hukumonline
Selasa, 02 Pebruari 2010
Penghasilan ‘Tambahan’ Kepala Daerah Tabrak Banyak Aturan
Mulai dari UU Pemerintahan Daerah hingga Surat Edaran Bank Indonesia ‘mengharamkan’ kepala daerah menerima ‘tambahan’ penghasilan berupa honor atau imbalan lainnya.
CR-7
Dibaca: 2005 Tanggapan: 1

Honor dan imbalan bagi penyelenggara negara tengah menjadi isu menarik akhir-akhir ini. Keduanya adalah pelengkap dari pendapatan mereka selain gaji pokok. Hanya saja pendapatan lain yang menurut mereka menjadi hak, diperoleh dengan menabrak peraturan.

 

"Selain itu, patut diduga honor dan imbalan yang diterima dapat dikategorikan korupsi," tutur peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun di Jakarta, Selasa (2/2).

 

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada pemberian imbalan (fee) kepada pejabat daerah dari Bank Pembangunan Daerah. KPK menemukan enam bank daerah memberikan imbalan hingga Rp360 miliar lebih.

 

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, langsung bereaksi atas temuan itu. Bahkan, dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2007 dan 2008, Gamawan disebut menerima honor selain gaji saat menjabat Gubernur Sumatera Barat. BPK merekomendasikan agar honor selain gaji itu dikembalikan kepada negara.

 

Mengenai honor, seperti dikutip Antara, Gamawan menyatakan, tak ada dasar pengembalian honor yang dia terima. Karena gubernur adalah unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seperti diatur pasal 4 Keppres No 10 Tahun 1986.

 

Lalu pada pasal 8 diatur pemberian honor bagi Muspida. Pasal tersebut menyatakan; biaya yang diperlukan guna penyelenggaraan administrasi Muspida dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

 

"BPK yang memeriksa Laporan Keuangan Pemda Sumbar 2007-2008, tidak meminta honor dikembalikan. BPK menyarankan pemberian honor disertai dukungan kegiatan," kata Gamawan, Senin (1/2).

 

Sesuai SK Gubernur Nomor 100-69-2007, tanggal 21 Maret 2007 tentang Pembentukan Muspida Provinsi Sumbar, unsur Muspida berhak menerima honor.

 

Gamawan mengutarakan, honor tak hanya terjadi di Sumbar, tetapi di seluruh Indonesia. Bahkan, Sumbar merupakan daerah yang terkecil menerima honor. "Kami hanya terima Rp5 juta sebulan. Setelah dipotong pajak nilainya menjadi Rp4,2 juta. Di daerah lain, ada yang menganggarkan Rp 10 juta per bulan," katanya. Dia juga menegaskan, pemberian honor itu bersumber dari APBD, bukan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

 

Mantan auditor BPKP, Leo Nugroho menilai pendapat Gamawan salah kaprah. Terutama mengenai pasal 8 Keppres No 10 Tahun 1986. "Yang diatur adalah biaya penyelenggaraan administrasi seperti rapat dan biaya musyawarah eksekutif daerah, bukan honor," tandasnya di ICW, Selasa (2/2). Sedang pada pasal 9, biaya administrasi telah melekat pada Sekretaris Daerah yang merangkap sekretaris muspida.

 

Leo berpendapat, pemberian honor dan fee atau apapun dari BUMD menurut PP No 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, digolongkan penerimaan ganda atas satu tugas pokok sama.

 

Bahkan berdasarkan Permendagri No 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, masih menurut Leo, setiap laba bersih bagian BUMD seluruhnya disetor ke kas daerah. Jadi, boleh diterima kepala daerah untuk disetorkan pada kas daerah. Atau tidak ada pemberian honor atau apapun, maka laba bersih tidak berkurang dan menjadi bagian negara.

 

Menurut Tama S Langkun, penerimaan honor bagi kepala daerah menabrak aturan yaitu pasal 11 PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Disebutkan penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. "Jadi bukan milik pribadi," paparnya.

 

Tama juga menyebut penerimaan honor untuk pribadi bagi kepala daerah bertentangan dengan pasal 28 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Karena kepala dan wakil kepala daerah dilarang turut serta dalam satu perusahaan swasta maupun milik negara termasuk yayasan. Bahkan, pada pasal 5 PP No 109/2000 disebutkan mereka tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.

 

Mengenai fee dari BPD, ICW menunjuk Surat BI No 71 SBI I DPNP/DPnP yang diterbitkan 20 Oktober 2005. Tertulis, perintah BI yang ‘mengharamkan’ bagi semua bank memberikan hadiah atau bunga khusus bagi pejabat dan penyelenggara negara.

Share:
tanggapan
Kok ICW Menggunakan PP 105/2000?Takil Anggie 03.02.10 08:46
Maaf, kelihatannnya ICW/ Pak Tama S. Langkun kurang pas nih, menggunakan PP 105/2000 pasal 11. Pertama, kan PP itu sudah dicabut dengang PP 58/2005 Kedua, kalaupun belum dicabut, tapi "nafas" pasal itu juga tidak sesuai. Pasal 11 itu tentang tentang "pembukuan transaksi keuangan daerah", sedangkan yang ini tentang honor ini adalah: "berhak apa tidak"

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.