Panitia Seleksi Harus Jelaskan ke Publik Terpilihnya 10 Calon Pimpinan KPK
Utama

Panitia Seleksi Harus Jelaskan ke Publik Terpilihnya 10 Calon Pimpinan KPK

10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja diumumkan, dianggap belum cukup sempurna untuk menggalang kekuatan memberantas korupsi. Dari 10 calon yang lolos masih didominasi oleh birokrat dan mantan birokrat.

Oleh:
Leo/Tri
Bacaan 2 Menit
Panitia Seleksi Harus Jelaskan ke Publik Terpilihnya 10 Calon Pimpinan KPK
Hukumonline

Sebagaimana telah diberitakan, panitia seleksi yang diketuai Romly Atmasasmita telah menyerahkan ke-10 nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Megawati hari ini di Istana Negara (6/12). Dari kesepuluh nama itu, berdasarkan pengamatan hukumonline, banyak didominasi oleh kalangan birokrat dan mantan birokrat, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.  

10 Nama Calon Pimpinan KPK 

Nama

Asal Institusi

Mohamad Yamin

Kejaksaan Agung

Taufiqurahman Ruki

Kepolisian

Marsilam Simanjuntak

Mantan Mensesneg, Menkeh dan Jaksa Agung

TH. Panggabean

Kejaksaan Agung

Iskandar Sonhadji

Advokat

Ery Riyana Hardjapamekas

Mantan Direktur PT. Timah

Amin Sunaryadi

Mantan BPKP

Momo Kelana

Kepolisian

Sjahrudin Rasul

BPKP

Chairul Imam

Mantan jaksa

Menurut Teten, Panitia Seleksi harus menjelaskan kepada masyarakat latar belakang dan skor penilaian dari 10 nama yang diajukan ke presiden. Menurutnya, panitia tidak punya alasan yang menyebabkan mereka tidak bersedia mengumumkan skor penilaian itu. Mereka punya kewajiban publik untuk mengumumkannya karena toh mandat mereka dari publik,cetus Teten kepada hukumonline.

Ia juga menyayangkan tidak terpilihnya Bambang Widjojanto sebagai salah satu calon pimpinan KPK. Teten berpendapat, mantan Direktur YLBHI itu sebenarnya yang paling memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Dirinya khawatir terjadi likes and dislikes di dalam tubuh panitia seleksi yang menjadikan Bambang tidak terpilih. Untuk itulah Teten kembali menekankan perlunya panitia seleksi menjelaskan ke publik, soal penilaian akhir terhadap 10 nama yang diusung ke presiden tersebut.

Tidak independen

Suara senada datang dari Partnership for Governance Reform (PEG). Lolosnya para birokrat dan mantan birokrat menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tidak terlepas dari komposisi panitia seleksi. Menurut Mas Ahmad Santosa, salah seorang pengurus PEG, panitia seleksi sudah tidak independen lagi ketika melakukan penilaian.

Sejelek-jeleknya calon dari institusi mereka, para panitia yang berasal dari satu institusi pasti memperjuangkannya habis-habisan agar lolos, papar Mas Ahmad Santosa. Untuk itu, Mas Ahmad sangat menyayangkan mengapa Todung Mulya Lubis dan Adnan Buyung Nasution selaku panitia tidak memperjuangkan Bambang Widjojanto.

Dari 10 calon yang lolos panitia seleksi sama sekali tidak ada perwakilan dari kalangan aktivis. Bambang Widjojanto, yang diharapkan dari kalangan masyarakat anti korupsi bisa lolos, ternyata tidak diloloskan panitia seleksi. Saya kira dibandingkan dengan yang lain, kualitas Bambang di atas. Saya tidak habis pikir mengapa Bambang tidak diloloskan, tutur Mas Ahmad.

Namun begitu ia menilai, secara keseluruhan proses pelaksanaan seleksi dilakukan dengan baik. Panitia seleksi, meski tidak seluruhnya, telah mempergunakan hasil investigasi para pemantau peradilan sebagai bahan acuan melakukan seleksi.

Ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang tidak dibicarakan disini,ujar Romli Atmasasmita, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkataan Romli tersebut ia sampaikan kepada wartawan, menanggapi tidak lolosnya beberapa nama yang sebelumnya dijagokan akan melaju menjadi calon pimpinan KPK.

Selanjutnya, dari sepuluh calon yang telah dilaporkan panitia seleksi kepada Presiden Megawati akan diteruskan ke DPR untuk dilakukan fit and proper tes. Dari sepuluh calon yang akan diajukan, DPR akan memilih lima orang. Kelima orang itulah yang nantinya akan dipercaya menjadi pimpinan KPK.

Saya kira masih ada kandidat yang tidak layak lolos. Sayangnya panitia tidak melakukan verifikasi faktual dan hanya berdasarkan wawancara. Ini cukup memprihatinkan,komentar Teten Masduki, koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW). Teten dimintai komentar seputar diumumkannya 10 nama yang terpilih menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tags: