hukumonline
Jumat, 25 Oktober 2002
Sulit, Menyatukan Organisasi Advokat dalam Satu Wadah
Perdebatan inkoporasi organisasi advokat bakal menjadi batu ganjalan dalam perumusan RUU advokat. Banyak pihak, termasuk kalangan DPR dan advokat, ragu tujuh organisasi advokat yang ada sekarang (Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM) bakal mau disatukan dalam sebuah organisasi advokat.
Tri/APr
Dibaca: 2916 Tanggapan: 0

Menurut Prof. J.E. Sahetapy, beberapa anggota DPR--khususnya dari komisi II DPR-- sempat  mempertanyakan apakah kalau DPR sudah menyetujui RUU Advokat, nanti akan ada lagi organisasi advokat yang baru. "Ini tentu masalah," ujar Sahetapy saat menjadi narasumber acara diskusi bertema "Kendala-kendala Respon Kalangan Advokat, DPR, dan Pemerintah dalam Pembahasan Advokat" di Jakarta.

Untuk menghindari hal itu, Guru Besar akultas Hukum Universitas Airlangga ini mengusulkan kalau undang-undang advokat menetapkan terlebih dahulu ada organisasinya, apakah lima atau tujuh orgnanisasi advokat. "Jadi kalau ini sudah disahkan, sudah tidak boleh ada lagi organisasi yang baru, apapun namanya, disokong oleh siapa. Baik menteri ataupun siapa saja," cetus Sahetapy.

Sementara pengacara senior Mardjono Reksodiputro, Founder ABNR Law Firm, pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa penyatuan organisasi advokat dalam satu forum atau satu wadah merupakan suatu proses. Karena yang terpenting adalah, bagaimana menyepakati syarat umum yang harus dimiliki setiap calon advokat.

Atas dasar persyaratan tadi, nantinya dibentuk satu badan yang disebut dengan badan sertifikasi atau badan yang melakukan ujian. Ujian itu meliputi ujian mengenai pengetahuan hukum dan kode etik advokat. "Jadi, saya berharap dari badan inilah sertifikasi inilah sertifikasi advokat dikeluarkan dan diakui. Tapi, tentu sebagai suatu badan yang independen," ujar Mardjono.

Beda misi

Sulitnya Penyatuan organisasi advokat dalam satu wadah diamini Yan Apul. Mantan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) ini mengemukakan, sulit menyatukan organisasi advokat. Satu penyebabnya, karena masing-masing organsisasi advokat mempunyai misi masing-masing.

Yan Apul mengolongkan ada tiga macam organisasi advokat. Pertama, golongan organisasi yang agak ekstrim dan anti keterlibatan pemerintah. Kedua, golongan organisasi moderat. Ketiga, organisasi yang pro-pemerintah. "Karena itulah sulit menyatukan organisasi advokat dalam satu wadah," jelas Yan.

Ia sendiri, ketika menjabat ketua umum AAI, sempat ingin menyatukan lebih dulu antara AAI dengan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI). Namun ternyata batal, karena diprovokasi oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin). Karena itu, Yan mengusulkan bahwa kalaupun ingin menyatukan organisasi advokat, sebaiknya dimulai dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

"Saya kira KKAI sudah menjadi embrio. Dengan adanya kesempakatan dari KKAI ini, nantinya apakah bentuknya federasi atau wadah tunggal, KKAI menjadi fasilitator untuk membuat kongres. Sehingga, pengurus organisasi yang akan diangkat di hari yang akan datang tidak bisa lagi menggugat hasil kongres seluruh Indonesia ini," ujar Yan.

Advokat tua

Selain soal inkorporasi, hal yang paling krusial dalam RUU advokat adalah besarnya egosentris advokat tua. Palmer Situmorang melihat, advokat tua ini yang merasa lebih pintar dari advokat yang menengah. "Begitu juga yang menengah, menganggap yang muda-muda lebih bodoh," cetus pengacara ini.

Sulitnya penyatuan organisasi advokat berawal dari ketakutan beberapa organisasi advokat--seperti Ikadin--terhadap intervensi pemerintah. Ketakutan ini cukup beralasan, mengingat sebelumnya advokat mempunyai organisasi yang cukup berwibawa, yaitu Persatuan Advokat Indonesia (Peradin)--semula bernama PAI. Tapi dengan adanya intervensi pemerintah, organisasi advokat menjadi berantakan.

Setelah Peradin pecah karena intervesi pemerintah, mulailah lahir organisasi advokat seperti Ikadin, IPHI, dan AAI. Lahirnya organisasi baru pun tidak terlepas dari adanya campur tangan pemerintah. Ketika itu, pemerintah berupaya bisa mengkontrol organisasi advokat. Inilah pangkal penyebab, kenapa organisasi advokat sulit menyatukan diri.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.