hukumonline
Kamis, 26 November 2009
Panitia Seleksi 'Kesulitan' Mencari Hakim Adhoc Tipikor
Seleksi hakim adhoc tipikor minim peminat. Pansel bahkan sampai memperpanjang masa pendaftaran.
Ali/Mys
Dibaca: 3463 Tanggapan: 0

Panitia Seleksi hakim adhoc tindak pidana korupsi (tipikor) tampaknya harus bekerja lebih keras lagi. Usaha untuk mendapatkan hakim adhoc tipikor yang berkualitas tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya. Sampai batas waktu pendaftaran berakhir, jumlah calon peserta belum sesuai dengan harapan panitia seleksi. Alhasil, pendaftaran yang seharusnya ditutup pada 25 November diperpanjang hingga paling lambat 7 Desember 2009.

 

Anggota Pansel Bambang Widjojanto tak secara tegas menyatakan alasan perpanjangan waktu pendaftaran karena minimnya pendaftar. “Bahasa kami, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya kepada hukumonline, Kamis (26/11). Selain itu, Pansel juga meminta berbagai kalangan, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi di bidang hukum, dan kalangan Perguruan Tinggi untuk merekomendasikan calon-calon hakim adhoc yang potensial.

 

Bambang bahkan sampai menggunakan istilah emergency call. Ia menguraikan fakta bahwa kasus korupsi semakin lama bukan semakin sedikit. Di tambah lagi dengan perlawanan koruptor yang semakin keras. Sehingga, lanjutnya, sangat diperlukan orang-orang yang mau mewakafkan sebagian waktunya untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. “Saya ingin meng-appeal (memohon,-red) untuk menggugah mereka. Ini sangat penting,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Bambang mengutarakan pemberantasan korupsi sedang membutuhkan sumber energi. “Ini untuk kemaslahatan bersama,” tambahnya. Ia memang merasa perlu menyatakan hal tersebut. Pasalnya, meski waktu pendaftaran telah diperpanjang, calon hakim adhoc tipikor yang mendaftar belum sesuai harapan. “Kemarin, calon yang mendaftar sudah sekitar 60 orang. Kami targetkan sekitar 2 atau 3 kali lipatnya,” ujar Bambang.

 

Sekedar mengingatkan, UU Pengadilan Tipikor mengamanatkan agar pengadilan tipikor dibentuk di setiap provinsi di Indonesia. Untuk tahap awal, MA akan membentuk pengadilan tipikor di tujuh provinsi, yakni, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda dan Makassar. Sehingga hakim ad hoc tipikor yang sedang diseleksi ini untuk mengisi pengadilan tipikor di tujuh daerah itu baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. 

 

Syarat untuk menjadi hakim adhoc tipikor diatur dalam Pasal 12 UU No 49 Tahun 2009 Pengadilan Tipikor. Persyaratannya adalah warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik, dan melaporkan harta kekayaan. Calon hakim adhoc juga harus jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik.

 

Selain itu, Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor mensyaratkan calon hakim adhoc harus berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 tahun untuk pengadilan Tipikor tingkat pertama dan banding. Sedangkan untuk hakim adhoc di tingkat MA harus berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun.

 

Calon hakim adhoc juga harus membuktikan dirinya tidak pernah dipidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Para calon juga harus bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tipikor. Terakhir, para calon juga tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan anggota partai politik.

 

Kompensasi

Peneliti Lembaga untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil mengaku sudah memprediksi seleksi hakim adhoc tipikor ini akan sepi peminat. Selain persyaratannya yang berat, dibentuknya pengadilan adhoc di setiap provinsi juga menjadi faktornya. “Semakin banyak pengadilan tipikor yang dibentuk, semakin banyak hakim adhoc yang dibutuhkan,” ujarnya.

 

Arsil menduga salah satu faktor yang menyebabkan minimnya peminat adalah masalah kesejahteraan. Menurutnya, pansel juga harus mengumumkan berapa gaji yang akan diterima oleh para hakim adhoc itu. Ia menilai bila standar gaji yang digunakan sekarang adalah sekitar 8 sampai 12 juta. “Kalau ada kenaikan sebaiknya diumumkan agar masyarakat juga mengetahui,” ujarnya. Atau malah, lanjut Arsil, yang digunakan adalah standar gaji hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebesar 3 sampai 4 juta.

 

Menurut Arsil, saat ini pun para hakim adhoc tipikor kerap mengeluh seputar gaji. “Walaupun menjadi hakim itu bukan pekerjaan biasa, tetapi kan harus manusiawi juga,” tuturnya. Apalagi, lanjutnya, Pasal 12 huruf k menyatakan hakim adhoc harus bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim adhoc tipikor.

 

Bambang menyadari pasal itu berpotensi mengganjal calon yang berkualitas. Misalnya ada dosen yang cukup potensial, apakah harus mengundurkan diri sebagai pengajar atau tidak. “Kami akan kaji apakah dosen masih bisa mengajar bila mereka menjadi hakim adhoc,” pungkasnya.

 

Sementara itu, masalah hakim adhoc ini ternyata juga menarik perhatian sejumlah lembaga swadaya masyarakat pemerhati pengadilan tipikor. Para pemangku kepentingan itu akan menggelar pertemuan membahas kelemahan UU Pengadilan Tipikor. Termasuk, kesulitan mencari hakim ad hoc yang berkualitas.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.