Selasa, 25 Pebruari 2003
Hukuman Mati bagi Koruptor, Perlukah?
Hukuman mati mungkin bisa jadi alternatif untuk mengatasi korupsi yang begitu parah di Indonesia. Ada aktivis yang berpendapat, para koruptor kelas kakap sudah sepatutnya dihukum mati. Namun, para aktivis HAM menolak hukuman mati terhadap koruptor.
Rep
Dibaca: 183404 Tanggapan: 20

Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), mendukung hukuman mati bagi koruptor. "Saya setuju hukuman mati terhadap para koruptor. Seorang megakoruptor lebih jahat dari tentara yang membunuh demonstran," cetus Teten kepada hukumonline.

Di mata Teten, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan hak asasi manusia (HAM). Alasannya, kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki sifat yang sama dengan korupsi: meluas dan sistematis.

Pelanggaran HAM di berbagai tempat meninggalkan dampak meluas dan jejak yang sistematis. Begitu pula, para koruptor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menghancur perekonomian negara. Buntutnya, masyarakat yang tidak menikmati malah ikut menanggung derita.

Teten berpendapat, para koruptor yang harus dihukum mati adalah para koruptor yang 'merampok' uang negara miliaran rupiah, seperti kasus dana BLBI. Jadi, bukan kelas teri, seperti karyawan yang mencuri di kantornya. "Saya sudah muak. Jadi, sebaiknya para koruptor itu dihukum mati," tegas Teten.

Kegeraman Teten cukup beralasan. Banyak megakoruptor yang merugikan negara ratusan miliar rupiah akhirnya divonis bebas. Contohnya, para terdakwa kasus Bank Bali (Djoko S. Tjandra, Pande Lubis, Syahril Sabirin), BLBI bank Modern (Samadikun Hartono), Dana BPUI (Sudjiono Timan). Para koruptor itu tetap bisa bergentayangan bebas, lepas dari jerat hukum.

Bertentangan dengan HAM

Namun, para aktivis di bidang penegakan HAM menentang hukuman mati, termasuk terhadap para koruptor kakap sekalipun. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila.

Asmara Nababan, Direktur Eksekutif Demos, misalnya, mengusulkan agar hukuman mati dicabut. Alasannya, penghapusan hukuman mati sudah menjadi gerakan internasional. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada 1966 yang berlaku sejak 1976, antara lain menyebutkan larangan hukuman mati dan memberikan hak untuk hidup.

Hingga 9 Desember 2002, tercatat telah 149 negara melakukan ratifikasi terhadap kovenan ini. Khusus terhadap penghapusan hukuman mati, 49 negara telah pula melakukan ratifikasi/aksesi terhadap Second Optional Protocol of  ICCPR (1990) Aiming of The Abolition of Death Penalty.

Selain itu, hukuman mati dinilai bertentangan dengan Pancasila sila kedua, "Kemanusian yang adil dan beradab." Selain itu, hukuman mati juga tidak taat dengan Pasal 28A dan 28 I UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.

Menurut Asmara, ancaman hukuman mati lebih banyak kepada alasan pembalasan dendam kepada penjahat yang telah membunuh dengan sadis. Namun, hukuman mati tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana lainnya. "Tidak ada korelasi langsung antara hukuman mati dengan efek jera di masyarakat," ujar mantan Sekjen Komnas HAM ini kepada hukumonline.

Tidak ada korelasi

Asmara juga tidak setuju jika para koruptor dihukum mati. "Belum terbukti, negara yang menerapkan hukuman mati, paling sedikit korupsinya. Tidak ada itu korelasinya. Korelasinya adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban," katanya.

Bhatara Ibnu Reza, peneliti Imparsial, sependapat dengan Asmara bahwa tidak ada korelasi langsung antara hukuman mati dengan efek jera bagi para koruptor. Ia mencontohkan, Negeri China. "Setiap tahun, 50 hingga 60 orang dihukum mati di China. Tapi buktinya, China tetap masuk sebagai negara yang masuk sepuluh besar paling korupsi di dunia," katanya.

Sejak 1999, Cina memang mengkampanyekan pemberantasan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Pada akhir 2000, Cina telah membongkar jaringan penyelundupan dan korupsi yang melibatkan 100 pejabat Cina di Propinsi Fujian, Cina Tenggara. Sebanyak 84 orang di antaranya terbukti bersalah dan 11 orang dihukum mati.

