Sangat disayangkan, jika ide untuk menyelenggarakan e-government hanya berparadigma memindahkan sistem konvensional menjadi sistem digital atau elektronik. Padahal jika ditilik lebih jauh, e-goverment ini memiliki manfaat tidak sebatas mengalihkan sistem lama ke sistem baru.
Mungkin kata "bingung" juga berlebihan jika melihat usia kepemimpinan dari Syamsul Muarif selaku Menneg Kominfo. Namun dari pernyataan yang disampaikan selama ini, tidak ada alasan bagi yang bersangkutan untuk terus menunggu masukan dari para pihak yang memiliki begitu banyak kepentingan.
Apa yang dilakukan oleh Syamsul Muarif saat ini mungkin sudah tepat bila dilihat dari kacamata birokrat. Untuk mencari masukan atau apapun namanya, tentunya harus disertai dengan satu platform yang jelas. Jangan sampai, e-government yang coba dicanangkan dalam kebijakannnya, selaku menteri koordinator hanya di awal saja.
Satu contoh SISMINBAKUM yang beberapa waktu lalu sempat dibanggakan sebagai cikal bakal penyelenggaraan e-government di Indonesia. Ternyata bukan efektifitas dan efisiensi yang didapat, tapi justru meningginya biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat (notaris) dengan keberadaan sistem tersebut.
Sistem online yang dibanggakan ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Dalam kasus SISMINBAKUM, Depkeh dan HAM kiranya dapat menjadi acuan dalam kebijakan membangun e-government di Indonesia.
Erry Riyana Hardjapamekas, Direktur Utama PT Timah, mengatakan bahwa penyelenggaraan e-government ini harus diarahkan pada pelayanan kepada publik yang lebih efektif dan efisien. "Kasus SISMINBAKUM dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dalam penyelenggaraan e-government," cetusnya.
Tiga sudut pandang
Wajar jika masyarakat saat ini terus berasumsi bahwa kementerian yang dipimpin oleh Syamsul Muarif sampai saat ini belum memiliki kejelasan arah dalam kebijakannya. Satu dari sekian ribu asumsi mungkin ada benarnya, apalagi turut didukung oleh pernyataan Syamsul Muarif di beberapa pertemuan.