Setidaknya hal tersebut ditegaskan oleh Koordinator Imparsial, Munir. "Saya ragu dengan kredibilitas DPR sekarang. Lebih dari 90 persen dari mereka masuk kriteria ini," tegas Munir. Kriteria yang dimaksud Munir lebih berkaitan dengan pelanggaran HAM.
Menurut Munir, setidaknya ada tiga kriteria seorang politisi bisa dianggap telah melanggar HAM. Pertama, memang terlibat sebagai pelaku. Kedua, memberi dukungan terhadap terjadinya pelanggaran HAM tersebut, dan ketiga, menentang upaya-upaya yang berpihak pada penumpasan pelanggaran HAM.
Seruan menentang pemberian suara pada politisi busuk juga datang dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos), Asmara Nababan. "Jangan berikan suara anda pada politisi-politisi busuk," tegas Asmara.
Mengutip syair lagu Pemilu 1955, mantan anggota Komnas HAM ini mengatakan bahwa suara pemilih itu mulia. Dengan demikian, menurutnya, tidak berhak politisi-politisi korup itu mendapatkan suara-suara mulia tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberikan suara-suara mulia itu pada para politisi busuk.
Kerahkan lawyer
Para aktivis juga menyatakan serius dengan gerakan nasional ini. Selain melakukan sosialisasi di daerah-daerah, mereka juga mempersiapkan barisan penasihat hukum (lawyer) untuk mendukung gerakan nasional tersebut.
Rupanya mereka sadar bahwa rencana untuk menyusun daftar hitam para politisi busuk berpotensi mengundang puluhan bahkan ratusan somasi dari para politisi yang namanya tercantum. Karena itu barisan penasihat hukum inilah yang nantinya akan menjadi tameng terhadap somasi-somasi tersebut.
Faisal mengatakan bahwa sampai saat ini sudah ada beberapa lawyer yang menyatakan bersedia mendukung gerakan nasional ini. "Secara otomatis lawyer-lawyer yang tergabung dalam organisasi pendukung gerakan nasional ini akan menjadi anggota barisan lawyer tersebut," tegas Faisal.
Faisal juga mengundang para penasihat hukum lain untuk bergabung mendukung gerakan nasional ini. Dalam cita-cita Faisal, setidaknya Indonesia bisa seperti Korea, di mana sekitar 500 orang lawyer mendukung gerakan sejenis di negara tersebut.
Rencananya lagu plesetan lagu Cucakrowo itu akan menjadi bagian dari rencana besar aktivis LSM untuk mensosialisasikan gerakan nasional jangan pilih politisi busuk. "Gerakan nasional tersebut akan kami deklarasikan secara resmi pada 29 Januari 2004," tegas aktivis sekaligus ekonom Faisal Basri, dalam acara tersebut.
Gerakan nasional itu sendiri merupakan antisipasi dari masuknya para politisi yang dinilai busuk, untuk kembali duduk pada lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian diharapkan pengalaman Pemilu 1999 yang ternyata menghasilkan cukup besar politisi busuk tidak terjadi lagi pada Pemilu 2004.
Untuk mendukung gerakan nasional ini, menurut Faisal, rencananya para aktivis ornop ini akan juga menyusun daftar hitam para politisi busuk. Daftar hitam ini juga sekaligus sebagai panduan bagi masyarakat luas untuk mengetahui siapa saja para politisi busuk tersebut dan diharapkan masyarakat tidak memilih mereka.
Beberapa hal yang menjadi kriteria politisi yang dianggap busuk yaitu bahwa politisi tersebut pernah melakukan korupsi. Politisi juga dinilai busuk jika terlibat dalam pelanggaran HAM, terlibat dalam perusakan lingkungan hidup, dan terlibat dalam kejahatan seksual.
Sebagian besar busuk
Dampak secara tidak langsung dari gerakan nasional ini adalah, pada Pemilu 2004 seharusnya tidak diwarnai lagi oleh politisi-politisi yang saat ini duduk di kursi DPR. Pasalnya, para aktivis ini menysinyalir sebagian besar dari politisi itu masuk pada kriteria busuk.