hukumonline
Kamis, 02 Juli 2009
Kebijakan Mutasi Harus Melihat Keahlian Karyawan
Kebijakan rotasi selain harus disesuaikan dengan kemampuan/keahlian karyawan, juga mengacu pada PK, PP, atau PKB dan budaya perusahaan. Sementara kebijakan demosi harus dilihat dari rasionalitas alasan perusahaan.
ASh


---Status Artikel Tidak Ditampilkan---


tanggapan
Peraturan tenaga kerja indonesia bodohABDUL HASIM 03.05.13 16:17
Karyawan tidur lalu dimutasi supaya hindarin PHK, karyawan nolak dimenangkan oleh pengadilan malah perusahaan disuruh bayar pesangon penuh, lucu ya! padahal ada foto jelas karyawan itu tidur dan saksi mata, tetapi dibilang pasal 158 tidak berlaku. Menteri kita yang bodoh atau orang disnaker yang bodoh atau pengadilan kita yang bodoh? masa orang yang sudah ga niat bekerja disuruh bayar pesangon? masa ga bisa bedakan salah dengan benar? Di negera maju eropa dan amerika jelas kalau orang bersalah seperti itu dikeluarkan tanpa pesangon, jika perusahaan memaksa pengunduran diri tanpa kesalahan baru bener bayar pesangon. Hanya dinegara kita yang dipenuhi birokrat bodoh ini bikin kita malu jadi HRD di perusahaan asing. Ayu mari HRD HRD Perusahaan lokal ataupun asing, kita sebarkan berita konyol ini biar pengusaha Asing tau lemah dan konyolnya peraturan negara ini. Biar mereka tau ada biaya tersembunyi sebesar 11.3%. Beritahu boss boss anda biar mereka bisa mengelola perusahaan dengan benar dan tidak tertipu oleh UMR Indonesia. Untuk dewi kasih tau boss anda, jangan lagi rekrut orang pendidikan SMA/SMP/SD, mereka berpendidikan rendah dan banyak cari cara untuk ambil keuntungan dengan cara yang tidak adil. pak Koci, hati2 kalau bicara, jangan semua lulusan SMA anda anggap seperti itu, apakah anda mau saya katakan bahwa yang lulusan sarjana tukang korupsi, karena seperti yang kita ketahui bersama semua anggota dewan yang tersangkut korupsi rata2 lulusan sarjana, kelakuan mereka yang korupsi lebih bejat dari pada binatang
Relokasi/Mutasi Fasilitator PNPM MPdhensiti 08.07.12 00:51
Relokasi/mutasi karyawan umumnya dapat disebabkan 2 faktor yaitu: internal dan eksternal dan keduanya merupakan kebijakan mutlak dari instansi/perusahaan. Namun kebijakan tersebut haruslah melalui rekomendasi yang telah diajukan instansi/perusahaan kepada karyawannya dalam suatu rapat koordinasi kerja yang tentunya harus memiliki dasar kebijakan yang objektif. Namun untuk kali ini dibahas kasus yang sering terjadi adalah karyawan dimutasi tanpa ada alasan dan rekomendasi yang objektif dari instansi/perusahaan yang biasanya dilakukan oleh oknum tertentu yang "merasa" memiliki "power" di perusahaan/instansi tersebut, seperti yang sering terjadi di lingkungan PNPM MPd Sumatera utara khususnya di Kab. Tapteng yang didominasi oleh "ulah" oknum PjOK Kabupaten yang mempunyai "kepentingan" tertentu di semua kegiatan fisik PNPM MPd di Tapteng yang memaksakan semua fasilitator harus mengikuti semua "arahannya" yang berbau "kepentingan pribadi". Akibatnya para fasilitator bukannya merasa mendapat "penyegaran" tapi malah "penyakitan" akibat direkomendasikan pindah terus tiap tahun tanpa alasan dan rekomendasi yang objektif, disamping konsentrasi para fasilitator untuk melaksanakan tugas jadi tidak menentu akibat "ancaman" relokasi dari oknum PjOK kabupaten ini. Mutasi dapat dilakukan per jangka waktu 4 tahun apabila memang diperlukan untuk suatu tujuan/sasaran tertentu demi kebaikan dan kelangsungan suatu instansi/perusahaan. Apakah kita setuju karena perbuatan 1 orang/pihak/oknum sehingga banyak fasilitator yang justru langsung terjun sebagai pelaksana program dan pemegang kunci keberhasilan progres pekerjaan di lapangan jadi menderita/tersiksa? Sungguh biadab!! Bagaimanakah para fasilitator harus menyikapi hal seperti ini, tolong bantuannya untuk menanggapi kasus seperti ini. terimakasih
Peraturan tenaga kerja indonesia bodohKoci 20.06.12 00:31
Karyawan tidur lalu dimutasi supaya hindarin PHK, karyawan nolak dimenangkan oleh pengadilan malah perusahaan disuruh bayar pesangon penuh, lucu ya! padahal ada foto jelas karyawan itu tidur dan saksi mata, tetapi dibilang pasal 158 tidak berlaku. Menteri kita yang bodoh atau orang disnaker yang bodoh atau pengadilan kita yang bodoh? masa orang yang sudah ga niat bekerja disuruh bayar pesangon? masa ga bisa bedakan salah dengan benar? Di negera maju eropa dan amerika jelas kalau orang bersalah seperti itu dikeluarkan tanpa pesangon, jika perusahaan memaksa pengunduran diri tanpa kesalahan baru bener bayar pesangon. Hanya dinegara kita yang dipenuhi birokrat bodoh ini bikin kita malu jadi HRD di perusahaan asing. Ayu mari HRD HRD Perusahaan lokal ataupun asing, kita sebarkan berita konyol ini biar pengusaha Asing tau lemah dan konyolnya peraturan negara ini. Biar mereka tau ada biaya tersembunyi sebesar 11.3%. Beritahu boss boss anda biar mereka bisa mengelola perusahaan dengan benar dan tidak tertipu oleh UMR Indonesia. Untuk dewi kasih tau boss anda, jangan lagi rekrut orang pendidikan SMA/SMP/SD, mereka berpendidikan rendah dan banyak cari cara untuk ambil keuntungan dengan cara yang tidak adil.
Hukumyusuf 30.03.13 20:34
sebenarnya anda sebagai HRD menunjukan ketidaktahuan anda terhadap UU Ketenagakerjaan, pasal 158 itu sudah diamandemen boos dan saya juga semakin yakin bahwa anda benar2 tidak punya dasar untuk beracara di PHI karena sudah benar2 ada alat bukti dan saksi eee trnyata msh kalah,,, kasihan deee lhoooo
Syarat dan ketentuan MutasiErdi 29.02.12 10:45
Dear All, Mohon bantuan kepada para senior dan para ahli hukum ketenagakerjaan apa saja syarat dan ketentuan mutasi dan dasar hukumnya didalam undang-undang ketenagakerjaan dan hubungan lainnya Terima kasih sebelumnya atas bantuan dan informasinya Salam Erdi
Mutasi Satu grup perusahaanHendra 26.07.11 11:39
Bagaimana jika karyawan menolak di mutasi dalam satu grup perusahaan, berbeda tempat tetapi jenis pekerjaan masih tetap, di karenakan jauh dan tidak adanya tambahan tunjangan. Tolong saya di beri referensinya dong......

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.