Tidak aneh kalau muncul gagasan untuk menyediakan lawyer internasional yang khusus bertugas menangani perkara hukum yang menimpa para TKI di luar negeri alias buruh migran. "Kebutuhan akan lawyer internasional ketenagakerjaan sudah sangat mendesak," ujar Soemarni, Ph.D, Ketua Bidang Hukum dan HAM Korps Wanita Indonesia (Kowani), kepada hukumonline.
Masalahnya, kata Soemarni, sangat sedikit pengacara nasional yang tertarik menangani kasus-kasus TKI. Ia menduga, ketidaktertarikan kalangan advokat mungkin karena masalah buruh mungkin 'kurang besar' mendatangkan pemasukan bagi mereka.
Soemarni juga tidak menafikkan bahwa hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan lawyer nasional, baik dalam penguasaan bahasa negara dimana kasus TKI terjadi maupun pengetahuan akan sistem hukum negara bersangkutan. Sebut misalnya kasus-kasus TKI yang terjadi di Uni Emirat Arab. Menurut dia, sedikit sekali pengacara nasional yang bisa bahasa Arab dan mengerti sistem hukum di negara Teluk tersebut.
Itu pula sebabnya, manakala kasus TKW bernama Kartini muncul di Uni Emirat Arab, sebuah tim dikirim ke sana. Saat itu, Soemarni termasuk yang ikut bertemu dengan Duta Besar Emirat Arab, bersama tim Depnaker yang diwakili Dien Syamsudin. Kala itulah muncul pemikiran pentingnya lawyer internasional yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. "Kalangan hukum harus memikirkan agar kita bisa bicara di dunia international," imbuh Soemarni.
Sayang, seperti dikatakan Soemarni tadi, tidak banyak pengacara nasional yang tertarik. Apalagi, berdasarkan penelusuran hukumonline, dalam The Asia Pacific Legal 500, publikasi mengenai kantor-kantor pengacara (termasuk Indonesia) yang direkomendasikan luar negeri, tidak ada satu pun yang khusus bergerak di bidang ketenagakerjaan atau perburuhan.
Bayaran mahal
Sebenarnya, kebutuhan akan lawyer bukan hanya pada saat TKI menghadapi kasus. Pengacara sangat berperan antara lain dalam pengurusan administrasi pengiriman dan penyusunan kontrak kerja.
Memang, sesuai dengan sifatnya, bayaran untuk lawyer yang berkapasitas internasional akan mahal. Menurut Soemarni, itu tidak jadi soal. Yang perlu dipikirkan adalah sistem pembayarannya, apakah lewat anggaran Depnakertrans atau dibayar oleh PJTKI yang mengirimkan buruh migran bersangkutan. "Berapa yang mereka dapatkan dari TKI?," begitu Soemarni memberi alasan.
Terlepas dari perdebatan soal bayaran tersebut, RUU Perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri sudah menyediakan 'lahan'. Dalam draf usulan Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran (GPPBM), disebutkan bahwa setiap buruk berhak atas pelayanan hukum. Bahkan GPPBM mengusulkan agar pemerintah menyediakan lawyer di setiap kedutaan. Jika di negara tertentu jumlah TKI cukup banyak, maka keberadaan lawyer bisa permanen.
Saat memberikan pengarahan kepada sejumlah peserta seleksi Philip C. Jessup Competition di Jakarta, beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengungkapkan keprihatinan akan kurangnya lawyer Indonesia yang bisa 'berbicara' di dunia internasional.
Hasan Wirajuda pasti tidak asal omong. Tengok saja saat sengketa Sipadan-Ligitan mencuat. Indonesia terpaksa menyewa lawyer asing.
Padahal, cukup banyak masalah hukum internasional yang menimpa warga negara Indonesia. Sebut misalnya para tenaga kerja (TKI) yang menghadapi masalah-masalah hukum di sejumlah negara. Ironisnya, kasus-kasus yang menimpa TKI seperti tidak menarik bagi kalangan pengacara nasiona karena tidak 'seksi' untuk ditangani. Yang paling banyak berperan mendampingi buruh migran Indonesia di luar negeri selama ini justeru para aktivis yang terpaksa atau tidak berperan sebagai 'lawyer'.