Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin yakin survei integritas pelayanan publik yang dilakukan komisi akan ditanggapi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Kita akan berkoordinasi. Pasti ditanggapi dengan baik,” tandas Jasin di Jakarta, Rabu (23/12).
Jasin melanjutkan, survei itu adalah penilaian masyarakat. Jika instansi yang dinilai tidak mengakui pernyataan masyarakat, justru makin banyak pertanyaan datang pada lembaga tersebut.
Menurutnya, instansi manapun akan terbuka karena penilaian masyarakat pada survei ini dilakukan agar ada perbaikan.
Seperti diketahui, Polri menempati peringkat kedua dari lima belas instansi yang masih menerapkan praktik suap menurut survei KPK. Survei yang dilakukan pada April – September 2009 menyebutkan, ada beberapa unit layanan di instansi tersebut yang masih menerapkan praktik suap pada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
Jasa layanan Polri yang terburuk menurut survei KPK adalah pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), layanan pengaduan pencurian bermotor. Sedangkan hasil survei KPK pada MA disebutkan penyumbang skor terendah pada layanan keperdataan, kepidanaan, dan biaya perkara.