hukumonline
Jumat, 20 Pebruari 2004
Prof. Bagir Manan (*)
Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia
Analisis mengenai hubungan dan peranan hukum dengan tuntutan pembaharuan dan pembangunan (politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain) bukanlah suatu yang baru.
(*) Ketua Mahkamah Agung; Makalah disampaikan pada peresmian digital campus Univ. Pelita Harapan
Dibaca: 4383 Tanggapan: 10
Karl Marx adalah satu diantara pemikir-pemikir yang secara sistematik mengaitkan hukum dengan struktur kekuasaan dan tuntutan pembaharuan (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain). Menggunakan pendekatan kesejarahan dari sudut pandang ekonomi (historis materialisme), Marx menempatkan hukum tidak lebih dari sebuah instrumen untuk melindungi dan menjamin kepentingan kelas yang berkuasa (kapitalis) di satu pihak, dan memeras serta menindas kelas pekerja (proletar) di pihak lain.
 
Terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan dasar dan pendekatan tersebut, termasuk utopia mengenai masyarakat komunis sebagai masyarakat tanpa kelas, dimana setiap orang akan menjalankan hak-hak dan kewajiban tanpa harus diatur oleh suatu hukum yang dibuat oleh yang berkuasa, kenyataan historis membenarkan analisis Marx bahwa dalam sistim politik, sosial atau ekonomi tertentu memang didapati berbagai aturan hukum yang diciptakan untuk kepentingan kekuasaan dan merugikan kepentingan rakyat banyak.
 
Hukum-hukum dalam sistim kediktatoran dapat menjadi contoh mengenai kebenaran analisis Marx. Demikian pula sejarah nasional Indonesia. Betapa banyak hukum-hukum yang diciptakan demi kepentingan kaum kolonial dan merugikan rakyat Indonesia. Aturan-aturan hukum mengenai penggolongan penduduk beserta produk lanjutannya, begitu pula akibat pengaturan mengenai hukum agraria (tanah), perbedaan perlakuan dalam pemerintahan dan lain-lain merupakan contoh-contoh nyata hukum yang dibuat untuk kepentingan penguasa dan merugikan kepentingan rakyat banyak.
 
Walaupun mengandung kebenaran, pandangan Marx mengenai hukum, selain berlebihan, juga tidak sesuai dengan pengalaman negara-negara yang menjalankan ajaran Marx yang lebih dikenal sebagai negara-negara komunis.
 
Pertama, dalam analis akhir Marx mengakui bahwa akan tetap ada semacam aturan sosial yang mengatur hubungan dalam masyarakat. Dengan demikian akan tetap ada hukum, walaupun bukan lagi hukum yang terutama mengatur kekuasaan dan mereka yang dikuasai. Marx tidak mau secara terbuka menempatkan aturan-aturan sosial ini sebagai semacam hukum alam menurut ajaran John Locke, karena akan bertentangan dengan dasar historis materalisme. Marx yang berangkat dari premis serba materi tidak mungkin menerima dasar-dasar Locke yang bersifat spekulatif.
 
Kedua, dalam kenyataan, hukum sebagai fenomena sosial (ubi sociatas ibi ius : Cicero), terbentuk dan merupakan aturan-aturan untuk memenuhi berbagai kepentingan individu dan atau masyarakat tanpa terkait dengan kepentingan kekuasaan. Kepentingan individu atau sosial tersebut meliputi hal-hal seperti kepastian dalam bertransaksi (hubungan hukum), ketertiban masyarakat, ketertiban dalam hubungan kekeluargaan dan lain-lain. Hal-hal ini merupakan kepentingan individu atau masyarakat yang tidak terkait dengan kepentingan kekuasaan. Bahkan kalau tidak ada hukum sebagai aturan sosial tersebut, justru akan menyulitkan para penguasa sendiri, karena akan terjadi kekacauan hubungan antar individu atau sosial yang oleh Thomas Hobbes digambarkan sebagai "homo homini lupus bellum, omnion centra omnes".
 
