Lima Kandidat Jaksa Agung: dari Jaksa Karier hingga Militer
Fokus

Lima Kandidat Jaksa Agung: dari Jaksa Karier hingga Militer

Sudah hampir seminggu Presiden Megawati menyusun kabinet, tetapi sampai saat ini kabinet belum juga diumumkan. Dugaan yang muncul, Mega kesulitan dengan upayanya untuk mengakomodasi keinginan semua pihak. Lima kandidat santer disebut-sebut sebagai calon jaksa agung yang diusulkan kepada Megawati.

Oleh:
Nay/Tri/AWi/APr
Bacaan 2 Menit
Lima Kandidat Jaksa Agung: dari Jaksa Karier hingga Militer
Hukumonline

Bambang Widjoyanto, Ketua Dewan Pembina YLBHI, pernah mengatakan bahwa ada tiga prasyarat figur jaksa agung yang mampu mengembalikan citra Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai aparat penegak hukum.

Pertama, figur jaksa agung harus memiliki visi yang jelas tentang proses penegakan hukum yang diperlukan hari ini dan ke depan. Kedua, figur jaksa agung harus memiliki nilai-nilai moral yang harus dijaga dalam rangka proses penegakan hukum.

Dan ketiga, figur jaksa agung harus mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya Kejaksaan Agung yang sampai pada titik nadir.

Selain ketiga prasyarat tersebut, siapapun yang akan menjadi jaksa agung menggantikan Jaksa Agung demisioner Marsillam Simanjuntak, akan selalu dibayangi nama besar almarhum Baharuddin Lopa. Lopa dianggap sebagai jaksa agung yang memiliki integritas dan moral yang tinggi, selain memiliki kemampuan ilmu hukum. 

Kemampuan plus

Selain itu, seorang figur jaksa agung juga harus mampu memahami persolan hukum masa depan, seperti kejahatan-kejahatan kerah putih (white colour crime), skandal (gate), money laundering, dan international traffic banking, serta kejahatan-kejahatan di bidang HAM, sehingga tidak akan dibohongi anak buahnya.

Jaksa agung juga harus mau lebih memberdayakan Kejaksaan Agung. Caranya, dengan membentuk lembaga ombudsman di Kejagung. Nantinya, lembaga tersebut akan mengawasi Kejagung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. "Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik," cetus Bambang. 

Lembaga ombudsman di Kejagung, nantinya membentuk taks force yang terdiri dari orang tertentu di Kejagung. Anggotanya, dipilih dengan mekanisme yang diketahui publik dan nantinya bertugas menangani persoalan khusus, sehingga Kejagung bisa mengembalikan kepercayaan publik.

Tags: