hukumonline
Senin, 18 Januari 2010
Berawal dari Pencurian, Berakhir pada Penadahan
Buku ini merupakan salah satu serial dari detil kejahatan dalam Buku II KUHP. Bisa dijadikan referensi utama. Spesifik membahas kejahatan terhadap harta kekayaan.
Mys
Dibaca: 10582 Tanggapan: 2
Berawal dari Pencurian, Berakhir pada Penadahan
Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan

Jangan sembarangan membeli motor atau kendaraan murah yang tak dilengkapi surat-surat lengkap. Niat baik Anda untuk berhemat bisa berakibat fatal jika ternyata kendaraan bermotor yang Anda beli berasal dari hasil kejahatan. Tidak ada yang menjamin Anda lolos dari jerat hukum. Polisi bisa saja menuduh Anda menadah barang hasil curian. Dan, ancaman empat tahun penjara menanti di depan mata.

 

Contoh penadah motor curian yang ditangkap polisi sudah banyak terdengar. Pelaku penadahan biasanya dijerat pasal 480 KUHP. Pasal ini pula yang dipakai polisi untuk menjerat “teman” pria Verry Idham Henyansyah alias Ryan karena menerima telepon genggam yang dibeli dari hasil kejahatan. Ryan adalah jagal dari Jombang yang divonis PN Depok hukuman mati.

 

Sekalipun bersikukuh Anda berniat baik membeli kendaraan, di mata aparat penegak hukum, niat tersebut bisa dikesampingkan. Rumusan pasal 480 KUHP bukan saja menghukum mereka yang menadah, tetapi juga yang mengambil keuntungan dari barang tadahan. Karena itu, ada baiknya Anda memahami esensi tindak pidana penadahan dalam Buku II KUHP.

 

Salah satu referensi yang bisa kita pakai adalah karya P.A.F. Lamintang dan anaknya Theo Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”. Edisi kedua buku referensi ini diterbitkan pada November 2009. Nama P.A.F Lamintang bukan asing bagi orang yang banyak mempelajari hukum pidana di Indonesia. Semasa hidupnya, pria yang pernah menjadi asisten Mr Satochid Kartanegara ini menghasilkan sederet buku tentang hukum pidana. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” menjadi salah satu referensi penting bagi mahasiswa, dosen dan praktisi hukum.

 

Kekuatan analisis buku-buku Lamintang adalah rujukan pada rumusan asli KUHP, bukan pada terjemahan. Adakalanya, ia menuliskan kritik atas kesalahan penggunaan istilah yang tidak tepat. Misalnya, para penulis hukum pidana Indonesia mengartikan kata watersnood dalam pasal 363 ayat (1) KUHP sebagai ‘banjir’. Padahal, kata Lamintang, kata tersebut berarti ‘bahaya banjir’. Dalam bahasa Belanda, banjir disebut overstroming. Dalam rumusan pidana, ada perbedaan antara kata ‘banjir’ dengan ‘bahaya banjir’. Bahaya banjir mengandung arti bahaya sudah ada sebelum banjir benar-benar terjadi. Untuk menghindari bahaya itu orang-orang diungsikan ke tempat yang aman (hal. 42-43). Dengan demikian, konteks terjadinya tindak pidana pada saat ‘banjir’ dan saat ancaman ‘bahaya banjir’ tidaklah sama.

 

Delik-Delik Khusus

Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan

 

Penulis: P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang

 

Terbitan: Edisi Kedua

Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta

Tahun: 2009

Halaman: 408 hal, xii

 

 

 

Penulis juga menguraikan unsur subjektif dan unsur objektif dari suatu pasal. Uraian seperti terasa sangat membantu pemula atau jaksa yang tengah menyusun dakwaan. Tinggal mengaitkan dengan peristiwa pidana yang menjadi dasar dakwaan. Tentu saja, akan lebih membantu jika setiap pasal dilengkapi dengan contoh kasus riil dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sayang, tidak semua pasal memuat yurisprudensi. Yurisprudensi antara lain dimuat pada tindak pidana stellionaat, yakni tindak pidana yang menyangkut tanah (hal. 201-204).

 

Buku “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan” bisa dikatakan sebagai salah satu dari serial karya Lamintang tentang delik-delik khusus dalam KUHP. Bagian serial lain adalah buku Delik-Delik Khusus: (i) Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik; (ii) Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan; (iii) Kejahatan terhadap kepentingan hukum negara; (iv) Kejahatan-kejahatan yang membahayakan kepercayaan umum terhadap surat-surat, alat pembayaran, serta alat-alat bukti dan peradilan; (v)Tindak pidana melanggar norma kesusilaan; dan (vi) Kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu.

 

Secara spesifik penulis menguraikan tujuh lingkup tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta kekayaan. Mulai dari pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan yang merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, hingga perusakan benda dan penadahan (pasal 480 KUHP).

 

Sebagai buku yang dicetak ulang untuk edisi kedua, penulis mencoba menambahkan konsep rancangan KUHP sebagai perbandingan. Tambahan informasi tersebut sangat membantu target buku ini: akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum dan pakar hukum. Tentu saja, buku ini lebih bermanfaat bagi mereka yang ingin mengkaji secara mendalam kejahatan terhadap harta kekayaan.

 

Selamat membaca!

Share:
tanggapan
Tanah di ambil orang oknum kadeshakman pawiran 01.02.12 11:07
Tanah saya diambil paksa oleh oknum kades, dia membuat jalan doser, mendirikan pondok dan menaman tanaman sawit di lokasi saya. Sang oknum bermodal dan punya kekuasaan. apa langkah yang saya harus lakukan kalau menggunakan hukum pidana. tks
kalo ga bersalahFerdi 18.10.10 15:10
ceritanya begini nii kalo seandainya saya tidak bersalah namun saya masih di tuduh hinga saya di masukan ke penjara apa boleh saya menuntun kembali atas perlakuan tidak senonoh dan pencemaran nama baik ?? apakah saya boleh menuntun mereka jika memang saya tidak bersalah ?? mohon di jawab dan kirim ke email saya makasih

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.