hukumonline
Kamis, 28 Juni 2001
Indonesia Belum Memiliki Batasan Rahasia Negara
Indonesia belum mempunyai batasan apa yang dimaksud dengan "rahasia negara". Bahkan, yang dimaksud dengan "rahasia" sendiri sulit untuk didefinisikan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Tri/APr
Dibaca: 3154 Tanggapan: 0

Loebby Loqman, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia  mengemukakan pandangannya tentang "batasan rahasia negara" pada diskusi tentang Batasan-Batasan Rahasia Negara yang diselenggarakan oleh The Habibie Center.

Sebenarnya kalau ditinjau secara kritis di dalam KUHP, Loebby berpendapat bahwa pengertian rahasia di dalam KUHP masih luas, sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Dan akhirnya, bergantung kepada aparat pengak hukum untuk mengartikan apa yang dimaksud dengan pengertian "rahasia".

Seperti misalnya, pengertian apa yang dimaksud rahasia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 113 KUHP. "Ini menjadikan penegak hukum menginterpretasikan apa yang dianggap sebagai suatu rahasia. Dan ini akhirnya menjadi sulit," cetusnya.

Sehingga pada akhirnya, menurut Loebby, peraturan pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal pembocoran rahasia negara selalu ditafsirkan sekehendak hati orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Loebby menambahkan bahwa selain permasalahan definisi "rahasia negara" yang belum jelas, juga dihadapkan pada permasalahan lain. Terutama apabila masalah kerahasian negara tersebut dihubungkan dengan kebebasan untuk mendapatkan informasi, di mana Indonesia telah memiliki UU Kebebasan Pers.

Loebby mencontohkan pers yang mempublikasikan berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka dari hasil penyidikan. Sementara kita belum mengetahui sejauh mana batas kerahasian BAP tersebut. "Pada akhirnya BAP tersebut bisa dimanfaatkan tersangka untuk mencari kelemahan-kelemahan hasil penyidikan sebelum kasusnya disidangkan," katanya.

Inggris sudah maju

Sementara itu, Soeripto, mantan Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan, pada kesempatan yang sama juga mengemukakan bahwa berkaitan dengan rahasia negara, Inggris adalah salah satu negara di dunia yang cermat mengatur masalah rahasia negara (government secrecy).

Pada 1911, Inggris sudah memiliki the official secret act, yang sekarang sudah dua kali dilakukan perubahan, yakni pada 1920 dan 1989. Peraturan tersebut memberikan secara terperinci apa yang dimaksud dengan rahasia negara.

Misalnya saja, The official secret act tahun 1911 mengatur bahwa yang dimaksud dengan rahasia negara  adalah wilayah terlarang yang tidak boleh siapapun, kecuali yang berwenang, untuk mendekati, mengawasi, atau masuk ke dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung, termaksud juga benda atau segala sesuatu yang ada di dalamnya untuk kepentingan musuh, diancam dengan hukuman 14 tahun penjara.  

Sementara the official secret act tahun 1920 dan 1989, memberikan pengaturan yang terperinci tentang rahasia negara yang meliputi kode-kode rahasia, gambar-gambar, serta yang berkaitan dengan sistem pertahanan yang meliputi logistik pertahanan, kebijakan dan rencana kebijakan di bidang pertahanan.

Negara Inggris cermat dalam kaitannya dengan government secrecy dan official secret act  sejak 1911. Karena itu tidak mengherankan spionase yang paling hebat adalah Inggris. "Hal ini dapat dipahami. Inggris sudah komplet dengan paraturan tentang rahasia negara karena merupakan salah satu negara di dunia yang tinggi paling aktivitas spionase," kata Soeripto.

Walaupun undang-undang rahasia negara tersebut menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan rahasia negara, bukan berarti akses publik untuk mendapatkan informasi tersebut menjadi terhambat. Pasalnya, masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk memiliki informasi tersebut asalkan untuk kepentingannya sendiri. "Dan inilah yang belum dimiliki Indonesia," cetus Soeripto.

Membocorkan rahasia negara

Berkaitan dengan sangkaan membocorkan rahasia negara yang dilakukan Soeripto, baik Loebby maupun Soeripto sendiri menolak tuduhan tersebut. Alasannya, sangkaan tersebut tidak beralasan.

Loebby menegaskan bahwa dasar polisi menjadikan Soeripto sebagai tersangka berdasarkan dokumen yang dikatakan sebagai dokumen rahasia negara, sama sekali tidak berasalan.

Menurut Loebby, dokumen yang dimiliki Soeripto tersebut hanyalah berisi berbagai analisa kondisi ekonomi dan keamanan yang dibuat berdasarkan kliping koran serta obsevasi lapangan yang merupakan daerah publik domain. Jadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan lembaga pertahanan dan keamanan ataupun instasi pemerintah.   

Sayang, Indonesia belum memiliki batasan rahasia negara secara tegas. Akibatnya, dokumen negara bisa bocor atau sebaliknya dokumen biasa dinyatakan rahasia. Maka, ketika orang memerlukan dokumen penting, bisa saja petugas menyatakan: "Rahasia, Man!"  

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.