Bersama dengan ini, kami selaku kuasa hukum PT. Securindo Packatama Indonesia bermaksud menengahkan dan menanggapi berita dalam hukum online tertanggal 17 September 2003 berjudul Secure Parking Belum Penuhi Panggilan Pengadilan.

Adapun yang perlu diketahui adalah:

-         Bahwa kami selaku kuasa hukum PT. Securindo Packatama Indonesia telah dua kali menghadiri panggilan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yakni pada Panggilan kedua, pada tanggal 5 Agustus 2003 dan diadakan sidang di ruangan Ketua Majelis Hakim. Namun Ketua Majelis memberitahukan kami bahwa sidang ditunda karena akan ada pengantian Ketua Majelis. 

-         Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2003, kami telah menerima surat kuasa dari klien kami dan sama sekali tidak benar bahwa sidang ditunda karena ada masalah dengan surat kuasa.

-         Kemudian baru ada panggilan sidang lagi dengan susunan Majelis Hakim yang baru pada tangal 17 September 2003. Jadi ada selisih antara panggilan sidang kedua dan ketiga 1 bulan lebih.  Dan kami hadir juga pada sidang tersebut yaitu tanggal dimana dalam relaas panggilan sidang diadakan jam 09.00 setelah kami datang kami harus menunggu sampai jam 12.00 karena Ketua Majelis Hakim yang baru sedang ada sidang ditempat lain tanpa ada kejelasan apakah sidang akan diadakan sehingga terpaksa kami pulang kembali ke tempat kami, karena kami ada meeting penting lainnya.

-         Bahwa dari fakta tersebut diatas jelas Pihak yang mengirim berita atau menulis ke Hukum Online menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan pembaca. Apapun motivasi penulis jelas hal ini sangat tidak baik dan cenderung merugikan klien kami. Sejauh ini, kami tidak pernah dihubungi untuk konfirmasi.  

-         Bahwa perlu kami jelaskan gugatan saudara David M L Tobing, SH tidak mempunyai dasar hukum dan bukti sama sekali.  Karena  klien kami PT. Securindo Packatama Indonesia sama sekali   tidak melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat  klien kami PT. Sekurindo Pakatama Indonesia tidak berwenang untuk menaikkan atau menurunkan tariff parkir, karena klien kami hanya bertindak sebagai pelaksana di lapangan.

-         Bahwa para pemilik gedung dan pengelola property yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelenggara Perparkiran Swasta (FKPPS) adalah pihak yang menentukan kebijakan kenaikan tariff telah menyampaikan kepada Ketua DPRD Propinsi DKI Jakarta tertanggal 2 Juli 2003  Perihal Penjelasan mengenai tarif dan pajak parkir yang menyatakan dalam poin 1:  bahwa kenaikan biaya parkir yang sudah diberlakukan sejak tanggal 2 Juni 2003 adalah sehubungan dengan diberlakukannya pengenaan pajak parkir sesuai dengan Perda No.6 tahun 2002 dan dalam poin 5 FKPPS menyatakan PT. Sekurindo Pakatama Indonesia (Secure Parking) tidak berwenang untuk menaikkan atau menurunkan tarif parkir, karena Secure Parking hanya bertindak sebagai pelaksana di lapangan.

Demikian tanggapan dari kami, semoga hal ini dapat membantu kita semua untuk menilai dan melakukan proses belajar hukum dan keadilan dengan proporsi yang tepat bukan dipolitisir atau didramatisir sehingga konsumen pasti benar dan pihak yang lain pasti salah padahal sudah ada perangkat hukum yang mengatur.

Terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya.

Hormat kami,

Fifi Lety Indra & Partners

Redaksi hukumonline mengucapkan terima kasih atas tanggapan yang anda berikan. Berita yang kami tulis adalah berasal dari reportase persidangan. Perlu kami tambahkan bahwa tanggapan yang anda kirimkan telah kami tuangkan pula dalam bentuk berita pada 20 September lalu.  Saran dan kritik yang anda berikan menjadi masukan berharga bagi kami. Besar harapan kami agar kerjasama yang lebih erat dapat terjalin di masa yang akan datang.