Rasanya tidak masuk akal juga, Saddam dan pengikutnya yang diinvasi AS dan sekutunya malah diseret ke pengadilan internasional. Padahal secara nalar, tidak ada hak bagi negara lain untuk menginvasi negara lain dengan alasan pemerintahnya tidak melindungi rakyatnya.
Ya begitulah, agaknya dalam tataran dunia yang berlaku adalah 'hukum rimba'. Siapa yang kuat, dia menang, dan leluasa mengatur segalanya. "Hukum internasional memang hukum yang primitif dan tidak berpihak kepada yang lemah. Pihak yang diadili adalah yang kalah perang," cetus Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, dalam sebuah diskusi "Legalitas Invasi ke Irak Menurut Hukum Internasional" di Jakarta.
Menurut Hikmahanto, AS dan sekutunya--sebagai pihak yang menang-- bisa saja menyeret para pemimpin Irak--sebagai pihak yang kalah--ke pengadilan internasional. Karena itu, jangan berharap pihak-pihak yang menginginkan Bush atau PM Tony Blair untuk diadili sebagai penjahat perang.
Bahkan, jika pun AS dan sekutunya kalah, tidak mudah begitu saja untuk membawa Bush ke pengadilan internasional. Sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia, sepertinya AS bisa mengatur segalanya. Dengan kekuatan lobinya, AS bisa mempengaruhi berbagai lembaga dan opini publik. Lihatlah ketika AS kalah dalam perang melawan Vietnam, Presiden Johnson tidak diadili.
AS melanggar hukum internasional
Di mata Hikmahanto, aksi AS dan sekutunya menginvasi Irak melanggar hukum internasional. Memang dalam Piagam PBBB, ada dua alasan suatu negara dapat melakukan perang. Pertama, dalam rangka membela diri (Pasal 51 Piagam PBB). Kedua, perang bisa dilakukan melalui mandat PBB lewat mandat Dewan Keamanan PBB (Pasal 7).
Hikmahanto mengemukakan, ternyata dua persyaratan itu tidak dipenuhi. Berdasar Resolusi 1441, Irak harus koperatif dan kalau tidak akan menghadapi ancaman yang serius. Pengunaan resolusi ini sangat lemah karena tidak mengatur penurunan rezim. "AS malah sekarang ingin mengatur pasca Irak," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.
Sebaliknya, Richard Gozney, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, berpendapat bahwa ada dasar hukum yang jelas bagi Koalisi untuk menyerang Irak. Menurutnya, keterlibatan Inggris itu mendapat lampu hijau setelah ada masukan dari Jaksa Agung. "Jaksa Agung sebagai ahli hukum, bukan sebagai menteri," cetusnya.