hukumonline
Selasa, 09 Pebruari 2010
Izin Menempati Eks Rumah Dinas Tak Bisa Diwariskan
Jika negara melanggar fungsi sosial tanah, penghuni bisa memanfaatkan tanah tersebut.
M-7
Dibaca: 4279 Tanggapan: 1

 

Masalah penggusuran rumah dinas pensiunan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tengah marak terjadi. Kasus seperti ini bukan perkara baru di Indonesia. Bukan hanya purnawirawan TNI yang ‘diusir’ dari bekas rumah dinasnya, tapi juga pensiunan PNS kerap menjadi korban pengusiran. Beberapa waktu lalu, pengusiran penghuni rumah dinas Ditjen Pajak di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, bahkan menuai gugatan ke pengadilan. Ironisnya, kekeras kadang tak terhidarkandaam pengusiran tersebut.

 

Baru-baru ini sengketa rumah dinas TNI pun terjadi. Di Semarang misalnya, para mantan purnawirawan beserta sanak saudaranya, melakukan unjuk rasa penolakan penggusuran rumah dinas yang sudah puluhan tahun ditempatinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa hal ini tidak pernah tuntas dan kerap terulang?

 

Tentu saja, hal ini merupakan masalah hukum. Menurut Hasni, Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dalam hukum agraria nasional dikenal suatu azas, di mana penguasaan penggunaan tanah oleh siapapun, untuk keperluan apapun harus ada landasan haknya. Jika seseorang menguasai tanah tanpa landasan hak, artinya penguasaannya ilegal dan dapat dikenakan sanksi tiga bulan kurungan. Hal ini sesuai dengan Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya.

 

Di Indonesia sendiri tanah terbagi atas dua golongan. Pertama, tanah negara yaitu tanah yang secara yuridis masih kosong dan belum ada hubungan hukum dengan perorangan. Artinya langsung dikuasai dan dikelolah oleh negara sebagai badan penguasa. Kedua, tanah yang memiliki hubungan hukum dengan orang pribadi atau badan hukum, atau yang sering kali disebut tanah hak.

 

Terkait dengan kasus penggusuran rumah dinas purnawirawan dan keturunannya, para TNI diberikan izin untuk menempati rumah dinas karena jasanya kepada negara. Namun yang perlu diperhatikan adalah rumah dinas bukan hak, tetapi hanya izin. Izin artinya boleh menggunakan kebendaan orang lain atas adanya suatu keputusan. Izin tidak bisa diwariskan karena ia bukan hak.“Kalau diizinkan, berarti izin itu pada yang bersangkutan, bukan kepada keturunan,” ujar Hasni kepada hukumonline.

 

Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara, rumah negara terdiri dari tiga golongan. Rumah negara golongan I diperuntukkan bagi pejabat tertentu yang karena sifat jabatannya harus tinggal dirumah tersebut selama masa jabatannya. Golongan II adalah rumah negara yang tidak dapat dipisahkan dari satu instansi tertentu dan hanya disediakan kepada pegawai negeri. Apabila ia sudah berhenti, maka rumah negara tersebut harus dikembalikan kepada negara. Sedangkan untuk golongan III adalah rumah negara yang tak dapat dialihkan haknya.

 

Namun, perlu diketahui bahwa hukum agraria menganut hukum adat dan mengenal azas pemisahan horizontal. Artinya, hukum yang berlaku atas tanah belum tentu berlaku terhadap bangunan dan tanaman di atasnya. Memang asas pemisahan horizontal ini tidak diatur secara tegas dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tapi bisa ditafsirkan melalui Pasal 35 UUPA. “Jika pemerintah yang membangun rumah tersebut, maka dimungkinkan terjadinya peralihan hak. Namun, tanah terpisah dari bangunannya,” tambah Hasni.

 

Fungsi Sosial

Satu hal yang juga menjadi karakteristik dari hukum agraria adalah tanah berfungsi sosial. Fungsi sosial ini diatur dalam Pasal 6 UUPA. Menurut Hasni, fungsi sosial mengandung dua makna. Pertama, jika ada pertentangan antara kepentingan umum dan individu, maka yang diutamakan adalah kepentingan umum dengan catatan kepentingan individu tidak diabaikan.

 

Makna kedua, setiap orang yang menguasai tanah harus sesuai dengan peruntukan tanahnya. Jika ia tidak menggunakan tanah atau menelantarkannya, artinya bertentangan dengan fungsi sosial. Tapi, jika menggunakan tanah tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (pemda) hal ini juga bertentangan dengan fungsi sosial.