Kalaupun yang terakhir ini tetap terselip kepentingan yang berkuasa, tetapi hal itu tidak bertujuan memeras atau menindas, melainkan hukum sebagai instrumen yang memberi dasar pada kekuasaan, untuk menjalankan fungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. Paling tidak, kehadiran hukum dapat dipandang sebagai pranata yang saling menguntungkan antara masyarakat dan penguasa.
 
Ketiga, dalam kenyataan, perkembangan hukum tidak berjalan linear mengikuti alur historis materialistik Marx. Di negara-negara komunis yang didasarkan pada ajaran Marx, ternyata kehadiran dan peran hukum tidak pernah menyusut. Pembenaran atau dalih bahwa belum tersusun pemerintahan dan masyarakat komunis yang sesungguhnya, melainkan masih dalam masa transisi, sehingga negara dan pemerintahan masih dijalankan dalam tatanan kediktatoran proletariat yang disertai bungkus-bungkus seperti "legal socialism", tidak dapat meniadakan kenyataan bahwa hukum tetap sebagai sesuatu yang diperlukan.
 
Mengenai apakah hukum itu hanya untuk kepentingan yang berkuasa, menindas atau tidak menindas, tergantung pada dasar pandang yang digunakan. Tetap bertahannya, bahkan berkembangnya hukum di negara-negara komunis, bukan saja karena kebutuhan internal tetapi sebagai konsekuensi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa (dunia). Untuk menjadi bagian dari sistim pergaulan dunia negara-negara komunis harus tunduk, mengadopsi dan mengadaptasi berbagai hukum baik internasional maupun yang timbul dari hubungan bilateral atau multilateral.
 
Keempat, ajaran-ajaran hukum baru --seperti sociological jurisprudence dan lain--lain-- selain memusatkan perhatian pada masyarakat sebagai dasar menemukan hakikat dan pembenaran suatu aturan hukum, juga memusatkan perhatian pada peranan hukum sebagai instrumen pembaharuan dan instrumen kesejahteraan umum.
 
Ajaran mengenai keterkaitan hukum dengan masyarakat --termasuk peran hukum untuk perubahan sosial-- sudah lama dikenal dan dipelajari ahli hukum Indonesia. Tetapi baru pada tahun tujuhpuluhan ajaran-ajaran itu dibahas secara lebih terbuka dan dikaitkan dengan kebijakan pembaharuan (pembangunan) hukum, bahkan pembangunan nasional, seperti kemudian dimuat dalam GBHN, Repelita, dan Program Tahunan (APBN).
 
Selain dibahas dalam berbagai diskusi (ilmiah atau biasa), orientasi baru mengenai hubungan hukum dengan masyarakat dan pembangunan, juga menjadi tema-tema tulisan di bidang hukum dan penambahan pokok bahasan pada sekolah-sekolah hukum. Mata kuliah baru seperti "Sosiologi Hukum", atau materi muatan baru dalam acara perkuliahan Filsafat Hukum, menunjukkan "respon" ahli hukum dan dunia pendidikan hukum terhadap tuntutan baru pendekatan dan pendidikan hukum.
 
Dalam pembaharuan kurikulum, dirumuskan tujuan pendidikan yang baru, antara lain menyiapkan sarjana hukum yang siap pakai. Sesuai dengan tujuan tersebut, penyesuaian isi mata kuliah yang sudah ada supaya lebih bermakna siap pakai. Selain itu, diadakan pula berbagai pendidikan keterampilan (legal drafting, contract drafting), dan berbagai pecahan atas mata kuliah yang sudah ada agar lebih spesifik. Tetapi berbagai pembaharuan itu tidak mengurangi keluhan mengenai produk pendidikan hukum. Keluhan lama seperti "tidak siap pakai" tetap bergema.
 
Bahkan, dengan pendekatan pragmatik timbul keluhan baru antara lain para lulusan tidak mempunyai dasar legal reasoning yang memadai, rendahnya penguasaan teoritik sebagai dasar berpikir rasional dan sistimatik. Akibatnya, tidak diseleksi mengenai siapa yang sesungguhnya memerlukan jenjang struktural tersebut, sehingga lebih banyak tampil sebagai pajangan dari pada subtansinya.
 
