hukumonline
Kamis, 13 Agustus 2009
Hakim Tolak Penggabungan Gugatan PMH dan Wanprestasi
Doktrin dan yurisprudensi sudah menyebutkan hakim seharusnya menyatakan gugatan yang mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, tidak dapat diterima. Bukan ditolak.
IHW/ASh
Dibaca: 3381 Tanggapan: 6

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai Sugeng Riyono memutuskan menolak gugatan pilot Muhammad Nasrun Natsir melawan maskapai penerbangan Lion Air. Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya, kata Sugeng merapal amar putusan di PN Jakarta Pusat, Rabu (12/8). 

 

Pada pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan semua dalilnya. Di dalam gugatan, penggugat meminta agar hakim menyatakan perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan atau wanprestasi.

 

Sekadar mengingatkan, perselisihan antara pilot dengan Lion Air ini bermula ketika 12 Juli 2008, Nasrun akan melanjutkan penerbangan dari Makassar ke Ambon dengan pesawat MD 82. Namun, catatan Notice To Airman (NOTAM) menyebutkan bahwa bandara di Ambon tidak memenuhi syarat keselamatan dan keamanan untuk mendaratkan pesawat jenis MD 82.

 

Meski begitu, masih menurut Nasrun, perusahaan tetap memerintahkan agar pesawat diterbangkan. Lantaran merasa lebih mementingkan keselamatan penumpang, Nasrun tidak mengacuhkan permintaan perusahaan. Sejak itu, Nasrun mengaku tidak pernah diberikan jadwal penerbangan dan gajinya distop.

 

Akhirnya, Nasrun melayangkan gugatan PMH dan wanprestasi sekaligus. PMH karena perusahaan ngotot meminta pilot untuk tetap terbang tanpa mengindahkan NOTAM. Sementara tuduhan wanprestasi dilayangkan lantaran perusahaan tak kunjung memberi jadwal penerbangan dan membayarkan gaji kepada penggugat pasca ‘pembangkangan perintah' itu.

 

Alih-alih mendapatkan haknya, majelis hakim malah menolak gugatan Nasrun. Untuk dalil PMH misalnya. Hakim mengacu pada pendapat ahli dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang dihadirkan pihak perusahaan. NOTAM hanyalah bersifat informasi, bukan larangan, kata hakim Sugeng menirukan pendapat ahli dari KNKT itu.

 

Karena bukan dianggap sebagai larangan, lanjut hakim, Nasrun seharusnya melaksanakan perintah perusahaan untuk terbang. Ditambah fakta bahwa pilot yang menggantikan penggugat berhasil menerbangkan pesawat ke tempat tujuan dalam keadaan selamat, sambung Sugeng.

 

Lebih jauh hakim berpendapat dalil wanprestasi yang dituduhkan Nasrun kepada perusahaan juga tak beralasan. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dari perusahaan yang menyatakan Nasrun masih dalam tahap uji coba sebagai captain pilot. Dimana penggugat (Nasrun, red) dinyatakan gagal, kata hakim. Oleh karena itu hakim memaklumi sikap perusahaan yang tidak memberi kesempatan lagi kepada Nasrun untuk terbang. Sedangkan mengenai gaji yang tak dibayar, hakim berpendapat itu adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

 

Usai sidang, kuasa hukum Nasrun, Mayor Agusra menyatakan akan banding atas putusan hakim. Ia menyesalkan pertimbangan hakim yang menganggap NOTAM hanya sebuah informasi yang tidak mengikat seorang pilot. Keselamatan penumpang ada di tangan pilot. Salah satu yang harus dipertimbangkan pilot adalah NOTAM itu.

 

Hakim keliru?

Putusan hakim yang menolak gugatan PMH dan wanprestasi Nasrun bisa menimbulkan perdebatan hukum sendiri. Pengajar Hukum Acara Perdata Universitas Indonesia, Yoni A Setyono berpendapat, penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi sebenarnya secara hukum tak diperbolehkan.

 

Namun seperti diketahui, dalam peradilan perdata hakim bersifat pasif. Para pihak yang bersengketa yang harus lebih aktif dalam mengungkapkan argumentasinya. Jadi tergantung apakah pihak tergugat mengajukan eksepsi atau tidak. Kalau tak mengajukan, tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mematahkan gugatan penggugat yang menggabungkan PMH dan wanprestasi itu. Eksepsi ini menjadi kewajiban hakim untuk memutuskan, kata Yoni kepada hukumonline lewat telepon.

 

Sekadar informasi, dalam perkara ini sebenarnya perusahaan telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Nasrun kabur karena menggabungkan PMH dan wanprestasi. Namun, majelis hakim menolak eksepsi perusahaan.

 

Terkait dengan masalah penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi ini, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

 

Selain itu, M Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa  tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.

 

Lalu bagaimana harusnya putusan hakim dalam menghadapi perkara seperti itu? Yoni berpendapat idealnya hakim menjatuhkan putusan NO (niet ontvantkelik verklaard) alias menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Bukan menolak gugatan.  

