Beratnya ancaman hukuman dalam Pasal 45 ayat (1) dibanding dengan pasal penghinaan dalam KUHP juga dipertimbangkan Mahkamah. Menurut sembilan hakim konstitusi itu perbedaan ancaman hukuman itu sangat wajar. Pasalnya, distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.
UU ITE Pasal 27 ayat (3) (Perbuatan yang Dilarang) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Pasal 45 ayat (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
| KUHP Pasal 310 (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 311 Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. |
Sedangkan permohonan Amrie Cs dinyatakan tak dapat diterima dengan alasan yang sederhana Yaitu karena kesamaan substansi permohonan dengan yang diajukan oleh Iwan Piliang. "Materi muatan ayat dan pasal UU yang dimohonkan pengujiannya sama dengan materi muatan, ayat, atau pasal UU yang telah diperiksa, diadili, dan diputus dalam perkara No 50/PUU-VI/2008 (perkara Iwan,-red) oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima".
Delik Aduan
Kuasa Hukum Amrie Cs, Anggara mengaku kecewa dengan putusan ini. Namun, ia melihat ada secercah harapan dalam pertimbangan hukum Mahkamah. Minimal pertanyaan Anggara selama ini apakah Pasal 27 ayat (3) itu delik aduan atau delik biasa sudah terjawab. "MK telah menegaskan pasal ini sebagai delik aduan," tuturnya.
Artinya, lanjut Anggara, pasal ini tak bisa seenaknya dikenakan kepada orang yang dituduh menghina. "Harus ada aduan dari orang yang merasa dihina," katanya.
Mahkamah memang menyatakan keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang mengatur delik penghinaan secara umum. Kedua pasal itu mensyaratkan adanya pengaduan agar bisa dituntut. "Pasal a quo (Pasal 27 ayat 3,-red) juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut di depan pengadilan," demikian bunyi pertimbangan hukum Mahkamah.
Komunitas blogger bersedih. Dua permohonan pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. Majelis hakim konstitusi yang dipimpin oleh Mahfud MD menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK menolak permohonan Iwan Piliang, sedangkan permohonan Amrie Hakim Cs dinyatakan tidak dapat diterima.
"Norma Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum," ujar Ketua Majelis Mahfud MD di ruang sidang MK, Selasa (5/5).
Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sedangkan Pasal 45 ayat (1) memuat ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara bila ketentuan itu dilanggar. Iwan Piliang menguji dua pasal ini sekaligus. Sedangkan Amrie Hakim Cs (Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, PBHI, AJI, dan LBH Pers) hanya menguji ketentuan Pasal 27 ayat (3).
Mahkamah menilai ketentuan itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, dan martabat dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan pikiran dalam suatu masyarakat yang demokratis. "Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya hukum rimba dalam dunia maya (cyberspace) karena banyaknya pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan sebab tidak ada hukum yang mengaturnya".