untuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme? Bukankah gaji dan urusan fasilitas negara yang diberikan kepada PNS termasuk pegawai di Depkumham diputuskan berdasarkan APBN? Atau Keputusan Presiden (bila ingin naik gaji)? Lalu menantang untuk menciptakan kondisi dimana orang yang jujur bisa hidup layak? Bapak Antasari mungkin lupa, kejujuran berhubungan dengan hati, kelayakan berhubungan dengan perut. Walaupun hidup hati dan perut bertetangga sangat dekat, tapi pengertian antara hati-jujur dengan perut-layak sangat jauh berbeda. Jangan sangkut pautkan Tindak Pidana Korupsi dengan ekonomi seseorang. Integritas tidak boleh di campur aduk dengan perut yang lapar. Kita harus berusaha secara keras, untuk menjaga, melatih, dan mendisiplinkan anggota Depkumham agar tetap MENJAGA INTEGRITASNYA WALAUPUN PERUTNYA LAPAR!!! Itu baru namanya KPK! Urusan motif seseorang melakukan Korupsi, apakah karena ekonomi sehingga hukumannya boleh dikurangi, itu urusan HAKIM! Bukan KPK! Pejabat-pejabat tidak ada urusan dalam menciptakan suasana orang jujur bisa hidup layak, urusan mereka, adalah menjaga integritas itu tetap ada walaupun langit runtuh! Sehingga dengan sendirinya, masyarakat akan makmur dan perut kita akan kenyang! Nah, apa solusi bagi permasalahan yang diutarakan Pak Antasari ini? Ada, pak Antasari harus berbicara dengan Presiden untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bukan kepada pejabat Depkumham!

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.