Kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjuk PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk dan PT Petronas Niaga Indonesia sebagai pendamping PT Pertamina (Persero) dalam pendistribusian BBM bersubsidi, dipersoalkan Himpunan Wiraswastawan Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Alasannya, BBM bersubsidi tidak patut didistribusikan oleh swasta.
Ketua Hiswana Migas Nuradib mengatakan, subsidi adalah milik rakyat sehingga tidak pada tempatnya jika BBM bersubsidi disalurkan perusahaan swasta. Menurutnya, perusahaan swasta lebih cocok bermain pada pendistribusian BBM non-subsidi.
Di samping itu, jika terjadi kelangkaan akan rancu, siapa pihak yang harus bertanggung jawab karena batas pendistribusiannya rawan oleh daerah-daerah yang didistribusikan BBM Pertamina. “Kami menilai kebijakan BPH Migas menunjuk AKR dan Petronas sangat tidak tepat karena itu kami Hiswana Migas menolak kebijakan tersebut,” kata Nur Adib dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, Senin (1/2).
Nuradib menjelaskan, selama ini volume BBM yang disalurkan melalui Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) masih relatif kecil, yaitu kurang dari 10 ribu Kiloliter (KL) perhari. Namun, dengan masuknya Petronas dan AKR, jatah volume anggota Hiswana berkurang dan berdampak pada pendapatan. Padahal, katanya, untuk usaha mendistribusikan BBM, pihaknya banyak mengandalkan pinjaman dari perbankan nasional.
Bukan itu saja. Nuradib juga mempertanyakan kebijakan BPH Migas saat memberikan hak penyaluran BBM bersubsidi kepada perusahaan swasta di daerah yang jaringan distribusinya sudah padat dan berjalan dengan baik, bukan di daerah yang jaringan distribusinya perlu dikembangkan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta BPH Migas mengajak Hiswana Migas untuk berunding saat melakukan beauty contest.
Untuk diketahui, BPH Migas telah menunjuk AKR Coorporindo dan Petronas Niaga sebagai pendamping Pertamina untuk menyalurkan BBM bersubsidi tahun 2010. Rencananya, AKR akan menyalurkan solar di Kota Deli Serdang, Medan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Bandar Lampung, Banjarmasin dan Pontianak dengan volume solar yang disalurkan sebesar 56.500 KL. Sementara Petronas akan menyalurkan premium sebanyak 20.440 KL di empat SPBN di Medan dan sisanya disalurkan oleh Pertamina. Adapun total BBM bersubsidi yang akan disalurkan tahun depan 36,5 juta KL, di mana premium sebesar 21,4 juta KL, minyak tanah 3,8 juta KL dan solar 11,25 juta KL.
Menjawab kekhawatiran Nuradib, Presiden Direktur PT Petronas Niaga Indonesia, Mohd Ibrahimnuddin Mohd Yunus mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan siapapun, termasuk Hiswana Migas. Kerja sama tersebut bisa direalisasikan dengan menggunakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), APMS dan Solar Paket Dealer Nelayan (SPDN) yang menjadi anggota Hiswana Migas sebagai agen penyalur BBM bersubsidi sebanyak 20.440 KL yang menjadi jatah Petronas.
Hal senada dikatakan Direktur Utama PT AKR Corporindo Tbk, Haryanto Adikoesoemo yang juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk anggota Hiswana migas dalam pendistribusian BBM bersubsidi tahun ini. “Kami buka mitra selebar-lebarnya kerja sama karena itu memang dibutuhkan,” tuturnya di tempat yang sama.
Tak Beralasan
Keinginan Hiswana Migas agar BPH Migas meralat kebijakannya terkait penetapan AKR Corporindo dan Petronas Niaga sebagai pendamping Pertamina dalam pendistribusian BBM bersubsidi di tahun 2010, justru dipertanyakan DPR. Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan penolakan Hiswana Migas tidak beralasan.
Menurut Effendi, tidak selayaknya Hiswana Migas menyalahkan BPH Migas yang telah menunjuk kedua perusahaan tersebut sebagai pendamping Pertamina dalam mendistribusikan BBM bersubsidi. Ia malah menilai, Hiswana Migaslah yang tidak kompetitif meski sudah berpenglaman selama 31 tahun mendistribusikan BBM bersubsidi. “Kompetisi itu harus ada. Mereka terlalu lama terhenyak dengan nasionalisme semu, jadinya bermental pengemis,” tandas Effendi.
Menurutnya, tidak ada salahnya jika Petronas dan AKR mendampingi Pertamina, mengingat selama ini pendistribusian BBM bersubsidi dimonopoli Pertamina, sehingga menyebabkan kurang sehatnya pendistribusian BBM nasional.
