hukumonline
Rabu, 18 November 2009
MK Memberi Tafsir Masa Jabatan Kepala Daerah
Wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang berhalangan untuk sisa masa jabatan 2,5 tahun atau lebih dihitung satu periode. Sedangkan bila kurang dari 2,5 tahun tidak dihitung satu periode. Hal ini berkaitan dengan batasan bahwa kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tidak boleh lagi menjadi calon.
Ali
Dibaca: 5252 Tanggapan: 0
MK Memberi Tafsir Masa Jabatan Kepala Daerah
Foto: Sgp

Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan. Bagaimana bila seorang wakil kepala daerah naik menggantikan kepala daerahnya yang berhalangan tetap? Apakah sisa masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah yang diemban wakil kepala daerah itu bisa dihitung sebagai satu periode atau tidak?

 

Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara gamblang oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memang baru saja mengeluarkan putusan terhadap pengujian Pasal 58 huruf o UU Pemda. MK memang menyatakan pasal itu tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu.

 

Menurut Mahkamah, bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode.

 

“Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Selasa (17/11). Asas yang digunakan adalah asas proporsionalitas.

 

Sekedar mengingatkan, tercatat ada tiga kepala daerah yang mempersoalkan ketentuan Pasal 58 huruf o ini. Mereka adalah Bupati Karimun (Kepulauan Riau) Nurdin Basirun, Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono, dan Bupati Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur Gabriel Manek. Mereka pernah menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap ketika menjabat sebagai wakil kepala daerah.

 

Ketiganya memang ingin mencalonkan diri lagi menjadi kepala daerah. Namun, pertanyaan apakah diangkatnya mereka sebagai pejabat sementara kepala daerah dihitung sebagai satu periode? Sedangkan Pasal 58 huruf o menyatakan bila kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tidak boleh lagi ikut pilkada.

 

Berdasarkan putusan MK ini, hanya Bambang yang ketiban sial. Ia menjabat selama dua tahun sembilan bulan ketika menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap. Alhasil, jabatan itu harus dihitung sebagai satu periode.

 

Sedangkan, Nurdin dan Gabriel bisa tersenyum lega. Nurdin hanya meneruskan 9 bulan dan Gabriel meneruskan 9,5 bulan jabatan kepala daerah yang berhalangan tetap. Sehingga, keduanya tidak dihitung menjalani satu periode kepala daerah ketika menggantikan kepala daerah yang berhalangan tetap.

 

Kuasa Hukum Bambang, Andi M Asrun menilai putusan ini tidak adil. “Apa dasarnya MK menggunakan hitungan matematis dengan angka 2,5 tahun,” ujarnya. Ia menilai putusan ini tidak proporsional. Asrun malah menyarankan Bambang meminta pendapat hukum ke MA berupa fatwa. “Supaya menjelaskan definisi masa jabatan,” tambahnya.

 

Bupati Jembrana

Selain itu, putusan ini juga menolak permohonan yang diajukan oleh Bupati Jembrana Bali, I Gede Warsa. Ia juga mempersoalkan periode jabatan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 58 huruf o UU Pemda. I Gede memang telah menjabat sebagai Bupati Jembrana dua kali, tetapi proses pemilihan pada periode pertama berbeda dengan periode kedua.

 

Periode pertama pada 2000-2005, ia dipilih oleh DPRD Kabupaten Jembrana sebagai Bupati. Namun, terjadi perubahan peraturan. Karenanya, pada periode kedua, 2005-2010, ia dipilih secara langsung oleh rakyat Jembrana. I Gede meminta seharusnya UU Pemda yang lahir tahun 2004 tidak diberlakukan surut. Artinya, ia meminta masa jabatan pada 2000-2005 tidak dihitung sebagai satu periode.

 

Namun, argumen ini ditolak oleh MK. “Hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh berlakunya dua undang-undang yang berbeda,” tegas Mahfud saat membacakan amar putusan. Alasannya, meski berbeda, kedua undang-undang itu (UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2004) merupakan kebijakan pembentuk undang-undang tentang sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih yang memiliki kadar demokrasi yang sama sesuai dnegan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.