Kamis, 21 Januari 2010
PHK Wartawan Suara Pembaruan Cacat Hukum
AJI Indonesia menyerukan agar pelaku pemberangusan kebebasan berserikat, khususnya di perusahaan media, ditangkap dan dihukum sesuai UU yang berlaku.
ASh
Dibaca: 2193 Tanggapan: 1
PHK Wartawan Suara Pembaruan Cacat Hukum
Kuasa hukum wartawan menilai pemecatan sebagai bentuk penghalangan kebebasan berserikat. Foto: Sgp

Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta pimpinan Sapawi kembali menggelar sidang gugatan PHK wartawan Suara Pembaruan, Budi Laksono, Kamis (21/1). Sidang kali ini  mengagendakan pembacaan duplik kuasa hukum Budi dari LBH Pers yang menyatakan alasan PHK cacat hukum. 

 

“UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengharuskan adanya proses bipartit (musyawarah tingkat perusahaan, red). Ternyata proses ini tak ditempuh. Karenanya, SK Direksi Suara Pembaruan tertanggal 23 Februari 2009 tentang PHK kita anggap cacat hukum,” kata salah satu kuasa Budi, Sholeh Ali usai sidang.

 

Menurut Ali, demikian Sholeh Ali disapa, anjuran Sudinakertrans Jakarta Timur yang menyatakan pemecatan Budi batal demi hukum, dinilai sudah tepat. Sebab, selain tanpa melalui bipartit, PHK yang dilakukan belum memperoleh penetapan dari PHI. Karenanya, Sudinakertrans menyarankan agar perusahaan kembali mempekerjakan Budi. “Saya sepakat dengan anjuran yang menuntut agar Budi bekerja kembali sebagai wartawan.” Budi sendiri tercatat sebagai Ketua Serikat Pekerja Suara Pembaruan.

 

Ali menegaskan pihaknya telah dua kali mengundang perusahaan lewat surat tertanggal 4 Agustus dan 8 September 2009. Namun, perusahaan tak pernah hadir tanpa alasan yang jelas. “Budi membuat surat dua kali, tak ditanggapi. Tak puas, surat undangan tertanggal 8 April 2009 mengatasnamakan pengurus serikat perusahaan juga tak datang,” ujar Kepala Divisi Litigasi LBH Pers itu. 

 

Terkait dengan sanksi surat peringatan (SP) yang pernah dijatuhkan sebelumnya kepada Budi, lanjut Ali, sudah kadaluwarsa. Sebab, SP-2 yang diterbitkan pada 24 Juli 2008 telah melebihi 6 bulan sejak SP-1 dikeluarkan pada 7 Januari 2008. Demikian pula, SP-3 yang dijatuhkan pada 6 Februari 2009 telah melewati 6 bulan dari SP-2. Terlebih, sebulan setelah SP-1 terbit kliennya telah memiliki kinerja yang baik. Karenanya, SP yang dijatuhkan cacat hukum. “Surat peringatan Budi lebih dari enam bulan atau daluwarsa. Maka kalau daluwarsa SP mulai dari awal lagi.”          

 

Terkait tuduhan mangkir selama 19 hari selama 5-23 Februari 2009, Sholeh berdalih sesuai Pasal 170 UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan tindakan mangkir harus dibuktikan dengan surat panggilan secara patut dan tertulis. Faktanya, Budi belum pernah menerima surat panggilan dari perusahaan. Parahnya lagi, SP3 dengan tuduhan mangkir dikeluarkan pada 6 Februari 2009.

 

Alasan PHK, kata Ali, merupakan alasan yang dibuat-buat. Kasus bermotif adanya unsur penghalang-halangan berdirinya kegiatan berserikat di Suara Pembaruan. “Budi yang merintis berdiri serikat pekerja, timbul rasa ketidaksukaan dari perusahaan. Atas dasar ketidaksukaan itu, Budi dimutasi dan diturunkan gajinya termasuk pengurus serikat lain, ini saya pikir ada pelanggaran hak berserikat.”

 

Masih menurut Ali, dimutasinya Budi dari dari wartawan ke Divisi Litbang merupakan akal-akalan perusahaan sebagai upaya sistematis untuk menjatuhkan Budi agar kegiatan berserikat tak berjalan. “Hak Budi yang skill-nya menjadi wartawan ditempatkan bukan pada posisinya agar Budi melakukan kesalahan agar tak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik,” jelasnya. “Belum lagi, gaji Budi sejak Maret hingga Desember 2009 tak dibayar, padahal aturannya sebelum ada putusan PHI perusahaan berkewajiban membayar hak-hak pekerja.”

 

Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia Winuranto Adhi menambahkan, yang terjadi di Suara Pembaruan merupakan tindakan union busting (pemberangusan berserikat). Lagi-lagi, perusahaan masih anti terhadap kegiatan berserikat dengan cara mem-PHK pengurusnya, dimutasi atau demosi. Kasus serupa pernah menimpa wartawan Kompas Bambang Wisudo. Karenanya, AJI Indonesia menyerukan agar pelaku union busting khususnya di perusahaan media agar ditangkap dan dihukum sesuai UU yang berlaku. 

 

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Suara Pembaruan, Christma Celi Manafe kembali tak berkomentar. “Maaf ya saya nggak bisa kasih komentar,” kata Christma singkat.

 

Sidang kembali dilanjutkan pada Kamis (28/1) pekan depan yang menurut rencana akan mendengarkan saksi-saksi dari pihak perusahaan.   

 

 

Tanggapan
 - Agus.Permana,SH
21.01.10 23:09
Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Rekan advokat Bpk.Budi Laksono sudah benar..sesuai dengan UU Ketenagakerjaan langkah Bipartit tersebut sudah seharusnya ditempuh atau diwajibkan sehingga jika fakta hukumnya langkah Bipartit tidaklah dilakukan maka sudah sepantasnya SK tersebut dapat dianggap sebagai cacat hukum.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.