Menkeu Sri Mulyani tak gentar menghadapi semua tudingan yang mengarah padanya terkait skandal penalangan dana pemerintah pada PT Bank Century Tbk. Dirinya yakin keputusan yang dibuat pemerintah sudah sesuai prosedur yang ada. "Semua rapat tentang keputusan pemerintah di Departemen Keuangan terekam, jadi silakan diperiksa," urai Menkeu saat menghadiri IPK 2009 TII di Jakarta, Selasa (17/11).
Menkeu mengaku heran, mengapa saat ini apa yang dialami Bank Centuy, yang kini menjadi Bank Mutiara, masuk ke proses politik. Dia yakin akuntabilitas kebijakan penanganan Bank Century sudah dilakukan. "Saya tidak tahu tujuan yang ingin dilihat dari proses politik itu," sahutnya.
Perubahan sikap DPR itu membuat Menkeu heran. Padahal, DPR sendiri yang meminta pada pemerintah dalam beberapa kesempatan agar BPK melakukan audit investigasi terkait pemberian talangan dana bagi Bank Century.
BPK, tutur Sri Mulyani, masih dalam proses melakukan apa yang diminta DPR. BPK menurut Menkeu akan melihat sisi obyektif kebijakan pemerintah menangani Bank Century untuk kemudian dilaporkan pada DPR. Karena itu, dia enggan berkomentar banyak mengenai Bank Century. Dia mengkhawatirkan banyak pihak yang menunggangi proses penyelesaian skandal Bank Century. "Kalau saya berkomentar saat ini, terlalu dini," katanya.
Sedangkan Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyatakan pihaknya menunggu hasil audit investigasi BPK untuk menyelidiki dugaan korupsi terkait penyaluran dana pemerintah pada Bank Century. "Kita tetap harus menunggu hasil audit BPK," terangnya di tempat sama.
