hukumonline
Kamis, 12 November 2009
Korupsi APBD Supiori:
Kewenangan BPKP Hitung Kerugian Negara Dipersoalkan
Pengacara terdakwa berpendapat, berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum. Bukan BPKP.
Ash
Dibaca: 1724 Tanggapan: 1

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai tak berwenang menilai dan menetapkan kerugian negara/daerah, sehingga penuntut umum pada KPK telah keliru mencantumkan kerugian keuangan negara berdasarkan laporan BPKP dalam surat dakwaan. Hal itu terungkap dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan tim kuasa hukum Suryadi Sentosa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (11/11).

 

Seperti diketahui, pada Senin pekan lalu (2/11), terdakwa Suryadi Sentosa, Komisaris Utama PT Multi Makmur Jaya Abadi (MMJA) didakwa telah memperkaya diri sendiri dan sejumlah pegawai Pemkab Supiori Papua saat melaksanakan tujuh proyek di Pemkab Supiori dalam kurun waktu 2005-2008. Akibat perbuatannya itu, jaksa menyebutkan bahwa Suryadi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp36,5 miliar yang bersumber dari APBD 2006-2008 Pemkab Supiori. 

 

Ia dijerat dengan dakwaan berlapis (subsidairitas) yakni primer Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Sementara untuk dakwaan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 

 

Dalam eksepsi yang dibacakan secara bergantian oleh tim kuasa hukum yang diketuai Juniver Girsang mengakui sebelum tahun 2006 terdapat dualisme kewenangan dalam memeriksa, menghitung, menilai, dan menetapkan kerugian negara yakni BPK dan BPKP. Namun sejak terbitnya UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, kata Juniver, hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

 

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU BPK yang menyebutkan, “BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

 

Dalam Pasal 10 ayat (2) pun dijelaskan, “Penilaian kerugian negara dan atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.”

 

Dari ketentuan itu, menunjukkan bahwa BPKP tak berwenang lagi menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara. Karenanya, kerugian negara yang menggunakan hasil penghitungan BPKP dalam dakwaan primer dianggap tidak cermat, jelas, lengkap, dan kabur, sehingga batal demi hukum.

 

Selain itu, pengacara terdakwa menganggap bahwa tujuh perbuatan dalam pelaksanaan proyek sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pun dianggap tidak cermat, jelas, dan lengkap. Sebab dari ketujuh perbuatan itu tak ada uraian tentang siapa-siapa yang diperkaya, berapa jumlah uang yang diterima masing-masing, dan berapa jumlah kerugian negara, sehingga dakwaan dianggap kabur dan batal demi hukum. 

     

Pada bagian lain, kuasa hukum terdakwa Suryadi mempersoalkan pencantuman ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Namun, penuntut umum hanya mencantumkan pasal yang dilanggar tanpa diuraikan apa isi pasal tersebut. Karenanya, uraian seperti dianggap tidak jelas, cermat, dan lengkap, sehingga dakwaan dianggap kabur dan harus batal demi hukum.

 

Di akhir keberatannya, tim kuasa hukum meminta kepada majelis hakim agar menerima keberatannya dan menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum.

 

Sidang yang dipimpin hakim Nani Indrawati memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi nota keberatan itu selama sepekan. Sidang ditunda pada Senin (16/11) untuk mendengarkan tanggapan atas eksepsi dari penuntut umum.

Share:
tanggapan
Konfirmasi aja...Didik Yulianto 16.05.10 18:43
Saya setuju seperti apa yang diuraikan oleh kuasa hukum terdakwa yang menyatakan bahwa yang berhak memeriksa adalah BPK, hal ini terdapat pada UUD'45 amandemen Perubahan Ketiga Pasal 23E ayat 1 yang menyatakan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Artinya, hanya BPK lah yang berhak memeriksa keuangan negara. Namun pada kenyataannya masih banyak pemda-pemda di papua yang diperiksa oleh BPKP. Saya kurang tahu apa yang menjadi dasar BPKP untuk memeriksa. Namun apabila ketentuan yang dipakai selama ini bertentangan dengan UUD'45, tentunya ketentuan tersebut batal demi hukum atau gugur dengan sendirinya. Sekarang yang menjadi pertanyaanya adalah tentang pemikiran: 1. "Azas Legalitas (Gen straaf zonder schuld)", kurang lebih artinya orang tidak bisa dihukum kalau tidak ada ketentuan yang mengaturnya. 2. Pemikiran yang menurut saya memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu "Sesuatu tidak boleh dilakukan, kalau itu ada larangannya dan sesuatu boleh dan/atau dapat dilakukan kalau itu dianjurkan". Terkait permasalah diatas, BPK lah yang dianjurkan dan telah sesuai dengan azas legalitas. Namun tidak ada peraturan yang melarang lembaga lain untuk memeriksa keuangan negara. Inilah hal yang menurut saya masih sangat rancu. Hal ini seperti kasus ketika lembaga Kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali. Pengajuan PK oleh Kejaksaan pada MA dalam sejarahnya pernah ditolak namun pernah juga diterima. Untuk itu perlu ada ketentuan yang tegas atau mahzab dalam sistem hukum kita manakah yang lebih diutamakan, antara "sesuatu tidak boleh dilakukan kalau ada larangannya" ataukah "sesuatu hanya boleh dilakukan oleh ketentuan yang menganjurkanya", singkatnya manakah yang diutamakan antara "larangan" ataukah "anjuran". Demikian pemikiran saya, saya sangat senang apabila ada kawan-kawan ataupun senior-senior hukum (orang yang lebih mengerti hukum daripada saya)berkenan memberikan "pencerahan" pada saya. Terima kasih...

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.