Dalam berbagai situasi terjadi penyalahgunaan, baik dari penyelenggara pendidikan maupun para peminat. Dari penyelenggara pendidikan, jenjang struktural ini lebih dilihat sebagai sumber pendapatan baru. Dari para peminat, kesempatan ini bukan untuk menghasilkan mutu tetapi sekedar mengumpulkan berbagai gelar baru. Bahkan, pendidikan lanjutan profesi seperti notariat diubah menjadi pendidikan gelar lanjutan. Selain untuk memperluas peminat juga dirasa lebih bermakna dengan situasi pendidikan gelar daripada pendidikan profesi.
 
Dari kenyataan-kenyataan di atas, sangat diperlukan pengkajian ulang yang menyeluruh mengenai pendidikan hukum kita baik konsepsi, pendekatan, maupun berbagai faktor penunjang yang diperlukan agar keluaran pendidikan hukum (sarjana dan hasil-hasil kerja ilmiah) dapat memberi kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan peran dalam pembangunan dan penegakkan hukum.
 
Pendidikan hukum sebagai subsistim hukum
Meletakkan dan menyadari dengan sungguh-sungguh pendidikan hukum sebagai subsistim dari sistim hukum sangat penting dan mendasar. Pendekatan ini akan memungkinkan pendidikan hukum tersusun secara terpadu dan fungsional, baik secara teoritis maupun praktis dengan semua komponen sistim hukum (aturan hukum, penyelenggara hukum, profesi hukum, pendidikan hukum, pembentuk hukum, dan pendidikan hukum).
 
Selama ini, pendidikan hukum ditempatkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Hal ini mengakibatkan pendidikan hukum beserta hasil-hasilnya kurang fungsional dalam mengembangkan dan mengisi secara tepat komponen subsistim hukum yang lain. Walaupun --seperti dikemukakan terdahulu-- ada berbagai pendekatan baru dan percobaan menyusun struktur dan isi pendidikan yang baru, tetapi tetap belum berhasil meniadakan semacam keterpisahan dengan sub-sub sistim hukum lainnya.
 
Hal di atas terjadi dan bersumber antara lain pada pemakaian arti sistim hukum itu sendiri. Struktur dan isi pendidikan hukum dari dahulu sampai sekarang sangat ditekankan pada sistimatik dan isi kaedah hukum. Sadar atau tidak sadar, keadaan tersebut menumbuhkan pola pikir bahwa sistim hukum tidak lain dari kumpulan tatanan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis.
 
Sebagai bukti dapat dilihat dan dibaca pada semua buku atau tulisan mengenai tata hukum Indonesia (Utrecht, Kusumadi, Sudiman dan berbagai buku yang baru), yang hanya membahas atau menguraikan komponen-komponen hukum berdasarkan pembagian disiplin atau cabang ilmu hukum yang ketat bahkan tertutup satu sama lain. Cabang ilmu hukum itu pun terkesan diletakkan begitu saja tanpa suatu pertanggungjawaban pendekatan yang menunjukkan bahwa berbagai komponen itu merupakan satu sistim hukum.
 
Karena itu tidak mengherankan, kalau sekali-sekali terlontar ucapan bahwa Indonesia belum memiliki sistim hukum. Suatu, yang baik secara ilmiah maupun kenyataan, tidak mungkin dibenarkan. Dalam ungkapan Cicero yang telah dicatat terdahulu, harus diartikan selain ada hukum, mesti ada sistim hukum. Tidak ada masyarakat tanpa sistim hukum. Walaupun dalam buku-buku dan pengajaran ada kajian mengenai aspek-aspek kelembagaan, hal itu dilakukan sebagai suatu disiplin tata hukum yang tidak terkait dengan fungsinya dalam sistim hukum secara keseluruhan.
 
