hukumonline
Rabu, 03 Juni 2009
Energi Utama Berencana Gugat Pertamina dan Medco
Jika saja KPPU pada 9 Juni mendatang memutuskan kembali untuk menghentikan laporan Energi Utama, maka gugatan perdata bukannya tak mungkin akan dilayangkan kontraktor migas tersebut. Pertamina dan Medco pun jadi sasarannya.
Mon/Sut
Dibaca: 1833 Tanggapan: 0

PT LNG Energi Utama sepertinya akan melirik jalur hukum perdata untuk menuntaskan sengketa tender proyek hilir gas alam cair atau liquid natural gas (LNG) Donggi Senoro di wilayah Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah. Langkah hukum itu bisa dilakukan melalui pengadilan atau arbitrase. Energi Utama masih menimbang-nimbang kedua pilihan itu. Yang jelas, gugatan akan diajukan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energy International Tbk. Kita mempunyai hubungan hukum perdata pada kedua perusahaan itu, ujar kuasa hukum Energi Utama, Rikrik Rizkiyana, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (02/6).

 

Rencana gugatan muncul lantaran Pertamina dan Medco dinilai telah melakukan pembiaran terhadap post bidding yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation. Post bidding adalah tindakan menambah atau mengurangi atau mengubah penawaran setelah penawaran dibuka. Dalam hal ini, setelah ditetapkan sebagai pemenang tender, perusahaan asal Jepang itu merubah penawaran harga. Itu tidak fair, karena penawaran harga sudah ditutup ketika beauty contest, kata Rikrik.

 

Rikrik mencontohkan saat beauty contest, Mitsubishi menawarkan harga gas dengan kisaran AS$ 3,7-5,9 per mmbtu (mili meter british thermal unit) pada harga minyak AS$ 35 per barel (JCC = AS$ 50 per barel). Namun pada saat Gas Sale Agreement (GSA) diteken, harga yang disepakati 2,7 per mmbtu di harga minyak AS$ 40 per barel. Selain itu, investasi pembangunan kilang LNG berubah pula. Saat beauty contest disepakati AS$ 700 juta. Setelah terpilih menjadi pemenang, Mitsubishi dan Pertamina-Medco nilai investasinya berubah menjadi AS$ 1,8 miliar, bahkan terakhir AS$ 2 miliar.

 

Begitu pula dengan waktu penyelesaian pembangunan kilang LNG, Rikrik menyatakan pada saat beauty contest, Mitsubishi sanggup menyelesaikan pada 2009. Mitsubishi sendiri memenangkan beauty contest pada akhir 2006 dan proyek dilaksanakan pada 2007. Rikrik menyatakan hal tersebut tidaklah wajar, sebab normalnya bisa memakan waktu 3-4 tahun. Satu tahunnya diantaranya adalah praproyek. Jadi mustahil bisa selesaikan 2009. itu adalah penawaran LNG EU (Energi Utama) yang sudah melakukan praproyek, imbuh Rikrik.

 

Pembiaran itu, kata Rikrik, merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Energi Utama. Kerugian itu berupa hilangnya biaya investasi yang dikeluarkan untuk proyek LNG Semoro dan potensial keuntungan. Tindakan Pertamina-Medco dinilai melanggar azas good corporate governance. Menurut Rikrik, Pertamina-Medco juga diskriminatif lantaran tidak memberikan kesempatan yang sama pada peserta tender lain untuk melakukan post bidding. Karena diskriminatif itulah kita gagal mendapatkan proyek, ujarnya. 

 

Padahal, pada 31 Mei 2005, Energi Utama, Pertamina–Medco dan LNG International Pty Ltd, membuat perjanjian ekslusif (exclusivity agreement). Perjanjian itu lahir setelah Pertamina-Medco menyetujui penawaran pembelian gas dari Energi Utama. April 2005, Energi Utama menawarkan harga pembelian gas  senilai AS$ 2,1  per mmbtu.

 

Sebelumnya, pada 1997-2005, Pertamina-Medco memang berniat memproduksi dan menjual gas alam di Senoro. Selama periode tersebut, beberapa perusahaan mengajukan diri untuk bekerjasama dengan badan operasi bersama atau joint operation body (JOB) Pertamina–Medco untuk pembelian gas. Namun tak satu pun yang berhasil. Setelah melakukan negosiasi, JOB Pertamina–Medco menyetujui proposal dari LNG International untuk membeli gas alam dari ladang Senoro.

