hukumonline
Senin, 16 November 2009
Pro-Kontra Pelarangan Siaran Langsung dari Ruang Sidang
Komisi Penyiaran Indonesia berwacana melarang siaran langsung televisi dari ruang sidang. Ada yang setuju tetapi ada juga yang tak setuju. Ketua MA justru ikut dalam kelompok yang setuju pelarangan.
Ali/Mys
Dibaca: 504 Tanggapan: 2
Pro-Kontra Pelarangan Siaran Langsung dari Ruang Sidang
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Ada sesuatu yang berbeda dalam sidang pembacaan dakwaan terhadap Antasari Azhar sebagai terdakwa kasus pembunuhan, beberapa waktu lalu. Sejumlah stasiun televisi nasional menyiarkan proses persidangan langsung dari luar sidang. Masyarakat pun tak perlu repot-repot datang ke gedung pengadilan untuk memantau proses persidangan itu. 

Tak berselang lama. Siaran langsung persidangan kembali ditayangkan. Yakni dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan oleh Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah itu juga disiarkan oleh sejumlah televisi nasional. Sidang yang berlangsung sekitar empat jam itu tak hanya disiarkan secara langsung tetapi disiarkan ulang kembali pada malam harinya.

Bila anda salah satu pemirsa setia siaran langsung sidang, maka siap-siaplah untuk kecewa. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sasa Djuarsa melontarkan wacana melarang siaran langsung televisi dari ruang sidang. Alasannya, karena penayangan secara langsung dapat mempengaruhi opini publik terhadap suatu kasus. “Stasiun televisi tidak boleh melakukan liputan langsung proses jalannya persidangan karena itu bisa mempengaruhi opini publik sebelum ada vonis dari majelis hakim,” tegasnya di Gedung DPR, beberapa waktu lalu.

Wacana ini justru mendapat dukungan dari Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa. “Menurut saya, untuk peradilan di lingkungan MA, tidak perlu (sidang disiarkan secara langsung,-red),” ujarnya di Gedung MA, Jumat (13/11). Ia mengatakan meski sidang terbuka untuk umum, namun keterbukaan itu lebih ditekankan untuk pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung.

“Ada masalah yang sifatnya privasi bagi pihak-pihak yang berperkara makanya orang yang datang ke pengadilan adalah orang yang berkepentingan dengan perkara itu,” kata Harifin. Ia menyatakan di luar negeri pun tidak ada sidang yang disiarkan secara ‘live’.

Namun, meski setuju dengan pelarangan ini, Harifin belum mau buru-buru menginstruksi ke pengadilan di bawah MA. Ia juga merasa perlu melihat dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi. “Nanti kami akan kaji dari aspek akses untuk memperoleh informasi,” ujarnya. Ia juga menegaskan keterbukaan pengadilan tidak berarti harus benar-benar ‘telanjang’.

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), menilai wacana ini bertentangan dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU itu secara tegas menjamin ‘right to know’ bagi masyarakat. “Right to know itu meliputi hak untuk menghadiri pertemuan. Termasuk disini menghadiri persidangan,” ujarnya.

Salah satu alasan KPI melarang siaran langsung persidangan adalah untuk melindungi anak-anak. Hal ini mengacu pembacaan dakwaan vulgar dalam kasus Antasari. Namun, menurut Agus, alasan ini tidak tepat. “Alasan yang dapat dibenarkan melarang siaran live sidang adalah demi melindungi proses penegakan hukum. Misalnya, untuk melindungi saksi pelapor,” tegasnya. Ketentuan ini memang diatur dalam Pasal 17 UU KIP.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga sempat mempertimbangkan Pasal  17 UU KIP ini ketika membuka sidang pengujian UU KPK yang mengagendakan mendengarkan rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi dua pimpinan KPK itu. Ia tahu betul bahwa sejumlah stasiun televisi sudah siap menanyangkan secara langsung rekaman percakapan yang menghebohkan itu.

Namun, ketentuan itu dikesampingkan mengingat UU MK yang secara tegas menyebutkan bahwa sidang MK terbuka untuk umum. Pasal 40 UU MK berbunyi ‘Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim’.  

Ketentuan sidang terbuka untuk umum juga berlaku di hukum acara pidana. Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan ‘Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak’.

Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun juga tak sependapat dengan wacana pelarangan ini. “Kewenangan KPI itu diberikan oleh UU. Sedangkan yang akan dilarang adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Sangat tidak pada tepatnya bila KPI mau membatasi,” ujarnya. Pasal 28F memberi jaminan kepada setiap orang untuk memperoleh informasi.

Share:
tanggapan
konyolll.....devile advocate 16.11.09 17:27
Saudara Arifin Tumpa anda sebagai SH masa tidak dapat mengartikan "sidang terbuka untuk umum" itu berarti bahwa sidang itu TERBUKA UNTUK SIAPA SAJA bukan hanya untuk para pihak, tetapi sekali lagi UNTUK MASYARAKAT dimana tujuan filosofisnya adalah agar masyarakat dapat memonitoring mengawasi jalannya peradilan yang FAIL dan ADIL, buat TIFATUL SEMBIRING dan KPI klo ngomong mbok ya di liat dulu bertentangan tidak dengan peraturan yang lain SUDAH JELAS di dalam KUHAP dianut asas "PERADILAN YANG TERBUKAT UNTUK UMUM" diman akibatnya jika tidak terbuka maka "PUTUSAN DAPAT DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM" tifatul jangan cari sensasi deh,,hihihhi..., semuanya sudah jelas mengenai "vulgar" itu adalah kesalahan "Jaksa c.q. cyrus sinaga yang TIDAK BISA membuat SURAT DAKWAAN, yan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dasar dakwaan,,,, konyoll emang negara ini,,,,WACANA TERSEBUT AKAN MERUSAK PERADILAN INDONESIA
Sidang Terbuka untuk umumsoy 16.11.09 08:03
"..namun keterbukaan itu lebih ditekankan untuk pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung", Tidak jelas dari mana Harifin A. Tumpa mendapatkan interpretasi dari prinsip hukum acara di Indonesia bahwa sidang terbuka untuk umum (kecuali utk kasus2 tertentu), perihal kasus Antasari, seharusnya yang ditindak jaksanya (Cirus Sinaga), karena memaparkan hal-hal yang bukan merupakan fakta hukum di Pengadilan, bukan malah mengkerdilkan peranan masyarakat dalam pengawasan lembaga peradilan di Indonesia. Sungguh disayangkan, bahkan KPI sekalipun ternyata tidak lepas dari lika-liku politik di Indonesia.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.