Pembahasan hukum acara terpisah atau terlepas dari pengadilan, kejaksaan, atau kepolisian karena yang terakhir ini masuk dalam disiplin lain. Masalah pengadilan masuk dalam lingkup hukum tata negara. Bahkan, kejaksaan dan kepolisian tidak jelas tempatnya. Akibatnya, mahasiswa hukum bahkan para lulusan hukumnya tidak memahami dengan baik mengenai kejaksaan dan kepolisian dalam tatanan peradilan, kecuali mereka yang bekerja di lapangan tersebut. Pemahaman yang sempit terhadap sistim hukum tidak terlepas dari riwayat dan tujuan pendidikan di masa lalu yang hanya bertujuan mendidik tenaga-tenaga untuk mengetahui dan mendalami aturan-aturan hukum yang ada serta mampu menerapkan untuk suatu peristiwa konkrit sesuai lingkungan kerjanya.
 
Sejak tahun tujuh puluhan, secara konseptual telah dimasyarakatkan pendekatan dan lingkup yang lebih luas mengenai sistim hukum. Hukum, (lebih tepat sistim hukum), tidak sekedar kumpulan norma atau kaidah hukum melainkan mencakup juga proses dan kelembagaan (Mochtar Koesoemaatmadja). Proses itu sendiri tidak terbatas pada penerapan hukum tetapi pembuatan hukum. Kelembagaan mencakup badan-badan pembuat hukum dan pelaksana hukum. Dan semestinya dalam kelembagaan termasuk pendidikan hukum.
 
Melalui pendidikan hukum tidak hanya dihasilkan ahli-ahli hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum dan akan mengisi kelembagaan di bidang hukum, tetapi ikut "menciptakan" dan "mengembangkan" hukum melalui ajaran hukum (legal doctrine) dan analisis hukum. Dalam kenyataan tidak demikian. Hal ini terlihat pada kebijakan pembangunan hukum di masa Orde Baru. Pembangunan atau pembaharuan pendidikan hukum ditempatkan sebagai komponen pembangunan, atau pembaharuan hukum melainkan sebagai komponen pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan hukum terlepas dan tidak merupakan bagian integral pembangunan atau pembaharuan hukum.
 
Semestinya, untuk menjamin pembangunan atau pembaharuan hukum sebagai suatu sistim, pendidikan hukum harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan hukum. Demikian pula pengajaran hukum harus dilihat dan diletakkan dalam perspektif sistim hukum, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dengan cara pandang yang demikian, diharapkan hasil pendidikan hukum akan serta merta sesuai dan memenuhi kebutuhan sub-sub sistim hukum lainnya.
 
Struktur dan isi pendidikan hukum dalam perspektif sistim hukum.
 
Meskipun --seperti dikemukakan di atas-- sejak tahun tujuh puluhan, bahkan tahun enam puluhan telah ada berbagai upaya pembaharuan struktur dan isi pendidikan hukum, tetapi hal itu belum menceminkan keterkaitannya dengan sistim hukum. Cabang-cabang atau disiplin iimu hukum yang diajarkan tidak menjamin keluaran (sarjana hukum) yang berpikir dalam satu kebulatan hukum sebagai sebuah sistim.
 
Dengan struktur dan isi kurikulum yang terkotak-kotak --seperti sistim penjurusan atau program studi yang ketat-- menyebabkan mahasiswa dan lulusan hanya berpikir dalam kotak-kotak tersebut. Tidak jarang, mahasiswa atau sarjana hukum begitu bangga kalau berada dalam lingkungan program studi tertentu seperti progran studi hukum-internasional atau hukum bisnis dan tidak ada perasaan kurang karena tidak menguasai bidang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi atau hukum tata negara. Meskipun cabang-cabang atau disiplin iimu hukum yang disebut terakhir merupakan hal yang wajib, tetapi tetap menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang kurang penting dibandingkan dengan program studi utamanya.
 
Betapapun mendalamnya studi-studi dalam kotak-kotak tersebut, akan tetapi menyebabkan para lulusan tetap tidak siap pakai karena hukum sebagai suatu yang nyata (law in action) bersifat lintas disiplin, tidak berkotak-kotak. Selama hal tersebut tidak dibenahi secara komprehensif dengan meletakkan sistim hukum sebagai dasar pendekatan pendidikan hukum dan menempatkan hukum sebagai komponen sistim hukum, selama itu pula akan selalu ada keluhan mengenai kemampuan serjana hukum untuk secara berrnutu turut serta dalam pembangunan termasuk dalam penegakan hukum yang berkualitas.
 
