hukumonline
Rabu, 30 Desember 2009
MK ‘Perintahkan’ Ketua PT Ambil Sumpah Advokat
Ketua PT harus mengambil sumpah calon advokat dari organisasi advokat yang secara de facto eksis, Peradi dan KAI, dalam jangka waktu dua tahun. Setelah itu, harus sudah benar-benar terbentuk wadah tunggal advokat.
Ali
Dibaca: 11979 Tanggapan: 16
MK ‘Perintahkan’ Ketua PT Ambil Sumpah Advokat
MK memberi tenggat waktu dua tahun kepada advokat untuk melebur kedalam wadah tunggal. Foto: Sgp

Para calon advokat mungkin akan tersenyum gembira mendengar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Mahkamah secara tegas memerintahkan agar setiap Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia harus melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1). Yakni, segera mengambil sumpah para calon advokat.

 

“Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu dua tahun sejak amar Putusan ini diucapkan,” jelas Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD, di ruang sidang MK, Rabu (30/12).

 

Sebelumnya, nasib para calon advokat memang terkatung-katung. Awalnya dari pecahnya organisasi advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI). Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan surat kepada Ketua PT di seluruh Indonesia agar tidak mengambil sumpah calon advokat sampai terciptanya wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat.

 

Para calon advokat pun berontak. Mereka menguji Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang mengharuskan agar calon advokat diambil sumpah di Pengadilan Tinggi sebelum berpraktek. Mahkamah memang tidak menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi, melainkan hanya memberi petunjuk agar Pasal itu dijalankan sesuai dengan rohnya.

 

Mahkamah, masih dalam putusannya, memang memberi jangka waktu dua tahun bagi Ketua PT. Yakni, dalam jangka waktu itu, Ketua PT harus mengambil sumpah para calon advokat darimana pun organisasinya. Mahkamah memang tak menyebut organisasi mana yang dimaksud, tetapi berdasarkan surat Ketua MA setidaknya ada tiga organisasi advokat yang 'diakui'. Peradi, KAI dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).

 

Setelah dua tahun, Mahkamah berharap agar perselisihan organisasi advokat itu telah selesai. “Apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang Organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum,” jelas Mahfud.

 

Putusan ini memang menggembirakan para calon advokat, tetapi menjadi pilihan dilematis bagi Ketua PT di seluruh Indonesia. Di satu sisi, Surat Ketua MA yang menyatakan agar Ketua PT tidak mengambil sumpah calon advokat sampai terciptanya organisasi wadah tunggal advokat, namun disisi lain datang putusan MK yang memerintahkan sebaliknya.

 

Juru Bicara MA Hatta Ali mengakui baru mengetahui putusan ini. Karenanya, ia belum membaca putusan ini secara lengkap. Namun, ia mengatakan akan membawa masalah ini untuk dibahas dalam rapat pimpinan MA. Ia juga tak mau terburu-buru menyatakan sikap MA akan menarik surat sebelumnya atau tidak. “Nanti kita rapatkan dulu,” ujarnya kepada hukumonline.

 

Meski begitu, Hatta sempat melontarkan kritik terhadap putusan MK ini. Yakni, terkait jangka waktu dua tahun agar para organisasi advokat itu menyelesaikan persoalannya. “Kenapa harus menunggu dua tahun agar organisasi-organisasi advokat itu supaya berdamai? Mengapa tidak disuruh selesaikan sekarang saja?” kritiknya.

 

Peradi vs KAI

Sekretaris Jenderal KAI Roberto Hutagalung menilai putusan ini cukup fair. “Putusan ini mengakomodir kepentingan KAI,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa putusan ini telah mengakui KAI sebagai organisasi advokat secara de facto. Jangka waktu dua tahun, dinilai Roberto sebagai perpanjangan waktu agar para advokat benar-benar mewujudkan wadah tunggal advokat.

 

Ketua Umum DPN Peradi Otto Hasibuan justru punya tafsiran sendiri. Menurutnya, membaca putusan ini harus dikaitkan dengan putusan MK sebelumnya bahwa Peradi adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. “MK menyatakan Ketua PT harus mengambil sumpah tanpa mengkaitkan dengan organisasi advokat yang secara de facto ada,” ujarnya.

 

Kata 'tanpa' dalam amar putusan MK ini menjadi sangat penting. Karena, lanjut Otto, organisasi advokat yang secara de facto itu harus dikesampingkan. “Yang bisa disumpah adalah organisasi yang sudah sah secara yuridis dalam putusan MK sebelumnya, yakni Peradi,” ujarnya memberi tafsir. Namun berdasarkan catatan hukumonline, dalam Putusan MK ini tak ada satu kalimat pun dalam amar putusan yang menyatakan putusan ini merujuk pada putusan MK sebelumnya. 

