hukumonline
Selasa, 25 Pebruari 2003
Hukuman Mati bagi Koruptor, Perlukah?
Hukuman mati mungkin bisa jadi alternatif untuk mengatasi korupsi yang begitu parah di Indonesia. Ada aktivis yang berpendapat, para koruptor kelas kakap sudah sepatutnya dihukum mati. Namun, para aktivis HAM menolak hukuman mati terhadap koruptor.
Rep
Dibaca: 22443 Tanggapan: 8

Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), mendukung hukuman mati bagi koruptor. "Saya setuju hukuman mati terhadap para koruptor. Seorang megakoruptor lebih jahat dari tentara yang membunuh demonstran," cetus Teten kepada hukumonline.

Di mata Teten, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan hak asasi manusia (HAM). Alasannya, kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki sifat yang sama dengan korupsi: meluas dan sistematis.

Pelanggaran HAM di berbagai tempat meninggalkan dampak meluas dan jejak yang sistematis. Begitu pula, para koruptor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menghancur perekonomian negara. Buntutnya, masyarakat yang tidak menikmati malah ikut menanggung derita.

Teten berpendapat, para koruptor yang harus dihukum mati adalah para koruptor yang 'merampok' uang negara miliaran rupiah, seperti kasus dana BLBI. Jadi, bukan kelas teri, seperti karyawan yang mencuri di kantornya. "Saya sudah muak. Jadi, sebaiknya para koruptor itu dihukum mati," tegas Teten.

Kegeraman Teten cukup beralasan. Banyak megakoruptor yang merugikan negara ratusan miliar rupiah akhirnya divonis bebas. Contohnya, para terdakwa kasus Bank Bali (Djoko S. Tjandra, Pande Lubis, Syahril Sabirin), BLBI bank Modern (Samadikun Hartono), Dana BPUI (Sudjiono Timan). Para koruptor itu tetap bisa bergentayangan bebas, lepas dari jerat hukum.

Bertentangan dengan HAM

Namun, para aktivis di bidang penegakan HAM menentang hukuman mati, termasuk terhadap para koruptor kakap sekalipun. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila.

Asmara Nababan, Direktur Eksekutif Demos, misalnya, mengusulkan agar hukuman mati dicabut. Alasannya, penghapusan hukuman mati sudah menjadi gerakan internasional. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada 1966 yang berlaku sejak 1976, antara lain menyebutkan larangan hukuman mati dan memberikan hak untuk hidup.

Hingga 9 Desember 2002, tercatat telah 149 negara melakukan ratifikasi terhadap kovenan ini. Khusus terhadap penghapusan hukuman mati, 49 negara telah pula melakukan ratifikasi/aksesi terhadap Second Optional Protocol of  ICCPR (1990) Aiming of The Abolition of Death Penalty.

Selain itu, hukuman mati dinilai bertentangan dengan Pancasila sila kedua, "Kemanusian yang adil dan beradab." Selain itu, hukuman mati juga tidak taat dengan Pasal 28A dan 28 I UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.

Menurut Asmara, ancaman hukuman mati lebih banyak kepada alasan pembalasan dendam kepada penjahat yang telah membunuh dengan sadis. Namun, hukuman mati tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana lainnya. "Tidak ada korelasi langsung antara hukuman mati dengan efek jera di masyarakat," ujar mantan Sekjen Komnas HAM ini kepada hukumonline.

Tidak ada korelasi

Asmara juga tidak setuju jika para koruptor dihukum mati. "Belum terbukti, negara yang menerapkan hukuman mati, paling sedikit korupsinya. Tidak ada itu korelasinya. Korelasinya adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban," katanya.

Bhatara Ibnu Reza, peneliti Imparsial, sependapat dengan Asmara bahwa tidak ada korelasi langsung antara hukuman mati dengan efek jera bagi para koruptor. Ia mencontohkan, Negeri China. "Setiap tahun, 50 hingga 60 orang dihukum mati di China. Tapi buktinya, China tetap masuk sebagai negara yang masuk sepuluh besar paling korupsi di dunia," katanya.

Sejak 1999, Cina memang mengkampanyekan pemberantasan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Pada akhir 2000, Cina telah membongkar jaringan penyelundupan dan korupsi yang melibatkan 100 pejabat Cina di Propinsi Fujian, Cina Tenggara. Sebanyak 84 orang di antaranya terbukti bersalah dan 11 orang dihukum mati.

Pada 9 Maret 2001 nasib buruk menimpa Hu Changqing yang dieksekusi mati hanya 24 jam setelah permohonan kasasinya ditolak oleh MA. Wakil Gubernur Propinsi Jiangxi ini dihukum mati setelah terbukti bersalah menerima suap senilai AS$660.000 serta sogokan properti senilai AS$200.000.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Hu Changqing kemudian dijadikan semacam shock therapy oleh pemimpin-pemimpin Cina. "Pemberantasan korupsi adalah urusan hidup dan mati partai," demikian semboyan yang terus didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin Cina, terutama PM Zhu Rongji, yang di Cina dikenal sebagai salah satu "Mr Clean".

Sulit dilaksanakan

Tampaknya, Indonesia belum akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.  Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga masih setengah hati dalam menindak para koruptor.

Belum lagi, masih ada beberapa kalangan yang menolak adanya hukuman mati. Munarman dari YLBHI atau Munir dari Imparsial termasuk yang menolak hukuman mati. Bahkan, mengusulkan lebih baik Pemerintah mengefektifkan lembaga grasi sebagai alat untuk menolak penerapan pidana mati.

