hukumonline
Selasa, 01 Mei 2001
Putusan KPPU Tidak Bertentangan dengan UU Anti Monopoli
Jakarta, hukumonline. Dalam putusan perdananya, KPPU menyatakan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Monopoli. Namun KPPU juga mennyatakan kalau pelanggaran oleh CPI bukan pelanggaran perdata atau pidana. Padahal di pasal 48 UU Anti Monopoli, pelanggaran pasal 22 diancam pidana. KPPU tidak berwenang menyatakan pelanggaran pidana?
Leo/APr
Dibaca: 3068 Tanggapan: 0

Dalam berita yang dilansir media massa beberapa hari lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kalau CPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan dengan sejumlah calon pemasok dalam pengadaan tender pipa besar (casing) dan pipa kecil (tubing). Dikatakan pula, perbuatan CPI tersebut melanggar pasal 22 UU Anti Monopoli.

Namun dari putusan KPPU No.01/KPPU-L/2001 yang diperoleh hukumonline, tidak satu pun butir putusan yang menyatakan CPI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22.

Dalam butir pertama putusannya, KPPU menyatakan pengadaan casing dan tubing berdasarkan tender No.Q-034210-0000-0000-00-52 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU Anti Monopoli. Pasalnya, penentuan pemenang tender dihasilkan melalui persekongkolan antar sesama peserta tender.

Pada butir kedua putusan tersebut, KPPU memerintahkan CPI agar menghentikan kegiatan pengadaan casing dan tubing berdasarkan tender tersebut selambat-lambatnya 30 hari.

KPPU boleh memilih

Terlepas dari siapa yang bersekongkol, apakah pemasok pipa atau CPI ataukah keduanya (CPI dengan pemasok), putusan KPPU yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pasal 22 UUAM, menarik untuk dikritisi. Menariknya, lantaran KPPU menyatakan telah terjadi pelanggaran pasal 22 UUAM. Namun, pelanggaran tersebut bukanlah pelanggaran perdata atau pidana. Sehingga, KPPU hanya menjatuhkan sangsi kepada CPI untuk menghentikan tender.

Pada UU Anti Monopoli Pasal 48 ayat (2) dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5& pasal 20-24& diancam pidana serendah-rendahnya Rp5 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Timbul pertanyaan apakah pelanggaran pasal 22 merupakan suatu pelanggaran pidana?

Syamsul Maarif, Wakil Ketua KPPU, mengemukakan bahwa tidak ada pertentangan antara apa yang diputuskan KPPU dengan ketentuan pasal 48  tersebut. Menurutnya, pasal 48 mengatur jenis-jenis sanksi pidana. KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi apapun sanksinya.

"Kami boleh memilih, boleh hanya menghentikan saja tanpa memberikan denda, apapun itu merupakan wewenang kami. Kalau hanya perintah menghentikan tanpa menjatuhkan denda, ya tidak ada persoalan karena itu sepenuhnya merupakan wewenang KPPU," komentar Syamsul kepada hukumonline.

Syamsul berpendapat, KPPU hanya berwenang untuk menyatakan CPI misalnya melanggar pasal 22, untuk selanjutnya bergantung kepada KPPU."Memang ada kesulitan kalau kami terjebak apakah itu perdata atau pidana," cetusnya.

Syamsul menambahkan bahwa untuk menjadi pidana atau tidak, terserah pada wewenang komisi. Kalau komisi memutuskan untuk menyerahkan ini kepada polisi, menjadi pidana. Sebaliknya, kalau komisi tidak menyerahkan, tetap menjadi perkara administrasi.

Kerancuan isi UU Anti Monopoli

Praktisi dan pengamat persaingan usaha Ricardo Simanjuntak berpendapat bahwa masalah apakah suatu pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha tergolong perdata atau pidana memang membingungkan.

Dan penyebab dari kebingungan itu, menurut Ricardo,  adalah kerancuan dari isi UU Anti Monopoli itu sendiri. "UU ini memang rancu betul. Kalau UU Anti Monopoli di Amerika sangat jelas dikatakan misalnya tying agreement merupakan suatu per se illegal dan criminal felony," kata Ricardo kepada hukumonline.

Ricardo melihat, UU Anti Monopoli sendiri tidak jelas mengaturnya. Pasalnya, ketentuan pidana baru muncul kalau orang tidak bersedia diinvestigasi lebih lanjut atau tidak bersedia melaksanakan putusan KPPU.

"Nah ini kan suatu hal yang nggak benar," cetus Ricardo. Alasannya, kalau seorang tidak mau melaksanakan putusan KPPU karena dia merasa bahwa putusan tersebut tidak menggambarkan keadilan dan dia masih punya hak untuk melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri, yang muncul  adalah hak perdatanya.

Kalaupun setelah putusan KPPU tidak dilaksanakan baru menjadi pidana, menurut Ricardo, itu juga tidak tepat. Pasalnya, sudah ada ketentuannya kapan menjadi pidana. "Sudah jelas kapan masuk tindakan administratifnya. Saya lebih melihat putusan KPPU lebih untuk mengingatkan dan memberikan pelajaran kepada pelaku usaha," komentar Ricardo.

Ricardo memandang bahwa kurang tegasnya putusan KPPU yang pertama lebih disebabkan karena pada tahap awal, KPPU memang menginginkan agar putusan mereka sifatnya lebih untuk mengingatkan pelaku usaha.

Ricardo mengaku pernah berbicara dengan anggota KPPU. Ternyata KPPU memang mempunyai target pada tahap pertama, putusan mereka sifatnya lebih untuk mengingatkan. KPPU menganggap ini masih dalam tahap sosialisasi. Selanjutnya, KPPU baru akan lebih tegas. Jadi kalau dari sisi penegakan hukum, itu tidak ada dasar hukumnya.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.