Rabu, 21 Agustus 2002
Ichtijanto: UU Perkawinan Akui Pluralitas Hukum Agama
Kasus-kasus perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dari tahun ke tahun hampir selalu muncul ke permukaan. Memang, umumnya kasus-kasus yang mencuat adalah yang melibatkan orang-orang terkenal (public figure). Padahal, sudah tentu kasus-kasus serupa yang tidak terekam oleh media jumlahnya jauh lebih banyak.
Dibaca: 12044 Tanggapan: 2

Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Bagaimana jika kebetulan keduanya berbeda agama? Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama sepakat bahwa tidak ada pencatatan bagi pasangan yang tetap mempertahankan perbedaan agamanya itu hingga memasuki lembaga perkawinan.

Artinya, salah satu pasangan tersebut harus mengalah. Atau, kalau tidak bersedia, perkawinan mereka tetap berstatus perkawinan bawah tangan dalam arti tidak diakui oleh negara. Anda mungkin bisa membayangkan bagaimana suramnya pilihan itu bagi pasangan tersebut. Akhirnya, berbagai carapun ditempuh agar perkawinan yang "tidak sesuai" UU Perkawinan itu tetap diakui negara.

Sebenarnya, UU Perkawinan sendiri tidak melarang perkawinan pasangan yang berbeda agama dan tidak seharusnya ditolak pencatatannya oleh negara. Itulah kesimpulan yang dikemukakan seorang pakar hukum keluarga dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ichtijanto.

Ichtijanto berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia" di hadapan para guru besar UI pada 1993. Dari penelitian yang dilakukannya selama kurang lebih lima tahun, ia menemukan fakta bahwa UU Perkawinan sudah sedemikian baik mengatur perkawinan beda agama.

"Hanya saja pemahaman orang-orang berbeda. Pemahaman yang cocok adalah pemahaman yang relevan dan sejalan dengan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayannya itu," ujarnya.

Ahli Peneliti Utama bidang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama Departemen Agama ini juga berusaha mengembalikan masalah perkawinan beda agama kepada masing-masing individu. Ia menilai, UU Perkawinan memungkinkan perkawinan beda agama. Namun. itu bukanlah berarti pilihan tersebut adalah pilihan yang sederhana. "Agama perlu diperhatikan," katanya sungguh-sungguh.

Menarik pula untuk melihat perspektifnya soal kawin beda agama ini yang tidak kaku, tapi juga tidak begitu saja menyederhakan esensi dari persoalan. Ikuti diskusi hukumonline dengan pria kelahiran Magelang 62 tahun lalu ini di kediamannya di Tanjung Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Melihat fenomena cukup banyaknya perkawinan lintas agama, menurut Anda faktor apa yang menjadi motif individu-individu tertentu tetap menikah dengan pasangannya yang berbeda agama?

Kalau saya melihat, motif perkawinan itu karena cinta. Cinta yang kalau dilihat dari segi kemasyarakatannya itu satu peristiwa sosial biasa. Takdir Tuhan, orang mencintai orang lain yang kebetulan beragama lain. Memang terjadi atau tidak tergantung pada kualitas keagamaan pribadi itu sendiri.

Artinya, motif cinta saja tidak cukup bagi suatu pasangan untuk melakukan perkawinan?

Tergantung manusianya. Kalau dia mengatakan motif cinta saja, dia tidak memperhatikan norma agamanya, dia akan melaksanakan. Tapi kalau dia memperhatikan norma agamanya, norma agamanya akan membimbing dia, mempengaruhi dia, menghalangi dia, atau mendorong dia untuk memilih pasangan yang tepat.

Pada umumnya agama-agama menganjurkan orang memilih pasangannya yang seagama.

Bagaimana fenomena ini bila dipandang dari perspektif agama?

Kalau dalam perspektif Islam, tidak apa-apa. Di dalam Islam itu, seorang suami membolehkan isterinya yang beda agama untuk tetap beragama dengan agamanya. Karena itu, dalam Islam ada prinsip la ikraaha fi ddiin, tidak ada paksaan di dalam agama (Quran, surat 2: 256, red), lakum diinukum waliya diin, bagimu agamamu, bagiku agamaku (Quran, surat 109: 6, red).

Jadi Islam sebagai agama itu memang agama yang mempunyai basic kuat untuk masyarakat yang plural, multikultural.

