Senin, 06 Juli 2009
MK Kabulkan Judicial Review DPT Pilpres
Dibaca: 1364 Tanggapan: 1

Putusan yang ditunggu-tunggu akhirnya dibacakan juga. Setelah paginya menggelar pemeriksaan pendahuluan, Pleno Hakim Konstitusi secara bulat mengabulkan permohonan yang diajukan Refly Harun dan Maheswara Prabandono yang membidik Pasal 28 dan Pasal 111 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasal itu mengatur tentang syarat untuk menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara yakni terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.

 

Dalam putusannya, MK menyatakan kedua pasal itu konstitusional bersyarat. Dengan kata lain, Panel menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 sesuai dengan UUD 1945 sepanjang mencakup sejumlah syarat dan cara yang ditetapkan dalam putusan ini. Putusan MK secara spesifik juga menyebutkan untuk menggunakan hak pilihnya, warga negara yang memenuhi syarat menurut undang-undang, cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang didukung dengan dokumen kartu keluarga (KK). Penggunaan hak pilih dengan berbekal KTP dan KK hanya dapat dilakukan di tempat pemungutan suara yang sesuai dengan alamat yang tertera di dua dokumen tersebut.

 

Sebelum putusan dibacakan, di sela-sela rapat koordinasi dengan lembaga terkait di gedung MK, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan siap menjalankan putusan MK. Begitu putusan dibacakan, Hafiz berjanji akan segera menginformasikannya ke daerah-daerah. Rencananya, KPU juga akan segera menerbitkan peraturan KPU untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan putusan MK.   

DPT Pilpres
 - BUDI ARIYANTO, SH
06.07.09 22:03
Akhirnya terkabullah Doa masyarakat kecil yang tadinya tidak tercantum di DPT,jangan lupa syarat lain yaitu KK, krn petugas selalu mencari kekurangan dan datang pagi-pagi ke TPS sebelum pemilihan karena Blangko Pemilih terbatas, semoga hak asasi manusia dapat ditegakkan, semoga PILPRES ini sukses. Amin
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.