hukumonline
Jumat, 22 Januari 2010
Jumlah Minimal Pendirian Serikat Pekerja Perlu Dikaji Ulang?
Guna menjamin adanya kebebasan berserikat semestinya penerapan Pasal 28 jo 43 UU Serikat Pekerja lebih diefektifkan ketimbang mempermasalahkan soal jumlah minimum pembentukkan SP.
ASh
Dibaca: 4798 Tanggapan: 0
Jumlah Minimal Pendirian Serikat Pekerja Perlu Dikaji Ulang?
Depnaker ingin merevisi syarat minimal pembentukan serikat pekerja. Foto: Sgp

Pemerintah lewat Depnakertrans akan mengkaji ulang UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), khususnya terkait syarat jumlah minimal pekerja dalam pembentukan serikat pekerja dalam suatu perusahaan. “Memang usulan perubahan UU tersebut perlu dicermati lebih lanjut. Apakah usulan perubahan mengenai pembentukan SP/ SB bisa efektif bagi perjuangan pekerja/buruh iklim namun tetap mendukung suasana kondusif bagi di dunia usaha,“ kata Menakertrans, Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (20/1).    

 

Menurut Muhaimin, sejauh ini sudah ada kesamaan ide antara pihak pengusaha maupun serikat pekerja. Pihak pengusaha memandang syarat jumlah minimal pembentukkan SP/SB dinilai tidak efektif. Sebab, dinilai terlalu kecil untuk membentuk serikat. Demikian pula pihak serikat pekerja yang menyatakan jumlah yang begitu kecil, kurang efektif untuk menjadi saluran perjuangan hak-hak para pekerja dalam suatu perusahaan.

 

Mengacu Pasal 5 ayat (2) UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, setiap SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja /buruh. Pembentukan SP/SB bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak/kepentingan, dan meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. 

 

“Perlu kajian sebagai upaya penyempurnaan, untuk menentukan jumlah ideal berapa pekerja yang bisa membentuk SP/SB. Janganlah terlalu sedikit,” tambah Muhaimin. 

 

Menurut data Ditjen PHI dan Jamsostek Depnakertrans hingga akhir 2009 tercatat ada sekitar 91 federasi serikat dengan anggota 3.338.597 orang dan tiga konfederasi yang diakui pemerintah. Konfederasi itu adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

 

KSPSI dibentuk oleh 16 federasi serikat pekerja yang terdiri dari 6.122 unit kerja SP dengan jumlah anggota sebanyak 1,657 juta orang, sementara KSPI dibentuk oleh 8 federasi yang terdiri dari 1.121 unit SP dengan anggota 793.874 orang. KSBSI dibentuk oleh 8 federasi yang terdiri dari 1.307 pengurus komisariat SP dengan anggota 227.806 orang. Selain itu, tercatat SP Mandiri di tingkat perusahaan sebanyak 1.237 unit kerja SP dengan anggota 305.959 orang yang belum berafiliasi konfederasi/federasi manapun.   

 

Sebenarnya ada satu lagi konfederasi serikat pekerja. Namanya Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). Meski sudah tercatat dan memenuhi syarat sebagai konfederasi, pemerintah kurang melirik eksistensi KASBI. Sebagai contoh, tak ada pengurus atau anggota KASBI yang duduk di lembaga Tripartit Nasional.

 

Bukan substansial

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar berpendapat, jika keinginan Menakertrans merevisi UU Serikat Pekerja sebatas jumlah minimum pembentukkan serikat pekerja bukan hal yang subtansial. “Mau minimal sepuluh, dua puluh, atau lebih, kalau tak ada kepastian dan penegakkan hukum atas UU Serikat Pekerja, percuma,” kata Timboel kepada hukumonline, Jumat (22/1) lewat telepon.

 

Semestinya, kata Timboel, Menakertrans tak hanya fokus dalam hal jumlah minimum pembentukkan SP. Sebab, dalam UU Serikat Pekerja pun dibolehkan pembentukkan serikat pekerja lebih dari satu SP dalam satu perusahaan. “Sekarang bagaimana law enforcement terhadap UU Serikat Pekerja bisa eksis tanpa adanya union busting (pemberangusan berserikat, red),” kata Timboel menegaskan.

 

Timboel menyarankan jika Menakertrans ingin menjamin adanya kebebasan berserikat yang lebih baik, Pasal 28 jo 43 UU Serikat Pekerja diefektifkan. “Jadi sebenarnya usulan Menakertrans substansinya tak diangkat. Hal ini tak berdampak positif ketika pemerintah sendiri acuh jika kebebasan berserikat ini dilanggar perusahaan dan pemerintah 'diam',” tegasnya. “Ini baru satu kasus yaitu PT Kim Jing yang lainnya nol. Jadi kalau mau diubah mestinya ke arah itu.”   

 

Seperti diketahui Pasal 28 jo 43 UU Serikat Pekerja mengatur soal larangan bagi siapapun khususnya kalangan pengusaha, menghalang-menghalangi segala sesuatu yang berhubungan kegiatan berserikat dengan modus, intimidasi, mutasi, demosi, mengurangi upah, hingga PHK. Pelanggaran itu merupakan tindak pidana yang pelakunya diancam dengan pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp500 juta.

 

Sekedar catatan, kasus penegakkan hukum lewat penerapan Pasal 28 jo 43 UU Serikat Buruh tercatat baru satu kasus yang pelakunya dipidanakan sejak lahirnya UU Serikat Buruh 10 tahun silam. Ia adalah General Manager PT Kim Jim Indonesia, Fathony Prawata yang diganjar 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan lantaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi aktivitas kegiatan berserikat. Hukuman itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur hingga Mahkamah Agung. 

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.