Untuk menambal kekurangan tersebut berkembanglah upaya tambahan, baik secara institusional seperti pendidikan lanjutan, latihan prajabatan, atau usaha-usaha tidak resmi lainnya. Karena itu betapa penting meniadakan kotak-kotak program studi, dan membangun isi kurikulum yang mencerminkan kebulatan pendidikan hukum sebagai pendidikan sistim hukum, bukan pendidikan kaidah hukum belaka. Pendidikan hukum harus mengendepankan latihan untuk siap berpikir bukan sekedar siap pakai.
 
Dalam kerangka kurikulum yang ada, kebulatan itu diharapkan dicapai melalui filsafat hukum dan atau teori hukum. Tetapi dalam kenyataan tidak demikian. Penyebabnya, isi pengajaran filsafat hukum dan atau teori hukum pada umumnya didekati dari perspektif sejarah perkembangan pemikiran atau suatu teori hukum yang dimulai dengan teori yang paling awal, seperti teori hukum alam dan seterusnya.
 
Perlu dipikirkan suatu pendekatan lintas sejarah pemikiran yang bersifat tematis. Seperti tema masyarakat dan hukum, yang meliputi sub tema hukum dan kesadaran hukum, hukum dan pembanguinan, hukum dalam perspektif perubahan sosial dan lain-lain. Tema lain seperti tujuan hukum dan fungsi hukum yang mencakup bahasan hukum sebagai tujuan, hukum sebagai instrumen dan lain-lain. Selain lebih kongkrit, pendekatan teoritis ini akan melatih mahasiswa berpikir lintas teori atau pemikiran yang terkotak-kotak untuk menuju cara berpikir yang komprehensif dan integral.
 
Dalam pendidikan integral ini dapat pula ditunjang dengan mengembangkan sistim hukum sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri termasuk kajian mengenai pendidikan hukum. Latihan berpikir komprehensif rasional tidak identik dengan menyajikan sebanyak-banyaknya aneka ragam disiplin ilmu. Sebaran mata kuliah yang terlalu banyak dengan sistim pendidikan dalam semester yang singkat tanpa ditunjang oleh sistim penyajian dan fasilitas yang memadai, menjadi salah satu faktor lemahnya sarjana hukum untuk menjalankan peran yang diharapkan, baik dalam memenuhi tuntutan pembangunan maupun penegakkan hukum.
 
Kelemahan makin bertambah karena pengajaran etika hukum dalam profesi hukum tidak atau belum menjadi komponen utama pendidikan hukum.
 
Penutup
Tentu timbul pertanyaan karena uraian di atas tidak secara kongkrit menyentuh peranan pendidikan hukum dalam pembangunan dan penegakkan hukum. Tema semacam ini telah acap kali menjadi wacana. Dalam sistim sosial yang demokratik yang ditopang oleh prinsip supremasi hukum, tidak ada yang meragukan pendidikan hukum adalah sumber pembangunan dan penegakkan hukum, baik dalam mewujudkan sumber daya manusia ahli hukum maupun berbagai pemikiran hukum yang dapat diandalkan dalam pembentukan hukum, penyempurnaan hukum, dan penyelenggaraan hukum.
 
Tetapi, untuk mencapai peran tersebut perlu peninjauan keadaan internal pendidikan hukum yang memungkinkan atau tidak memungkinkan pelaksanaan peran tersebut. Inilah tujuan uraian di atas yaitu sekedar meminta perhatian mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi pendidikan hukum yang akan menghambat atau tidak memungkinkan pendidikan hukum dapat menjalankan peran yang diharapkan atau yang semestinya itu.
 