Pada 9 Maret 2001 nasib buruk menimpa Hu Changqing yang dieksekusi mati hanya 24 jam setelah permohonan kasasinya ditolak oleh MA. Wakil Gubernur Propinsi Jiangxi ini dihukum mati setelah terbukti bersalah menerima suap senilai AS$660.000 serta sogokan properti senilai AS$200.000.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Hu Changqing kemudian dijadikan semacam shock therapy oleh pemimpin-pemimpin Cina. "Pemberantasan korupsi adalah urusan hidup dan mati partai," demikian semboyan yang terus didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin Cina, terutama PM Zhu Rongji, yang di Cina dikenal sebagai salah satu "Mr Clean".

Sulit dilaksanakan

Tampaknya, Indonesia belum akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.  Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga masih setengah hati dalam menindak para koruptor.

Belum lagi, masih ada beberapa kalangan yang menolak adanya hukuman mati. Munarman dari YLBHI atau Munir dari Imparsial termasuk yang menolak hukuman mati. Bahkan, mengusulkan lebih baik Pemerintah mengefektifkan lembaga grasi sebagai alat untuk menolak penerapan pidana mati.

Ada ungkapan menarik dari Ketua Mahkamah Agung (MA) terhadap mereka yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945. "Bagus juga teman-teman kita ini berpikir seperti itu. Tapi kalau saya tidak salah,  orang-orang yang sama beberapa waktu lalu menyatakan koruptor harus diberi hukuman mati. Tapi sekarang, mereka  mengatakan hukuman mati bertentangan dengan UUD. Tapi tidak apa-apa, orang Indonesia kan dinamis berpikir," ungkap Bagir.

Sayang, Bagir tidak menyebutkan orang-orang yang berubah pikiran. Bagir juga menyebutkan bahwa pengertian hak untuk hidup  dalam pasal 28 i UUD '45 adalah hak seseorang untuk tidak boleh dibunuh secara semena-mena.

Lalu, bagaimana dengan para koruptor yang telah melakukan kejahatan ekonomi. Pantaskah hukuman mati bagi mereka yang telah menguras uang negara dan menyengsarakan masyarakat? Bagaimana pendapat Anda?