 

Setelah perjanjian eksklusif dibuat, Energi Utama melakukan praproyek, antara lain pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), perizinan, hidrology studies dan technical design. Pertamina-Medco tidak mempertimbangkan hal itu, ujar Rikrik.

 

Meski demikian, Rikrik menyadari ketika bidding dilakukan, perjanjian eksklusif tidak berlaku lagi karena tidak diperpanjang. Secara etika, tidak ada alasan untuk menghentikan perjanjian karena kita sudah memenuhi semua persyaratan, ujarnya.

 

Melanggar Perjanjian Kerahasiaan

Langkah hukum lain yang bisa ditempuh Energi Utama adalah pengajuan gugatan terhadap Mitsubishi karena melanggar perjanjian kerahasiaan (confidentiality and non disclosure agreement) melalui arbitrase di Singapura. Pasalnya, Mitsubishi diduga menggunakan informasi milik Energi Utama untuk mengikuti tender. Informasi itu sebagai referensi untuk menetapkan biaya produksi dan biaya-biaya komponen harga barang dan jasa dalam tender proyek tersebut.

 

Perjanjian kerahasiaan itu lahir sebagai konsekuensi dari perjanjian eksklusif. Dalam perjanjian eksklusif disyaratkan untuk melakukan usaha hilir di ladang gas Senoro, LNG harus mendirikan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Selain itu, LNG Internasional harus menjamin bahwa 70 persen saham perusahaan PMA itu dimiliki perusahaan yang memiliki Standards and Poor's minimal BBB+.

 

Guna memenuhi persyaratan itu, LNG International mendirikan Energi Utama pada 2005 dan menaruh saham sebanyak 50 persen. Sisanya, 50 persen lagi dimiliki PT Maleo Energi Utama. Awal tahun 2006, untuk memenuhi syarat perjanjian eksklusif, Pertamina dan Medco mengusulkan Mitsubishi Corporation, Mitsui dan Anadarko Petroleum Corporation sebagai investor di Energi Utama.

 

Untuk itu, Energi Utama memberi kesempatan pada tiga investor untuk melakukan due dilligence terhadap rencana proyek hilir LNG Donggi Semoro. Due dilligence itu diikat dengan perjanjian kerahasiaan (confidentiality and non disclosure agreement) pada 17 Februari 2006 dengan ketiga investor. Perjanjian kerahasiaan itu berlaku hingga 2011 untuk informasi rahasia dan tertutup. Sementara untuk informasi rahasia normal, perjanjian berlaku hingga 2007.

 

Meski demikian, lantaran nuansa persaingan lebih kental, Energi Utama mengutamakan penyelesaian melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tapi tidak tertutup kemungkinan untuk menempuh upaya hukum melalui arbitrase. Kita banyak mempertimbangkan potensial legal action yang bisa dilakukan, ujar Rikrik.

 

Di KPPU sendiri, pemeriksaan terhadap perkara ini masih tahap klarifikasi laporan. Menurut Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi, klarifikasi akan selesai pada 9 Juni mendatang. Setelah itu KPPU akan menentukan apakah perkara ini lanjut ke tahap pemberkasan atau malah dihentikan seperti laporan Energi Utama sebelumnya.

 

Sejauh ini KPPU sudah mengklarifikasi sejumlah pihak, salah satunya BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Perwakilan BP Migas usai klarifikasi, Senin (02/6) kemarin, menyatakan beauty contest yang dilakukan Pertamina-Medco merupakan aksi korporasi. Kegiatan ini sebenarnya tidak diwajibkan karena dilaksanakan sebelum bulan Februari 2009 atau sebelum diberlakukannya Peraturan Tata Kerja (PTK) tentang pengadaan barang dan jasa (PTK-007), dan PTK mengenai beauty contest pemilihan buyer (PTK-029). PTK adalah ketentuan terkait tender gas yang dikeluarkan oleh BP Migas, yang sebelumnya tidak diatur dan tidak diwajibkan.

 

Rencananya pada Kamis (04/6), KPPU akan mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro untuk menjelaskan proyek di LNG Donggi-Senoro ini.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.