Share:
tanggapan
reply for prof bagir mananwarga negara indonesia 24.02.04 13:59
Selamat siang Prof. Apakah anda berenang di meja, namun tenggelam ketika di air?. Anda banyak mengajarkan kami mengenai 'hukum' - namun dalam prakteknya anda membebaskan si bangsat akbar tandjung - yang nyata nyata bersalah. Quo vadis MA?. Ataukah nama anda harus diganti menjadi 'Bokir Manan' agar sesuai dengan lawakan anda?. Tinjauan mengenai alasan pembebasan Akbar Tandjung betul - betul memuakkan. Ingat anda merupakan salah satu yang bertanggung jawab atas kebejatan hukum negara ini. Seharusnya anda malu dengan gelar dan profesi akademis anda. Mendingan jadi pedagang kaki lima saja. Khan enak tidak perlu taat hukum?. Ingat prof, kekayaan dunia tidak ada artinya sama sekali dengan kemiskinan akhirat. Salam saya.
Terima kasihmu pada GolkarDaud 28.02.04 13:18
Profesor Yth. Artikel prof. betul2 ruaar biasa. Saya masih ingat ketika anda 'bersaing' untuk mejadi ketua MA. Waktu itu prof. didukung penuh oleh partai anda Golkar, anda Golkar kan prof. Apa putusan bebas Akbar Tanjung itu salah satu bukti ungkapan terima kasih dan loyalitas profesor terhadap partai Golkar. Kalu ya, saya salut, ternyata profesor termasik orang yang 'pandai' bersyukur/berterima kasih. Siiiplah.
PENDIDIKAN ...........kaum pelajar 29.05.04 23:08
salam sejahtera bagi beliau-beliau para pembuat kebijaksanaan tentang peraturan pendidikan.sampai kapankah kami para pelajar yg kurang mampu(kelas menengah kebawah)akan dapat melanjutkan pendidikan seperti para kaum terpelajar yg lainnya.dengan biaya yang murah bagi kami bukan bagi kalian bagi anda sekalian?
Tepat dibaca untuk para Hakim Agung MAHerlambang 11.03.04 21:24
Tulisan bagus, ide lumayan, tapi ahh... teori! Bagaimana kami mau bisa membaca dengan semangat ketika penterjemahan keadilan penulis saja nggak bisa. Kasus putusan bebas Akbar di MA memang tepat sebagai pelajaran bagi rakyat agar tidak terlalu percaya dengan mekanisme peradilan, dan ini pendidikan sangat berharga. Nah tulisan ini pun juga berharga, tapi bukan untuk rakyat yang membaca, cukup para Hakim Agung saja lah..
Peranan ...(pengajar vs hakim)imingn T 09.03.04 19:22
Prof. Bagir, Tulisan anda secara konseptual cukup baik, namun secara praktis tidak memberi kontribusi apa-apa, bahkan merugikan semangat mahasiswa hukum, karena anda sendiri seorang prof hukum dan ketua MA(gelar akademis dan MA tertinggi) hanya dapat memberi komentar, dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perbaikan kualitas hukum dan keadilan. Bahkan publik cenderung menilai anda menyia-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki kualitas hukum di Indonesia. Saya sendiri berpendapat bahwa entah Indonesia memang harus menderita karena SDM pengajar hukum tidak berkualitas, atau (ii) SDM hakim tidak berkualitas, baik dari keilmuan atau integritasnya. Saya hanya berharap, mudah-mudahan reformasi akan mendorong SDM berkualitas dapat terseleksi dan berposisi di tempat-tempat strategis dalam pengelolaan negara, termasuk MA.
sampiyan kok gitu komentatorgongbha 08.03.04 22:52
Yach para komentator saya salut idealisme anda, tapi saya yang ndak sreg adalah gaya dan sarkasme anda.Lha wong para hakim nan agung sudah punya dasar pertimbangan untuk membebaskan atawa tidak boss Akbar.Nah ya mestinya mereka akan mempertanggung jawabkan hasil putusannya terutama Allah Wajalla bukan sampeyan.Sampeyan itu siapa?. Gongbha Amsterdam
yang penting penanaman moralitasppotoda 08.03.04 22:48