Mencermati hal ini, bagaimana sebenarnya hukum positif mengaturnya?

Kalau Undang-undang Perkawinan sudah mengaturnya dengan baik. Dalam Bab XIII, bab perkawinan campuran, Pasal 57 sampai Pasal 62 itu mengaturnya dengan baik. Di samping itu, sesuai dengan Aturan Peralihan perkawinan campuran itu diberlakukan juga peraturan lama yang belum dihapus. Dalam kajian dan perbandingan, kita temukan Pasal 6 GHR (Regeling op De- GHR, Statsblad Thn. 1898 No. 152 tentang Perkawinan Campuran, red) itu belum dihapus.

Pasal 6 GHR itu mengatakan bahwa perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum suami. Sebenarnya kalau orang toleran terhadap keadaan itu, selesai. Tidak ada masalah. Dahulu di lingkungan Kantor Urusan Agama terlaksana, bisa dicatatkan. Lalu, dilaksanakan menurut hukum suami, dicatatkan menurut aturan pencatatan menurut hukum suami.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tidak dimungkinkan perkawinan lintas agama?

Pasal 2 ayat (1) itu harus kita pahami bahwa norma hukum yang berlaku adalah hukum perkawinan agama. Dan di Indonesia ada hukum perkawinan agama-agama yang banyak, lima paling tidak, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Walaupun mungkin bisa ditambah dengan Kong Hu Cu.

Dengan istilah "masing-masing" itu menunjukan bahwa di Indonesia ada pluralitas agama. Akibatnya, ada pluralitas hukum agama, ada pluralitas hukum perkawinan agama. Karena itu Pasal 57 sebetulnya merupakan konsekuensi logis dari Pasal 2 ayat (1).

Akibat Pasal 2 ayat (1), maka di Indonesia di dalam rangka sistem hukum perkawinan nasional diperlukan hukum antar tata hukum di bidang perkawinan, ialah perkawinan campuran itu yang diatur dalam Pasal 57. Di dalam pasal 57 itu kita harus memahami dengan baik.

Tidak betul UU Perkawinan itu melarang perkawinan antara manusia beda agama. Tidak betul. Kita harus pahami betul bahwa Pasal 57 UU Perkawinan itu memuat tiga gagasan. Satu, disebutkan di sana, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, "koma". Itu gagasan yang pertama.

Gagasan keduanya adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Gagasan yang ketiga adalah perkawinan antara dua orang yang salah satu pihaknya warga negaranya adalah warga negara Indonesia. gagasan yang kedua itu menunjukan bahwa pasal itu sama-sama WNA, namun beda warga negara. Misalnya Singapura dengan Malaysia, Singapura dengan India.

Ini memang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia di bidang pengaturan hukum perkawinan campuran. Untuk perkawinan campuran intern, yang di Indonesia berbeda hukum karena berbeda agama, inilah perkawinan lintas agama itu.

Artinya, termasuk pula dalam lingkup perkawinan campuran perkawinan sesama WNI yang tunduk pada hukum agama yang berbeda?

Ya, karena di intern Indonesia ada perbedaan agama. Itu juga yang dimaksud perkawinan campuran di dalam UU Perkawinan.

Jadi menurut saya, UU Perkawinan sudah sangat baik pengaturannya. Lemahnya ialah sarjana hukum kita, para ahli hukum kita, karena terpengaruh politik hukum penjajah Belanda. Dan, karena motivasi-motivasi politik hukum memahami Pasal 57 itu dengan tidak tepat.

Nggak ada rumusan bahasa Indonesia, perkawinan campuran dalam UU ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, di situ pakai "koma", karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada rumusan seperti itu hanya dipahami perbedaan kewarganegaraan, tidak betul. Itu tiga gagasan.

Jadi, yang selama ini dipahami mengenai perkawinan campuran hanya perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan?

Ya. Kalau kita menarik dari Pasal 2 ayat (1), di situ kan ada pluralitas agama. Gagasan nomor satu dari Pasal 57 UU Perkawinan itu mengacu pada pengertian langsung secara logis dari Pasal 2 ayat (1).

Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang begitu plural, sebenarnya agama apa saja yang melarang perkawinan beda agama bagi pemeluknya?

