hukumonline
Jumat, 05 Juni 2009
Kasus Prita:
Polisi Cantumkan Pasal UU ITE Setelah Dengar Keterangan Ahli
Penuntut umum baru menyatakan P21 setelah berkas dilengkapi keterangan ahli dan ditambahkan pasal dari UU ITE.
Nov
Dibaca: 777 Tanggapan: 1

Setelah Kejaksaan Agung menggelar eksaminasi, diketahui bahwa ada ketidakprofesionalan penuntut umum dalam penanganan kasus Prita Mulya Sari. Jaksa Rahmawati Utami, dikatakan Jaksa Agung Hendarman Supandji telah memberikan pertunjuk pada penyidik agar menambahkan Pasal 27 jo 45 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika ke dalam berkas penyidikan.

 

Sementara, pihak Kepolisian sendiri juga melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik kasus Prita. Kapolri Bambang Hendarso Danuri sempat mengatakan akan meminta konfirmasi penyidik untuk mengetahui apakah penyidikan sudah berjalan sesuai prosedur atau tidak. Dan hal tersebut ditindaklanjuti Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Jusuf Manggabarani. Selaku pengawas internal Kepolisian, Jusuf mengaku sudah memerintahkan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Metro Jaya Robby Tasmaya untuk membentuk tim pemeriksa penyidik Prita, Rabu kemarin (3/6).

 

Alhasil, ketiga penyidik dan Kepala Satuan Renakta Polda Metro Jaya yang menangani kasus Prita diperiksa. Sampai saat ini, Jusuf mengaku belum memperoleh laporan dari Irwasda. Saya sudah memerintahkan Irwasda. Dan dibentuklah tim. Sudah diperiksa, tapi saya belum dapat laporannya, ujarnya.

 

Namun, Kamis siang (4/6) terlihat tiga penyidik dan Kasat Renakta bertandang ke Mabes Polri bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro M Iriawan. Dari keterangan M Iriawan, ia hanya mengatakan pemeriksaan penyidik oleh pengawas penyidik (Wasdik) itu adalah hal biasa. Yang diperiksa ada empat. Dari satuan empat (Renakta), katanya.

 

Selang beberapa jam, Kabareskrim Susno Duaji yang ditanyai mengenai pemeriksaan penyidik Prita oleh Wasdik, menegaskan bahwa teknis penyidikan yang dilakukan sudah benar. Awalnya, penyidik hanya menjerat Prita dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Namun, karena mengikuti petunjuk jaksa –selaku penuntut umum, maka ditambahkanlah Pasal 27 jo Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 

Itu kan petunjuk jaksa. Polisi tidak ada masalah dengan kasus (Prita) ini. Polisi menyidik seperti biasa dan sudah pada pasal yang dibuat dan diyakini polisi. Nggak ada pasal tambahan, bebernya.

 

Kadiv Humas Mabes Polri Abu Bakar Nataprawira menjelaskan lebih detail, apa sebenarnya yang menjadi petunjuk jaksa tersebut. Berawal dari berkas perkara Prita yang dikembalikan penuntut umum kepada penyidik karena dianggap belum melengkapi syarat formil dan materil (P19). Bersamaan dengan pengembalian berkas, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menambahkan keterangan ahli ITE.

 

Dari keterangan ahli itu, lanjut Abu Bakar, ternyata perbuatan Prita mengirimkan email yang diduga mengandung pencemaran nama baik itu melanggar salah satu pasal di UU ITE. Sehingga, dicantumkanlah Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE oleh penyidik. Dan setelah keterangan ahli masuk dalam berkas, barulah penuntut umum menyatakan P21. Pencantuman UU ITE itu adalah Polisi, sesuai dengan petunjuk jaksa agar memeriksa saksi ahli ITE. Setelah diperiksa saksi ahli tersebut, apa yang diperbuat Prita melalui email, melanggar salah satu pasal di UU ITE. Maka, dicantumkanlah di situ. Jaksa dengan masuk ahli itu, maka keluarlah P21.

 

Padahal, menurut jenderal bintang dua ini, apabila penuntut umum langsung menjatuhkan P21 (berkas lengkap formil dan materil) tanpa harus memeriksa ahli ITE, maka pencatuman pasal dalam UU ITE itu tidak akan dilakukan. Karena, penyidik sendiri telah merasa cukup dengan dua pasal KUHP yang dikenakan pada Prita. Kalau nggak ada tadi petunjuk jaksa memasukan itu, ya sudah, misalnya Pasal 310 dan 311 dikirim ke jaksa langsung jaksa oke, pasal cocok dengan apa yang diajukan polisi, P21, ya polisi ya itu, terangnya.

 

Namun, Abu Bakar mengatakan, walau pencantuman pasal UU ITE itu dilakukan polisi dan penuntut umum hanya memberi petunjuk untuk memeriksa ahli, yang berinisiatif menambahkan pasal tersebut tetap dari pihak Kejaksaan. Polisi hanya menjalankan petunjuk penuntut umum. Nah, kalau tidak ada kaitannya (dengan pelanggaran dalam UU ITE), hanya Pasal 310 dan 311 (KUHP) saja, untuk apa jaksa ngasih petunjuk itu, pungkasnya.