Saya sepakat ide Prof.Bagir hanya yang harus ditambahkan adalah bagaimana penanaman moralitas dan bagaimana menentukan tolok ukur keberhasilan agar para calon penegak hukum yang bergelar sarjana hukum (dulu meester in de rechten) akan menampilkan sosok yang patut menjadi tauladan dan memang mengedepankan keadilan
tanggapanHarditya 05.03.04 14:44
terima kasih sebelumnya atas artikel prof., saya hanya ingin menggaris-bawahi bahwa prof hanya mengulas kekurangan dan kepesimisan pada sistem hukum khususnya pada pendidikan hukum, namun prof tidak menyentuh para pelaku dalam hal ini dosen hukum... saya sendiri mengalaminya prof. apakah kita akan terus berharap akan suatu sistem yang sangat sempurna hanya dengan membalikan telapak tangan?prof. sistem adalah benda yang abstrak yang akan berubah menjadi kokret apabila dijalankan oleh manusia yang berkompeten. pengalaman saya di fakultas hukum, hanya beberapa mata kuliah yang menurut saya dapat "mengena" pada pikiran keilmuan saya, namun sisanya hanyalah berupa teori-teori sistem hukum yang pengajarnya sendiri hanya mengajar dengan pendekatan teks-book saja, saya sendiri akan bingung kalau prof. hanya mengkritik pendidikan hukum dari segi sistim hukumnya, bukan dari para pengajarnya (tanpa bermaksud dan mengurangi rasa hormat saya pada para pengajar di sekolah hukum dulu). prof. apakah kita masih akan terus menyalahkan sistem (ada atau tidak) yang merupakan kambing hitam paling utama dari setiap persoalan?
gimana dih nih profeckosz 05.03.04 08:52
aku gak seg gara2 gara ni prof pendukung golkar, sok suci, pake acara ngomongin orang boong lagi, priksa tu anak buah atau bahkan dirinya sendiri. gak punya keberanian pada golkar unutk membubarkan partai ini. payah cuma dikasih kedudukan aja langsung diam. ntar ingat pak kalo udah tua ibadahnya dikencengin bukan di kencingin,, tapi mudah2an bapak bertobat dan buat keputusan yang dapat mengubah negara ini yang ancur, karena sebetulnya kedudukan bapak jauh lebih menentukan dibanding megawati
thanks Prof!!!maddenleo_siagian 02.03.04 18:38
Pertama, saya bangga waktu Prof kebanggaan almamaterku UNPAD akhirnya dilantik jadi Ketua MA. Akan tetapi setelah Prof duduk dengan tenang dan pada akhirnya MA menangani kasus Korupsi Akbar, rasa trimakasih saya menjadi sirna. Karena Apa yang anda ajarkan waktu kuliah PIH di Hukum Unpad yang Kata Prof tujuan hukum adalah Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum yang Prof kutip dari pendapat Radbruch, tidak muncul dalam putusan MA. Dan kemana rasa keadilan dan keyakinan Prof pergi. Dan yang membingungkan saya sampai sekarang ketika anda mengatakan Hakim Amirudin Zakaria, SH berbohong dan membentuk tim untuk menyelidiki keterlibatannya dalam kasus suap atau apa segala macam. Menjadi pertanyaan saya Prof apakah hanya Amirudin sendiri secara pribadi yang bertanggung jawab atas putusannya padahal dalam memutuskan perkara waktu itu diperiksa oleh Majelis Hakim dan juga ditandatangani juga oleh Majelis Hakim. Apakah mereka juga tidak bertanggung jawab Prof? Dan yang paling membingungkan juga Prof Kenapa waktu di PN Kasus Akbar diperiksa karena Korupsi sedangkan di MA yang menjadi pertimbangan adalah Akbar tidak bertanggung jawab karena dia hanya menjalankan perintah dari Habibie (President waktu itu). Apa gak rancu itu Prof. Dan kalau Habibie yang bertanggung jawab karena dia yang membrikan perintah kenapa dia yang diperiksa sebagai tersangka? Dan satu hal lagi sebelum saya kuliah Prof Kenapa anda memilih Ketua Majelis Hakim yang spesifikasinya Hukum Tata Negara (Paulus Efendi Lotulung) sementara kasus yang ditanganinya masalah korupsi? thanks Prof Bagir Manan, saya salut dan saya menunggu rasa keadilan Anda. (Maddenleo TS, Mah Hukum'00 UNPAD)

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.