Ada ungkapan menarik dari Ketua Mahkamah Agung (MA) terhadap mereka yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945. "Bagus juga teman-teman kita ini berpikir seperti itu. Tapi kalau saya tidak salah,  orang-orang yang sama beberapa waktu lalu menyatakan koruptor harus diberi hukuman mati. Tapi sekarang, mereka  mengatakan hukuman mati bertentangan dengan UUD. Tapi tidak apa-apa, orang Indonesia kan dinamis berpikir," ungkap Bagir.

Sayang, Bagir tidak menyebutkan orang-orang yang berubah pikiran. Bagir juga menyebutkan bahwa pengertian hak untuk hidup  dalam pasal 28 i UUD '45 adalah hak seseorang untuk tidak boleh dibunuh secara semena-mena.

Lalu, bagaimana dengan para koruptor yang telah melakukan kejahatan ekonomi. Pantaskah hukuman mati bagi mereka yang telah menguras uang negara dan menyengsarakan masyarakat? Bagaimana pendapat Anda?

Share:
tanggapan
Fakultas Hukum UII YogyakartaFakultas Hukum UII Yogyakarta 21.10.13 10:31
nice posting
Fakultas Hukum UII YogyakartaFakultas Hukum UII Yogyakarta 21.10.13 10:28
nice posting
laknatginanjar 15.10.13 12:56
Saya setuju di tegakkan nya hukuman mati bagi para koruptor...kalau punya pemikiran yang cerdas anda2 yang sedang duduk di bangku legislatif mau pun di mana pun...liat masyarakat.....ente2 kan di pilih sama rakyat...jangan cuma mau menang suara doank dengan suara rakyat...liat broooo negara tetangga seperti malaysia...malu woyyy pejabat berdasi tapi otak kalian mundur...gmana kalau keluarga ente di miskinin??? ga tega kan??? duit lo yg pake duit rakyat...jadi ga usah bangga dengan kedudukan kalian....HUKUM MANUSIA BISA KALIAN SINGKIRKAN dan KALIAN SELAMAT....TAPI LIAT dan TUNGGU HUKUMAN ALLAH.....TANGUNG JAWABMU di dunia akan di perhitungkan di AKHIRAT nanti....
pendapat hukuman mati di Indonesiacakra budi prasetyo 03.09.13 23:09
nah gini gan, setelah saya mengumpulkan beberapa data, landasan-landasan mengenai hukuman mati memang tidak efektif. WALAUPUN, hukuman mati sangaat merugikan negara, dan masyarakat lainnya. karena hukuman mati bagi para koruptor tidak menimbulkan efek jera. mereka hanya merasakan "oh iya saya salah, saya sangat ingin memperbaiki semua. tapi apa?? hukuman mati sudah di depan mata" seperti tidak dapat di perbaiki lagi. hukuman mati tidak humanis untuk masyarakat Indonesia. saya lebih setuju jika hukuman mati itu diganti dengan hukuman penjara sesuai keputusan hakim, di tambah denda, DAN narapidana tersebut dimiskinkan, bukan di gelandangkan melainkan dimiskinkan. seluruh aset baik itu kekayaan yang digunakan secara sengaja maupun tidak untuk melakukan kejahatan, dan seluruh harta yang dia miliki sebelum kejahatan dilakukan. ini akan menimbulkan efek yang sangat jera. walaupun ada landasan, yang tidak boleh menyita hak milik secara sewenang-wenang. tapi cara ini lebih efektif daripada menghilangkan nyawa koruptor tersebut.
hukuman mati bagi koruptorpuji 26.07.13 10:16
saya sangat setuju sekalali bila koruptor di hukum mati karaena koruptot adalah penghacur masa depan negara dan masa depan masyarakat kita .koruptor lbih merugikan orang lain dari pada perampok dan pencuri. saya merasakan hukum di indonesia hi sangat lemah masak koruptor hukumanya 5 tahun ke bawah dendanya cuma 10 % tidak ada dari kerugian negara . tp klo pencuri hukumany kebanyakn mati padahal yg di ambil sedikit .perampak paling membunuh orang cuma 1 tapi kalau koruptor ribuan orang mati dan kelaparan .
hukuman mati bagi koruptoredy 22.07.11 02:29
koruptor sampai ratusan M atau bahkan sampai T, kalau hukuman minimal 4 tahun atau maksimal 20 tahun, dan umur koruptor baru kepala 3 atau 4, saya yakin koruptor akan bertambah terus di indonesia. koruptor akan memilih dipenjara dan apalagi di penjara kalau ada uang, paling dianggap tempat peristirahatan diri sambil merencanakan masa depan kalau sudah keluar dari penjara. jadi hukuman yang sesuai memang harus mati.
hukuman mati bagi koruptoredy 22.07.11 02:28
koruptor sampai ratusan M atau bahkan sampai T, kalau hukuman minimal 4 tahun atau maksimal 20 tahun, dan umur koruptor baru kepala 3 atau 4, saya yakin koruptor akan bertambah terus di indonesia. koruptor akan memilih dipenjara dan apalagi di penjara kalau ada uang, paling dianggap tempat peristirahatan diri sambil merencanakan masa depan kalau sudah keluar dari penjara. jadi hukuman yang sesuai memang harus mati.
hukuman mati bagi koruptorxxx 07.07.04 20:07
saya sependapat dengan tidak memberlakukan hukuman mati bagi koruptor. hal ini jelas melanggar HAM. selain itu kita harus melihat efektifitas dari hukuman mati tersebut. kita sudah mempunyai contoh untuk melihat hal ini dari negeri Cina. korupsi itu menurut saya bakalan tetap ada sepanjang penegakan hukumnya (selain hukuman mati) amburadul, karena selalu ada kesempatan. "yang dihukum mati kan bodoh, tuh ketauan, coba gua korupsi gk ketauan. yang ada gua kaya bukan mati"

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.