hukumonline
Senin, 08 Pebruari 2010
Rekrutmen Hakim Ad-Hoc PHI Harus Lebih Transparan
MA dan Kemenakertrans berencana akan menyeleksi calon hakim adhoc PHI. Serikat buruh menuntut agar proses rekrutmen lebih transparan.
IHW/ASh/Ali
Dibaca: 3500 Tanggapan: 2
Rekrutmen Hakim Ad-Hoc PHI Harus Lebih Transparan
MA dan Kemenakertrans berencana menggelar seleksi hakim adhoc PHI. Foto: Sgp

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Maret 2006 meneken Keputusan Presiden bernomor 31 Tahun 2006. Isinya adalah pengangkatan 159 hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung (MA). Rinciannya, empat hakim adhoc di tingkat MA dan 155 untuk PHI di seluruh Indonesia.

 

Mengacu pada Pasal 67 Ayat (2) UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), masa tugas hakim ad hoc adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan. Artinya, dalam kurun waktu satu tahun kedepan, masa tugas hakim ad hoc akan berakhir.

 

Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa membenarkan akan berakhirnya masa jabatan hakim ad hoc PHI. “Iya, sudah mau habis. Tapi yang ada masih bisa diperpanjang,” kata Harifin, Jumat (5/2).

 

Harifin melanjutkan, MA berencana menyeleksi hakim ad hoc baru karena ada beberapa orang yang mengundurkan diri dan meninggal dunia. Sementara di saat bersamaan kebutuhan akan hakim ad hoc PHI tak berkurang. “Dalam waktu dekat ini. Calon-calonnya berasal dari Depnaker yang sudah melewati seleksi administrasi. Sedangkan MA menyeleksi masalah teknisnya.”

 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenakertrans, Myra M. Hanartani membenarkan pernyataan Harifin. “Masalah hakim ad hoc ini juga menjadi salah satu yang dibahas antara Pak Menteri dengan Ketua MA beberapa waktu lalu,” kata Myra kepada hukumonline lewat telepon.

 

Myra menuturkan, sejauh ini Kemenakertrans sudah mengirimkan dua gelombang calon hakim ad hoc ke MA. Gelombang pertama yaitu mereka yang diangkat berdasarkan Keppres No. 31/2006 di atas. “Sementara gelombang kedua masih diuji psikotes oleh MA. Saya nggak tahu perkembangannya bagaimana. Prinsipnya, ketika MA membutuhkan hakim ad hoc, kami kirimkan. Itu saja.”

 

Bisa jadi, tak banyak yang tahu cerita Myra tentang seleksi hakim ad hoc gelombang kedua. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengritik tidak transparannya proses seleksi hakim ad hoc. Ujung-ujungnya, tingkat kepercayaan pencari keadilan kepada hakim ad hoc dan umumnya PHI, bisa merosot.

 

Ketidakterbukaan proses seleksi hakim ad hoc, kata Timboel, terlihat mulai dari proses seleksi administrasi. “Ada seseorang yang tak direkomendasikan  untuk calon hakim ad hoc PHI, tetapi namanya lolos dan Depnakertrans tak mau tahu,” beber Timboel.

 

Tak berhenti di situ. Ketertutupan informasi kembali terjadi ketika pengumuman hasil seleksi di tiap tahapan. Serikat pekerja yang mengusulkan calon hakim ad hoc, kata Timboel, tak pernah tahu ‘jago’ yang ia kirimkan lulus atau tidak.

 

 

Sekadar mengingatkan, proses seleksi dan tata cara pengangkatan hakim ad hoc PHI diatur jelas dalam PP No 41 Tahun 2004 dan Permenakertrans No 1 Tahun 2004. Setidaknya ada lima tahapan yang harus dilalui seorang calon hakim ad hoc.

 

Pertama, sang calon harus mendapatkan rekomendasi terlebih dulu dari serikat pekerja atau organisasi pengusaha. Setelah itu, Kemenakertrans atau dinas tenaga kerja di provinsi/kabupaten/kota akan melakukan seleksi administrasi. Ketiga, para calon harus mengikuti tes tertulis. Mereka yang lolos akan dikirmkan ke Mahkamah Agung untuk selanjutnya mengikuti seleksi kompetensi. Terakhir, setelah dinyatakan lulus, Ketua MA mengusulkan para calon hakim ad hoc ini ke Presiden untuk diangkat.

 

Bentuk PHI baru

Myra Hanartani juga menuturkan bahwa pertemuan Menakertrans-Ketua MA beberapa waktu lalu menyinggung tentang pembentukkan PHI baru di daerah yang padat industri. “Kalau di Jawa Barat, mendesak untuk membentuk PHI di Bekasi, Karawang dan Purwakarta.” Harifin Tumpa menambahkan dua daerah lain yang mendesak untuk dibentuk PHI baru, yaitu Gresik dan Batam.

 

UU PPHI menyebutkan kalau PHI adalah bagian dari pengadilan negeri. Sementara Pasal 59 Ayat (1) UU PPHI menyatakan, PHI pertama kali dibentuk di ibukota provinsi. Pasal 59 Ayat (2) memungkinkan untuk membentuk PHI di kabupaten/kota yang padat industri.

 

Baik Harifin maupun Myra menyatakan penambahkan PHI di daerah padat industri bukan perkara mudah. Masalah sarana dan prasarana menjadi hambatan utama. “Ada gedungnya atau tidak?” kata Harifin.

 

“Kami sebenarnya juga berharap partisipasi pemerintah daerah untuk meminjamkan atau menghibahkan asetnya sebagai gedung PHI,” timpal Myra. Ia menuturkan bahwa mayoritas gedung PHI sekarang adalah bekas gedung P4D. “Kalau pemda-nya ingin membantu masyarakat mendapatkan keadilan secara cepat, ya harusnya juga bisa membantu kami segera menyediakan gedung.”

 

Share:
tanggapan
Recrutmen hakim Ad- Hoc PHI harus lebih transparanZainab Talaba 22.10.14 03:21
Recrutmen Hakim Ad-Hoc PHI lebih transparan dan selektif terhadap calon Hakim Ad- Hoc PHI yang benar2 menjunjung tinggi martabatnya sebagai penegak keadilan jika kelak menjadi Hakim Ad-Hoc PHI.
phim.tohir samsudin 13.11.10 21:29
apa maksud dan tujuan pengantar ilmu hukum? yang mana lebih efektif dan efesien dalam 4 kaidah yaitu kaidah agama,kaidahkesusilaan,kaidah kesopanan dan kaidah hukum?

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.