hukumonline
Rabu, 11 November 2009
KHN Lakukan Kajian Terhadap RUU KUHAP
Hasil kajian itu kelak menjadi masukan buat DPR dan Pemerintah.
Mys
Dibaca: 702 Tanggapan: 2

Komisi Hukum Nasional (KHN), komisi negara yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 15 Tahun 2000, diketahui tengah melakukan kajian terhadap RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kajian sudah dimulai sejak Februari lalu, dan kemungkinan baru akan berakhir pada penghujung 2009.

 

Kajian ini dilakukan dengan tujuan antara lain mendapatkan gambaran lengkap tentang kewenangan pengadilan (hakim) dalam proses pra-ajudikasi, efektivitas pranata praperadilan, dan kelembagaan pengawasan pada proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Termasuk pula dibahas standar dan mekanisme lembaga pengawasan pada setiap tahapan projustisia tersebut.

 

Carut marut praktik peradilan pidana seperti sekarang bisa jadi disebabkan sistem pengawasan yang tidak jelas atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya praperadilan nyaris tidak pernah dikabulkan hakim karena hakim hanya melihat formalitas. Penyidik pun sering menjalankan kewenangan tanpa terkontrol. Munculnya kasus Polri melawan KPK bisa menjadi contoh konkrit proses penyidikan yang tidak berjalan pada relnya.

 

Dua tahun lalu, sebenarnya KHN sudah mencium adanya penyalahgunaan KUHAP untuk kepentingan kekuasaan, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Penyidik acapkali menutup atau memproses perkara karena kolusi dengan salah satu pihak, membiarkan terjadinya tindak pidana, merekayasa barang bukti, intimidasi secara psikis dan fisik, serta salah tangkap atau salah tahan. Pada tingkat penuntutan, acapkali penuntut tidak memberitahu lengkap tidaknya BAP atau BAP sudah memenuhi persyaratan untuk diteruskan ke pengadilan. Masih banyak contoh lain penyimpangan atau penyiasatan terhadap kelemahan KUHAP.

 

Menyadari kondisi itulah, KHN melaksanakan kajian lanjutan dengan meminta pandangan dari para pemangku kepentingan. Mulai dari hakim, jaksa, advokat hingga akademisi. Pandangan para pemangku penetingan dituangkan ke dalam kuestioner. “Sudah ada 347 kuestioner dari pemangku kepentingan seluruh Indonesia,” kata T. Rifqy Thantawi, salah seorang peneliti KHN.

 

Tim peneliti KHN akan mempresentasikan hasil sementara kajian itu di depan para pemangku kepentingan, Kamis (12/11). Menurut Rifqy, tim ingin mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait hasil penelitian. “Masukan dari banyak pihak berguna bagi tim peneliti,” ujarnya kepada hukumonline.

 

Ditambahkan Rifqy, hasil kajian itu kelak akan dijadikan masukan kepada DPR dan Pemerintah. “Mudah-mudahan bisa digunakan sebagai masukan”. Ini juga sejalan dengan tugas KHN, yakni memberikan pendapat tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat dan direncanakan oleh Pemerintah atau masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.

 

Cuma, sampai sekarang belum ada agenda pasti kapan RUU KUHAP dibahas di Senayan. Berdasarkan catatan hukumonline, RUU KUHAP sudah lama disusun. Kebutuhan untuk merevisinya pun sudah dianggap mendesak. Bukan saja karena banyak celah yang bisa disimpangi, tetapi juga karena perkembangan hukum acara yang demikian pesat. KUHAP perlu beradaptasi dengan prinsip-prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam proses projustisia. Masalahnya, dalam perjalanan penyusunan RUU KUHAP, ada pertentangan dan perbedaan pendapat antar pemangku kepentingan. Hasil kajian KHN bisa jadi juga akan memetakan perbedaan tersebut mengingat respondennya melibatkan polisi, jaksa, hakim, dan advokat.

 

RUU KUHAP ini merupakan draf revisi terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Undang-Undang yang lebih familiar disebut KUHAP itu merupakan pembaruan hukum acara secara total terhadap Herziene Inlands Reglement (HIR).

 

Selain KHN, sejumlah lembaga yang tergabung dalam Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana pernah melakukan penelitian serupa. Hasil penelitian itu juga menjadi masukan bagi Pemerintah dan DPR. Cuma, sampai saat ini DPR dan Pemerintah belum membahas RUU KUHAP.

 

 

Share:
tanggapan
Perlu Lembaga PengawasGomgom Hutagalung 12.11.09 16:43
Revisi KUHAP perlu segera mendapat perhatian Eksekutif dan Legislatif. Pembahasan RUU KUHAP harus merupakan prioritas untuk segera direvisi atau diamandemen mengingat banyaknya kelemahan KUHAP yang dapat disalahgunakan oleh penegak hukum terutama dalam penyidikan dan penuntutan. Hal-hal yang sangat perlu untuk direvisi adalah antara lain: 1. Mengenai pasal 21 ayat 1 perlunya penahanan yang bersifat subyektif. 2. Mengenai pengenaan pasal yang disangkakan, seringkali dipaksakan dan dterkesan mengada-ada hanya agar tersangka dapat dilakukan penahan. Biasanya digunakan cara-cara penambahan Pasal Jocnto dengan pasal tertentu. 3. Tentang bukti permulaan yang cukup, juga sangat subyektif. Dan masih banyak lagi kelemahan KUHAP yang dapat disalagunakan Penyidik maupun JPU, sehingga hukum dapat diperjual belikan. Banyaknya kewenangan Penyidik dasn JPU yang bersifat subyektif dan tidak satupun lembaga atau Institusi yang dapat melakukan koreksi termasuk Praperadilan sekalipun. Hal ini pula yang sering perdebatan Advokat/Kuasa Hukum tersangka dengan Penyidik maupun JPU namun kuasa hukum tersangka selalu kalah tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa pasrah sampai kasus disidangkan.
hal baruFithrah 12.11.09 09:19
carut marut selama ini karena : 1. dalam proses penyidikan JPU tidak langsung dilibatkan ; 2.sangat tertutupnya penyidikan sedangkan JPU hanya mengetahui dari berkas perkara ; 3. hak tersangka mendapatkan bantuan hukum tidak ada ; 4. masih terdapat alat bukti petunjuk yg sering digunakan sbg unsur mejerat tersangka ; untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap : 1. Peran JPU sudah ada sejak penyidikan dimulai ; 2. JPU bisa langsung mengambil alih penyidikan jika proses penyidikan berjalan tidak lancar ; 3. perlunya perlidungan tersangka dalam proses penyidikan dengan didampingi pengacara karena banyak tersangka yg melek hukum ; 4. menghilangkan alat bukti petunjuk dalam KUHAP sehingga pelaku kejahatan dijerat dengan fakta perbuatan yang jelas ; 5. Menghilangkan unsur dalam pasal 184 "Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya". hal ini karena sebagai acua Hakim dalam membebaskan perkara, padahal alat bukti yg dihadirkan kepersidangan sudah lengkap.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.