Hindu, misalnya. Hindu itu tidak mungkin. Sebab dalam agama Hindu, perkawinan hanya sah kalau dilaksanakan oleh pedande. Dan pedande hanya melaksanakan perkawinan kalau kedua-duanya Hindu. Jadi kalau beda agama, beda hukumnya, pedande tidak mau melaksanakan. Namun, ada pemecahan. Yang tidak Hindu itu di-"sudhi"-kan, di-Hindukan.

Di Bali berkembang kaidah, perkawinan yang beda agama atau perkawinan campuran itu dilaksanakan menurut 'asas purusa'. Jadi, kalau bahasa sederhananya asas apa yang ditanam. Jadi kalau kita menanam padi menurut aturan penanaman padi. Menanam pohon kelapa menurut aturan pohon kelapa. Kalau menanam padi pakai aturan pohon kelapa ya tidak beres. Jadi, menurut aturan hukum suami.

Selain Hindu, Islam melarang perkawinan wanita Islam dengan laki-laki bukan muslim dan Islam melarang perkawinan laki-laki Islam dengan wanita musyrik. Tapi dalam Islam, laki-laki Islam dibolehkan kawin dengan wanita kitabi. Rasyid Ridha mengatakan wanita kitabi itu wanita yang beragama.

Dalam Katolik, dalam hukum Kanonik diatur bahwa perkawinan yang Katolik dengan yang non-Katolik itu pada dasarnya tidak sah. Hanya bisa sah kalau ada dispensasi dari kardinal. Dan kardinal hanya bisa memberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan, Kristen dan Budha pada umumnya tidak melarang pemeluknya untuk kawin dengan penganut agama lain.

Khusus terkait dengan Islam sebagai agama yang paling banyak dianut di Indonesia, bukankah ada fatwa MUI yang melarang tidak hanya wanita muslim menikah dengan pria bukan muslim, namun juga bagi pria muslim untuk menikah dengan wanita bukan muslim?

Menurut saya, fatwa itu kurang tepat untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Di mana umat Islam merupakan umat terbanyak. Kalau menurut saya, kembalilah kepada Quran surat al-Maidah ayat 5 yang mengatakan "Pada hari ini (hari Arafah) dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan orang ahlul kitab itu bagimu. Wanita mukminah dan wanita ahlul kitab halal untuk kamu".

Jadi, kita kembali pada Quran untuk mengembangkan kehidupan bersama di Indonesia dan dapat terlaksananya perkawinan laki-laki Islam dengan wanita penganut agama lain.

Jadi menurut Anda, ketentuan dalam UU Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan kandungan pasal 29 UUD 1945?

Saya berpendirian UU Perkawinan itu mengatur - bukan melarang - dengan baik perkawinan lintas agama. Hanya saja pemahaman orang-orang berbeda. Pemahaman yang cocok adalah pemahaman yang relevan dan sejalan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayannya itu.

Itu yang relevan. Karena itu perkawinan beda agama itu boleh, diberikan kebebasan, dan diatur. Hukum positif mengatur perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum suami.

Saya memberikan persyaratan-persyaratan dalam kaitannya dengan perkawinan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama itu jangan dilihat sebagai suatu upaya mengagamakan orang lain. Kawin ya kawin, tapi tidak boleh memaksa harus memeluk agamanya. Dan orang harus tolerans terhadap istrinya atau suaminya yang beda agama.

Tapi kan banyak problematik lainnya seperti bagaimana status anak yang lahir dari pasangan yang berbeda agama, hingga masalah waris?

Karena perkawinan itu mempengaruhi hubungan keluarga dan hukum waris, maka memang yang akan kawin beda agama itu harus berpikir panjang. Dan dia memang harus berani menghadapi resiko-resiko yang sulit. Mereka akan menghadapi persoalan fundamental yang berat. Karena itu, ulama-ulama menganjurkan untuk jangan kawin dengan beda agama.

Bagaimana Anda memandang fenomena perkawinan WNI yang beda agama di luar negeri?

Saya kira betul, perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri itu suatu penyelundupan hukum atau upaya untuk merekayasa untuk mengatasi keadaan di dalam negeri. Kalau menurut saya, yang benar adalah pemahaman terhadap perkawinan campuran itu harus betul.