Share:
tanggapan
kasus ala Prita terulang di Jatimsyahrul 21.06.09 22:51
(Kasus ala Prita terulang di Jatim) Kasus kecelakaan ringan yang dialami oleh Sdr.Taib warga Dusun Sampuri RT I RW III Desa Karang Puri Kecamatan Wonoayu , Kabupaten Sidoarjo,Jawa Timur yang dipelintir menjadi kasus penganiayaan berat sesuai dengan BAP Polsek Wonoayu Sidoarjo, 1 April 2009 dan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM 373/Sidoa/Ep/05/2009 yang dibuat secara amburadul oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo 29 Mei 2009. Forum Hak Asasi Manusia (FOHAM) Jawa Timur ,10 Juni 2009 menindaklanjuti pengaduan saya (Asdaudin) warga Dusun Sampuri RT I RW III Desa Karang Puri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo pada KOMNAS HAM di Jakarta dan telah masuk agenda nomor 60452 tertanggal 19 Juni 2009,atas penyimpangan proses hukum yang dialami oleh saudaranya yang bernama Taib ,alamat sama seperti tsb diatas. Atas peristiwa kecelakaan ringan pada 26 Maret 2009 sekitar jam 10.00 WIB TKP di areal pekarangan rumahnya sendiri-dimana Sdr.Taib ketika itu dalam perjalanan pulang dari sawah mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun No Pol W 5290 LK , sewaktu berbelok ke arah halaman pekarangannya sambil menghindari gundukan bongkahan tembok, sepeda motornya tiba-tiba menyenggol sandaran tempat tidur terbuat dari kayu yang dibawa oleh seseorang bernama Suroso alamat sama seperti tsb diatas , Sdr.Taib langsung jatuh yang mengakibatkan sendi lengan kanan atas mengalami DISLOKASI dan CVA INFARK, sebagaimana copy surat keterangan dokter RS Perkebunan Nusantara X (Persero) RS Gatoel Mojokerto (terlampir) , dan Sdr.Suroso yang semula tidak apa-apa tiba-tiba berpura-pura jatuh sambil berteriak-teriak minta tolong (karena ketika itu tidak ada orang di dekatnya menyaksikan kejadian tersebut). Atas peristiwa tersebut oleh oknum warga bernama Suroso , kasus tersebut dilaporkan pada Polsek Wonoayu Kabupaten Sidoarjo No Pol K/LP/37/III/2009 Polsek tertanggal 26 Maret 2009 ( copy terlampir), bukan sebagai kasus kecelakaan ringan tetapi justru Sdr.Taib dianggap telah melakukan penganiayaan berat pada dirinya dimana pada BAP dianggap melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Ironisnya pada kasus ini oknum Polsek Wonoayu setelah menerima laporan Sdr.Suroso tidak melakukan penyidikan , cek lokasi / olah TKP atas peristiwa kecelakaan , bahkan melakukan pembenaran atas laporan sepihak Sdr.Suroso tersebut: 1. Polsek Wonoayu Sidoarjo langsung menelan begitu saja laporan Sdr.Suroso , bahkan ikut serta memelintir kasus kecelakaan ringan tersebut dengan membuat berkas BAP penganiayaan berat dengan bukti luka lecet Visum Et Repertum Nomor 440/50/404.3.2.17/2009 yang ditandatangani Kepala Puskesmas Wonoayu ,dr. Nanny Katili, 26 Maret 2009 , padahal visum ini sebelumnya telah digunakan pada kasus lain ( copy terlampir) dan barang bukti sepeda motor Suzuki Shogun No Pol W 5290 LK yang kini ditahan dijadikan alat bukti penganiayaan. Selain itu pihak polsek Wonoayu tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi palsu yang terindikasi sengaja diajukan oleh Sdr.Suroso ( karena kejadian tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan , kecuali salah satu anggota keluarga Sdr.Taib mengetahui bahwa memang benar Sdr.Suroso berpura-pura jatuh ). 2. Pada sisi lain oknum-oknum Kejaksaan Negeri Sidoarjo justru ikut-ikutan melegitimasi ( pembenaran) terhadap BAP Polsek Wonoayu tanpa pemeriksaan lebih lanjut dan langsung mengeluarkan surat penahanan Nomor Print 202/0.5.30/Ep/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh R.Wahyu Agung Putranto, SH,MH.(copy terlampir). Karena dari berbagai bukti yang ada terdapat kecenderungan terjadinya penyimpangan/rekayasa hukum yang dilakukan oleh oknum Polsek Wonoayu dan oknum Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap pemelintiran kasus kecelakaan ringan menjadi kasus penganiayaan berat pada Sdr.Taib yang kini telah sukses diajadikan terdakwa , bahkan termasuk para anggota keluarganya sangat merasakan adanya praktek mafia hukum(diskriminasi hukum). Selain KOMNAS HAM, kasus ini juga dilaporkan pada KOMPOLNAS,KOMISI KEJAKSAAN, MAHKAMAH AGUNG, KEJAKSAAN AGUNG, KEJAKSAAN TINGGI, DAN POLDA JATIM. Hormat kami, ASDAUDIN contact person 081332678566

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.