 

 

Share:
tanggapan
seleksi alamJUNAIDI, SH 20.04.13 09:48
kenapa harus pusing dengan organisasi sekarang kita lihat dari sisi profesi darimanapun organisasinya advokat tetap lah advokat yang merupakan profesi menurut undang2 jadi utk eksis tidaknya mereka biarlah ALAM YANG MENYELEKSI.......bravo ADVOKAT INDONESIA..!!!
TIM LBH STREER LAWYER tertawa melihat PERADI vsKAILBH STREET LAWYER 07.04.10 13:49
TIM LBH STREET LAWYER memberikan sebuah solusi kepada senior2x Advokat, lebih baik dilebur menjadi 1 (satu) dan Biaya PKPA/DKPA mohon lebih murah atau materi itu di beri pada waktu kuliah, sehingga advokat muda hanya ikut tes saja dan langsung praktek. Hormatku TIM LBH STREET LAWYER
Sudahlah... jangan berkelit dengan Putusan MKputrisani 07.03.10 11:47
Kutipan Putusan MK : “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya. Pertanyaannya? Calon Advokat yang Mana?Jika kita lihat, SECARA DE FACTO, adalah PERADI,sedangkan KAI adalah tandingan, secara hukum namanya "ILEGAL". Untuk para Calon Advokat, sudah jelas.. Peradi organisasi yang De Facto, jangan berkelit dengan putusan MK. Tidak ada putusan MK yang melegalkan KAI, seperti yang ditafsirkan oleh Sekjen KAI Roberto H. Kalaulah semua advokat sudah salah tafsir begini.., untuk kepentingan pribadi dan kekuasaan,akhirnya hukum yang ada di negeri ini akan menjadi REKAYASA HUKUM. Dalam jangka 2 tahun, meleburlah dalam Peradi, dari Peradi dan KAI ini keluarlah nama baru organisasi Advokat. Begitu, yang harus dilakukan,jika paham manafsirkan putusan MK. Tanpa bermaksud membela Peradi, maupun menyudutkan KAI, para petinggi organisasi, harus menyadari.. bahwa, masih banyak advokat di negeri ini, warnya..Putih bersih, tidak terkontaminasi oleh warna hitam ataupun jadi Abu-abu. Kebenaran tidak dapat dibeli dengan uang, jika kebijakan yang dijalankan sesuai aturan.
INKONSISTENSI PUTUSAN MKFAHRI BACHMID 15.01.10 19:23
DENGAN PUTUSAN MK ini,maka skali lg bhwa MK melakukan suatu sikap tdk konsisten dgn putusan sebelumnya yg telah sejalan dgn semangat terbentuknya SINGLE BAR ASSOCIATION,knp mahkamah mengambil posisi yg tdk populer,?mahkamah tdk membuat solusi melainkan kesemrawutan saja,apalagi ditambah dgn limit waktu 2 tahun,sy tdk dpt menangkap reation d'etre dri kebijakan 2 thn tersebut krna tdk logis,knp bukan 3 bln atau 6 bln,?krna limit waktu 2 thn telah diatur dlm UU NO 18/2008 dan secara hkm telah selesai dgn terbentuknya PERADI,.ini adalah putusan yg anomali,..
bersatulah rekan rekankunurhadi 11.01.10 22:27
sebagai sesama penegak hukum mari kita bersatu untuk menuju hari esok yang lebih baik dan mari kita tinggalkan perbedaan yang telah lalu karna advocad adalah oficium nobile (bravo advocad)
proficiat buat anraham amos cum suisthomas aquino 11.01.10 20:15
terbukti, kai adalah pelopor advokat pejuang. melalui jalan berliku yang melelahkan akhirnya abraham amos, cs, kandidat advokat kai, mampu menorehkan sejarah bagi perjalanan organisasi advokat. mereka yang dihujat, katanya kai tak bermutu, abraham amos tak lulus di peradi, tetapi dari yang diremehkan justru perjuangannya membawa kemanfaatan tak terkira bagi advokat indonesia saat ini dan di masa depan. mereka ini "baru" kandidat advokat kai, belum advokat, maka kita patut optimis bahwa advokat kai adalah advokat pejuang.
Kebenaran tak bisa dibungkamTomas Aquino 10.01.10 21:22
mari kita ucapkan terima kasih kepada abraham amos dkk. sesungguhnya merekalah advokat tulen. dari keterpurukan ia mampu memperjuangkan nasib sesamanya untuk menjadi advokat meski untuk itu ia dihujat, dihina, direndahkan. sejarah mencatat perjuangannya.
Terimakasih para Pejuang Advokatyutisayuti 31.12.09 23:03
sebaiknya sesama Advokat dapat berbaikan dan tidak perlu mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok sesuai dengan kode etik Advokat, ini adalah bukti dari para pejuang2 Advokat yang masih mempunyai keinginan untuk menyatukan seluruh Advokat di Indonesia, terima kasih para petinggi advokat yang telah berjuang untuk para advokat muda
sebaiknya akur sajaasmaun 31.12.09 17:29
Rekan sejawat yg ada di PERADI dan KAI sebaiknya duduk bersama memikirkan kelanjuntan organisasi ini, kasian dong teman didaerah, lebih mikirekan gimana didaerah ada DPCnya yg dpt ngurusin teman2 didaerah.
Tidak ada Organsasi Advokat yang de jureAnggiat Panggabean 31.12.09 16:40
Putusan MK 101 sudah jelas menegaskan bahwa PT wajib mengambil sumpah tanpa mengaitkan organisasi advokat, kedua Organisai Advokat tidak ada yang "de jure" keduanya "de facto" (3.14 huruf f Putusan MK no.101), organisai de facto harus membentuk wadah tunggal dalam wkt 2 tahun. Gitu aja kok repot!
First Previous 1 2 Next Last

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.