Dengan pemahaman dalam kaitannya tidak boleh memaksakan agama, diberikan kebebasan beragama, dilaksanakan menurut hukum suami, ada perkawinan campuran antar WNI yang beda agama. Itu harus dipahami betul. Karena itu, harusnya Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama seharusnya melayani dengan prisnsip-prinsip hukum yang benar.

Perkawinan di luar negeri itu tidak sama. Di luar negeri itu, ada perkawinan yang memperhatikan hukum agama dan ada perkawinan yang hanya pencatatan saja. Menurut hukum Indonesia, kalau perkawinan di Indonesia itu hanya pencatatan saja, maka itu belum sah. Ada asas nasionalitas di dalam perkawinan itu pasti dilanggar.

Sebab menurut hukum Indonesia, perkawinan itu harus sah menurut hukum agamanya dan harus dicatat menurut hukum yang berlaku. Nah kalau di luar negeri itu hanya dicatat saja, kan hukum agamanya tidak dilaksanakan.

Lalu, kita juga melihat modus lainnya seperti melangsungkan perkawinan dua kali, yaitu pertama menurut hukum agama suami kemudian hukum agama isteri, atau juga sebaliknya. Bagaimana dengan yang ini?

Nikah dua kali itu tidak menurut hukum. Sebab menurut hukum manapun, tidak ada menikahkan dua kali itu. Tidak ada aturan hukum untuk menikahkan orang yang sudah suami isteri. Tiap-tiap sistem hukum pasti mengakui sistem hukum lain.

Apa implikasi hukumnya?

Perkawinan yang kedua itu tidak betul. Yang diakui hanya perkawinan yang pertama.

Melihat demikian tidak sederhananya persoalan ini, apa pesan Anda sebagai orang yang pernah mendalami masalah ini kepada masyarakat luas?

Menurut saya, bagi para pemuda yang ingin kawin campur dan berbeda agama itu hati-hatilah, pikirlah panjang-panjang. Sebab, perbedaan agama merupakan perbedaan yuang fundamental. Namun kalau memang Anda sudah cinta betul, dan cintanya itu sampai buta dan lalu mengabaikan agama, ya itu hak saudara.

Cuma saya mengharapkan, dikembangkanlah pengertian yang lebih baik. Dan dikembangkanlah kesadaran berbeda. Kalau saudara ingin kawin dengan pasangan yang beda agama, kembangkanlah lapang dada Anda, pikiran luas Anda, dan jangan sampai cinta buta. Agama perlu diperhatikan.

(Amr/Tri/APr)

yang bener aja???
 - rizky
09.05.06 16:13
Bapak ichtyanto, sungguh menggelikan ketika bapak mengemukakan dalil-dalil dalam agama islam untuk membenarkan perkawinan antar agama. Memang, dalam agama islam setiap orang diberikan kebebasan untuk memiliki agama. Namun bukan berarti hal tersebut dapat dijadikan dasar pembenaran terhadap perkawinan antar seorang islam dengan wanita non muslim. Seorang pria muslim, hanya diperkenankan untuk menikah dengan dengan seorang wanita Ahlul Kitab, yaitu wanita yang tunduk kepada kitab suci selain Al-quran dalam agama islam, ex zabur, taurat, dan injil. Namun pada perkembangannya, kitab-kitab selain Al-quran sudah tidak terjaga lagi kemurniannya, sehingga menurut sebagian besar ulama dan saya, sudah tidak tepat untuk mengatakan bahwa perkawinan antar agama, khususnya yang berkaitan dengan seorang muslim, diperbolehkan. Selain itu, ketentuan dalam pasal 2 UU no.1/1974, menurut saya merupakan bentuk pengakuan terhadap hukum agama yang ada di Indonesia. Hal ini sangat sesuai dan didukung oleh staatsgrundgezet negara kita, yaitu Pancasila (sila ke-1). Dan ditinjau dari aspek historis penciptaan UU no. 1/1974, yang berusaha mengakomodir kepentingan dari penerapan hukum perkawinan dari agama-agama yang ada, tanpa menonjolkan suatu ciri khas hukum perkawinan dari suatu agama tertentu. Oleh karena itu, tepat kiranya pembuat UU 1/74 dalam menentukan materi dari pasal 2 tersebut.
nn
 - riyu
31.03.04 23:42
bagi saya,jodoh adalah Tuhan yang mengatur.agama adalah suatu institusi saja,bukan iman keseluruhan.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.