Menunggu hukum mati untuk koruptor
 - imelshaya
28.04.16 03:18
Saya sungguh menunggu hukum mati untuk koruptor. Biar mereka pikir pikir dulu sebelum memutuskan jadi pejabat ngara. Wakil rakyat,dewan bangsa. Dengan melakukan korupsi mereka sudah menghancurjan kehidupan masa depan seluruh bangsa kita, dan bukan hanya 1 generasi tapi sampai generasi berikut nya dan berikut nya bangsa ini. Lihat saja dampak korupsi era Soeharto yang tidak bisa kita lunasi sampai anak cucu kita. Jadi saya sangat setuju hukum mati untuk para koruptor. Mereka jauh lebih bejat daripada pengedar narkoba sekalipun. Dampak yang ditimbulkan koruptor merusak bangsa ini sampai berapa f? Generasi? Harga bahan pokok melambung,hutang negara parah, nilai rupiah merosot,lapangan pekejaan sulit,seperti apalagi generasi bangsa berikut nya kalau korupsi tetap di biarkan santai tidak ada efek jera hukum mati? Bahkan keturunan koruptor harus ditutup link nya kerja nya,sekolah nya. Suruh anak anak koruptor jgn jadi pekerja kelas bawah seperti tukang bersih bersih taman. Biar mikir tu orang orang korupsi. Kalqu mereka bilang korupsi untuk keluarga, mereka juga akan tau dampak korupsi bagi keluarga mereka.
hukum mati koruptor
 - henry
15.06.16 13:51
bagaimana mungkin di negara ini ada hukuman mati buat koruptor?? lha wong yang bikin undang2nya aja biang korupsi semua..
manfaatkan tenaga koruptor untuk negara
 - alfanando
08.02.16 07:52
Temn-teman.. Sya punya usulan. Mungkin usulannya tidak sebagus sperti teman2 smua. Kalau menurut sya, sebaiknya jgn dulu terburu2 dgn mengambil keputusan hukuman mati. Soalnya itu bahaya teman2. Nnti akan terjadi kejahatan baru didalamnya. Contoh: si a tidak suka sama si b, lalu si a menyuap hakim agar si b dijadikan koruptor dan hukum mati. Ini lebih bahaya teman2. Dan msih banyak kejahatan2 yg muncul nantinya. Jadi tambah rumit urusnya nanti soalnya banyak org2 pintar diindonesia teman2. Jdi menurut saya, hukum bisa membantu mengatasi korupsi adalah dengan: 1. Mengambil semua harta benda dri si koruptor, lalu sikoruptor di asingan di daerah2 terpncil diindonesia dan membaur dgn masyarakat setempat dgn pengawasan dri pihak terkait selama minimal 1 atau 2 tahun tergantung putusan hakim. Otomatasi dgn waktu yg lama si koruptor akan mengalami efek psikologis setelah lama tinggal didaerah terpencil, menyaksikan langsung keadaan daerah tersebut. Dan bisa jga si koruptor jdi guru utk2 anak2 disana. 2. Setelah si koruptor pulang dri pengasingan, dan dilihat sudah memberikan pengaru yg positif utk daerah pengasingannya, si koruptor di beri dana dari negara dan diwajibkan membuka usaha dan mengembangkan usaha tersebut dengan tempo waktu yg ditentukan.dgn cacatan harus menerima karyawan dri indonesia sendiri dan mengembalikan uang pinjman negara dengan bunga tertentu sesuai keputusan hakim. Mungkin itu saja dri saya. Intinya: kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan, entah itu besar atau kecil tetapi disamping itu kita jga memiliki kemampuan. Jdi jgn membunuh tetapi manfaatkan sebaik2nya tenaga pikiran dri si koruptor. Krna mrk sebenarnya org2 hebat dgn IQnya tetapi kurang memiliki EQ. Jdi kita manfaatkan IQnya, dan didik EQnya. Dijamin teman2 negara indonesia akan menjadi negara maju bahkan adidaya.
MEMANG SUDAH PANTAS
 - FAUSI
26.09.15 05:53
bukan kah korupsi identik dengan komunis karna kedua duanya meronrong dan mnghancurkan negara ... negeri cina saja yang berasaskan komunis menghukum mati koruptornya apa lagi kita yang berasaskan pancasila
hukuman mati
 - ganang
30.04.15 09:33
hukum mati saja para pelaku korupsi, mereka sudah gak bisa dibina lagi.
hukum mati koruptor
 - orang susah
07.03.15 17:26
sedih rasanya melihat keadaan bangsa kita saat ini...merdeka dari penjajah tapi masih di jajah oleh bangsa dan saudara sendiri,amanah tidah lagi di pegang erat karna silau dengan dunia yg hanya sementara,,,hukuman mati bukan untuk memberikan efek jera bagi oarang lain,,tpi memberikan 1 kesempatan kepada bangsa untuk bangun dari penderitaan nya,,karna koruptor itu adalah penyakit yg tidak akan pernah hilang dari diri manusia.1 koruptor mati berarti 1 kali kesempatan untuk negara bisa bangkit,,uud hanya buatan manusia yg bisa dirubah jika memang di perlukan ingat para nabi juga membawa kitap yg berbeda karna menyesuaikan dengan keadaan manusia pada masa itu...begitu juga dengan undang2.
Korupsi hukum mati berdasarkan tingkat kerugian nya terhadap masyarakat
 - John
03.02.15 13:02