Share:
tanggapan
Salah KaprahZamroni 14.08.09 15:01
Maaf, sepertinya tanggapan teman-teman kurang pas dengan alur berita, di awal berita memang HOL menjelaskan tentang gugatan, pemeriksaan persidangan, sampai putusan. Namun inti dari berita ini adalah pertanyaan tentang Bagaimana sebaiknya majelis Hakim jika menghadapi gugatan PMH dan Wanprestasi yang dijadikan satu dalam satu gugatan ? nah, HOL mengutip pendapat pakar BAHWA mestinya hakim tidak perlu memeriksa, tapi cukup diputus dalam putusan sela (eksepsi) dengan NO. Tapi memang judulnya juga kurang pas, mestinya: Hakim menerima penggabungan gugatan PMH dan Wanprestasi.
NOyunan 14.08.09 08:24
Jangan tegang-tegang deh....Sepengetahuan saya, Wanprestasi itu terjadi karena ada pihak yang dirugikan dan adas perjanjian sebelumnya. Sedangkan PMH karena perbuatannya merugikan orang lain, tetapi sebelumnya tidak ada perjanjian. Kalau masalah putusan, putusan ditolak itu setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, sedangkan putusan NO itu kalau hakim belum memeriksa pokok perkara dan unusr formil dalam gugatan tidak jelas. Begitulah kira-kira..he..he.. Jadi jangan asal nuding majelis hakimnya yang keliru, tapi dipahami dulu BAP-nya... Tq.
Menyesatkan!SYS 13.08.09 23:13
Judul tulisan ini sangat menyesatkan pembaca awam. Ini dapat memperburuk citra pengadilan bahwa pengadilan tidak konsisten. Sebaiknya wartawan Hukumonline belajar hukum dengan lebih baik. Perkara ini ditolak bukan karena Penggugat menggabungkan PMH dengan Wanprestasi (seperti yg disebut di judul) tapi karena Penggugat tidak dapat membuktikan semua dalilnya! (lihat Paragraph 2) Sebenarnya Tergugatlah yang menangkis gugatan ini dengan mengatakan PMH tidak dapat digabung dengan Wanprestasi -melalui eksepsinya - (bukan hakim yang menolak penggabungan tersebut). (lihat Paragraph 4 dari akhir). Lihat saja, Hakimlah yang menolak tangkisan (eksepsi) tersebut. Jadi jelas penggabungan tersebut tidak menjadi masalah buat Hakim. Jika Hakim menganggap PMH dan Wanprestasi tidak dapat digabungkan maka pasti Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut. Tetapi masalahnya setelah Hakim masuk dalam Pokok Perkara, ia melihat bahwa gugatan tersebut tidak berdasar sama sekali (mengada-ada) maka ia menolak gugatan tanpa dasar tersebut. Jadi menurut saya Putusan tersebut sudah benar.
Gugatan itu harusnya NO karena Obscuur LibleAksioma Lase 13.08.09 17:32
Harusnya dalam membandingkan Putusan-Putusan MA sebagai sumber/dasar hukum yang berada pada level sama, Pak Girindra Cakraningrat juga mengingat doktrin hukum dalam bahasa latin: Lex Posterior Derogat Lex Anterior (Aturan Hukum Baru Mengesampingkan Hukum Lama) sebab Putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang melarang penggabungan perkara PMH dan Wanprestasi datang lebih belakangan (lebih baru) bila dibandingkan dengan Putusan MA No.677K/Sip?1972 tanggal 13-12-1972 maupun Putusan MA No.1043K/Sip/1971 tanggal 3-12-1971, sehingga acuan utama hakim harusnya Putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan menjatuhkan Putusan NO atas perkara dimaksud, apalagi Putusan MA yang terakhir ini mengatur secara tegas larangan penggabungan perkara PMH dan Wanprestasi, sedangkan Putusan2 MA yang dirujuk oleh Pak Girindra tidak secara tegas menyebut penggabungan PMH dan Wanprestasi. Bahkan Putusan MA mengenai penggabungan perkara tersebut bisa dipahami sebagai penggabungan perkara yang sama2 wanprestasi atau sama-sama PMH dari pihak2 yang sama, bukan Penggabungan dua pokok perkara PMH dan Wanprestasi. Mengingat adanya upaya hukum atas putusan tersebut, mudah2an majelis hakim tingkat banding maupun kasasi memberikan Putusan yang sesuai norma hukum agar tidak menjadi preseden yang membingungkan para pencari keadilan dan penegak hukum. Thanks
Pentingnya pembedaan antara PMH & WanprestasiHonggo Hartono 13.08.09 16:30
Menurut saya, berdasarkan apa yang pernah saya baca dan pelajari ... memang keduanya (PMH dan Wanprestasi) seharusnya dipisahkan, karena hal tersebut berkaitan dengan PERBEDAAN pada: BEBAN PEMBUKTIAN, Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi.
Baca Yurisprudensi Yang LainGirindra Cakraningrat 13.08.09 15:53
Pak Dosen dan HOL mungkin perlu membaca referensi lain. Berdasarkan. Putusan MA No.677K/Sip?1972 tanggal 13-12-1972 dinyatakan menurut yurisprudensi dimungkinkan penggabungan gugatan dari satu pihak dalam hal antara gugatan -gugatan itu terdapat hububngan yang erat dan Putusan MA No.1043K/Sip/1971 tanggal 3-12-1971 yang secara tegas menyatakan bahwa RID tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah pada pandangan hakim dalam hal penggabungan itu diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.