Mengenai HAM memang benar hukuman mati bisa dikatakan sadis, tapi apakah jika korupsi itu membuat kerugian yang merugikan jutaan rakyat itu tidak sadis? Jutaan rakyat harus menerima kesusahan yang tidak diperlukan jika pejabat tersebut tidak korupsi. Atau rakyat harus sampai berdemo dan menyebabkan kematiaan, apakah itu adil? Apakah itu tidak sadis, dimana rakyat harus bekerja banting tulang suami istri kakek nenek ada juga sampe anak2 dibawah umur harus bekerja demi sesuap nasi, dikarenakan pejabat hidup dengan kemewahan? Apakah pejabat itu mendengarkan suara rakyat nya??? Dimana listrik naik, minyak naik, biaya kehidupan yang semakin berat dikarenakan untuk menutup kerugian perusahaan negara!!! Dikarenakan pejabat korupsi dan ditutupi !!! Yah hukuman mati menurut saya itu layak bagi pejabat koruptor kelas kakap.
masalah utama bukan korupsi
 - AlfinBoreo
03.02.15 02:01
Sebelum kita menyarankan agar koruptor di hukum mati, sebaiknya kita cermati situasi yg sudah terjadi. Angkat topi dan apresiasi yg tinggi kepada saudara saudara kita yg ada di KPK. Sudah puluhan koruptor yg masuk dalam penjara. Tapi apakah terjadi peningkatan kemakmuran yang dirasakan masyarakat, khususnya yang ada di daerah luar jawa? Tidak. Oke mungkin kurang banyak koruptor yg di tangkap, bagaimana kalau tertangkap 1000 koruptor. Saya berani bilang tidak juga. Kalau 100ribu koruptor tertangkap? Ya, sedikit ada peningkatan kemakmuran khusus untuk di pulau jawa. Di luar jawa, tetap tidak. Atau masih kurang? Hukum mati. Tetap tidak peningkatan kemakmuran di luar jawa. Mengapa begitu? Karena Masalah Utamanya adalah distribusi, itu pernah di akui Yusuf Kala saat jadi wapres zaman presiden SBY, tentang masalah BLT, dan konversi minyak tanah ke gas. Bukan berarti memberantas korupsi tidak penting, sekali lagi kita angkat topi yang tinggi untuk KPK. Tidak usah jauh soal korupsi, soal bensin yg sudah turun dari 8500,- ke 6600,-. Masyarakat di pedalaman Kalimantan saat ini, tetap membeli bensin diatas harga 10.000,-. Jadi bisa menangkap 100, 1000, sejuta koruptor. Bahkan hukum mati. untuk apa?
kill koruptor !
 - Edizon Logo
23.01.15 19:18
Terima kasih untuk kesempatan, dalam memberi komentar. saya sepakat dengan saudara2 saya di ICW. karena orang yang korupsi ini semena-mena melakukan perbuatan gelap mengenai uang rakyat dan dan apapun yang menjadi hak orang lain. negara ini perlu, supaya kita dapat melihat orang-orang yg bersih ketika memimpin di negeri ini. terima kasih. kita lihat banyak pemimpin2 kita yg semena-mena mengelapakan uang rakyat.
hukuman mati bagi koruptor
 - sasha
20.12.14 21:10
bgini jika kita melihat tingkat korupsi di negara kita semakin meningkat. hakim sudah memberikan keluasan agar dipenjara, didenda dan sebagainya. tapi kita lihat sekrang, tidak ada efek jera. agar mereka tahu bisa sja dengan mereka korupsi bisa mematikan seseorang, dihukum matilah koruptor itu. walau kelihatan tidak manusiawi, tapi coba kita berfikir lebih tidak manusiawi mana antara koruptor dengan orng yang tidak bersalah yng haknya di ambil oleh koruptor?.
Hukuman Mati bagi Koruptor
 - Aghnan
23.10.14 01:39
Menurut pandangan saya, hukuman mati bagi koruptor patut ditegakkan. Hal ini didukung dengan tidak jeranya para koruptor selama ini yang hanya di hukum penjara dan denda. Bahkan mungkin kebanyakan dari mereka justru merasa nyaman dengan hukuman tersebut. Mereka masih bisa merencanakan kejahatan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka terbebas dari penjara. Dengan diterapkannya hukuman mati, dapat diperkirakan jumlah koruptor akan berkurang, mengapa? Hukuman mati akan memberi takut bagi para 'calon' koruptor, sehingga mereka tidak akan berpikir cepat jika hendak melakukan korupsi. Selain itu, koruptor yang dihukum mati TENTU tidak akan bisa lagi melakukan tindak korupsi, hal ini tentu akan mengurangi jumlah koruptor di suatu negara. Dapat kita lihat langsung di negara Cina, PRESENTASE JUMLAH KORUPTOR dari jumlah rakyat (bukan JUMLAH KORUPTOR) sangat minim, karena diterapkannya hukuman mati bagi para koruptor. Namun yang menjadi permasalahan lanjutan adalah, bagaimanapun peraturan di Indonesia dibuat, peraturan-peraturan tersebut selama ini belum dapat 100% ditegakkan oleh pemerintah. Barangkali dengan hukuman mati pun, koruptor masih merajalela di Indonesia, karena hukum tersebut tidak ditegakkan seutuhnya.
First Previous 1 2 Next Last
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.