 

Sekarang siapa yang mempunyai fungsi sosial ini, apakah penguasa atau yang menempati rumah? Tentu saja yang menempati rumah tersebut. Si penghuni bisa memanfaatkan ketentuan pasal 6 UUPA, karena negara telah menelantarkan tanah. Hal ini dikarenakan pemerintah terlalu berlarut-larut untuk tidak menarik rumah dinas tersebut dari si penghuni. “Tapi saya tidak berani ngomong apakah penghuni benar karena tidak punya data, tapi ketentuan Pasal 6 UUPA, bisa ditelaah seperti itu,” ujar Hasni.

 

Pelanggaran HAM?

Bagaimana jika masalah ini ditinjau dari sudut Hak Azasi Manusia (HAM). Apakah tindakan pemerintah melakukan penggusuran ini melanggar HAM? Menurut Al Araf, Direktur Program Imparsial, ada persoalan manejemen dalam kasus rumah dinas TNI. Menurutnya, rumah dinas memang hanya bersifat sementara saja dan diperuntukkan bagi prajurit TNI yang masih aktif. Namun, permasalahan ini harus dilihat secara objektif, karena tidak sepenuhnya kesalahan yang dilakukan oleh purnawirawan itu sendiri.

 

Dalam praktiknya, Araf menambahkan banyak modus yang sifatnya bervariatif yang menyebabkan para pensiunan purnawirawan tinggal dengan jangka waktu yang lama. ”Mengapa mereka (pensiunan purnawirawan) setelah selesai masa dinasnya 10 tahun yang lalu, pihak TNI tidak mengambil langkah yang lebih proaktif, kenapa sudah sekian lama baru ditindak? Itu artinya ada apa-apa di sini,,” ujarnya.

 

 

Araf juga mengaku menolak penggunaan kekuatan-kekuatan yang koersif, apalagi sampai melakukan penggusuran. Untuk menyelesaikan sengketa ini, Araf menghimbau agar para pihak yang terkait duduk bersama. Selain itu, persoalan ini juga tidak terlepas dari rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI. ” Penting buat pemerintah dan departemen pertahanan agar memprioritaskan kesejahteraan TNI sebagai prioritas utama dalam anggarannya,” tandasnya.

Share:
tanggapan
Rumah Dinas TNI ADdjoko sarwono 11.02.10 15:25
Sebelum menanggapi sebaiknya kita mempelajari sejarah berdirinya kompleks-kompleks TNI, sangat mudah menilai dan memberi tanggapan tetapi jangan hanya melihat peraturan sekarang yang baru dibuat, pelajari sejarahnya dan lihat peraturan berikut undang-undang sebelumnya. Tahun 50 akhir atas inisiatif Jendral Gatot Soebroto di Jawa dibangun perumahan tentara, di Bandung pinggir kota arah lembang, Semarang daerah Jatingaleh, Daerah pinggiran Surabaya dan Jakarta daerah timur dekat perbatasan Bogor. Dalam Surat Keputusan KSAD No: Kpts-748/9/1959 Tanggal, 7-9-1959 dan Skep KSAD No. KPTS-501/5/1960 Tanggal, 23 Mei 1960 ( 9 tahun setelah perang gerilya ) yang ditandatangani oleh Jendral Gatot Soebroto diperintahkan kepada para Tentara yang tinggal di hotel-hotel dan Losmen untuk menghuni Rumah Tinggal Tentara ( disebutkan Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ) dengan membayar uang sewa yang dipotong dari gajih ( tidak gratis ) sesuai ketentuan dalam Skep, disebutkan juga keputusan dikeluarkan untuk kepentingan Negara ( bukan untuk kepentingan TNI ). Perlu diingat bahwa Indonesia Merdeka Tanggal 17 Agustus 1945, sampai Tahun 1949 adalah masa Perang Kemardekaan Klas Kesatu dan Klas kedua, Pemerintahan efektif dimulai tahun 1950, dibutukan perumahan untuk para Tentara dan keluarganya yang kembali setelah berjuang untuk merebut Kemerdekaan, kemudian terjadi banyak pemberontakan diseluruh indonesia, dari mulai RMS Ambon, DI/TII Jabar, PRRI/Permesta, Sulawesi, Aceh kemudian Trikora untuk pembebasan Irian Barat, Dwikora, setelah itu terjadi G.30.S, jadi kurun waktu itu Tentara terus menerus menjalankan Tugas Negara, Keluarganya pun harus ikut berjuang untuk mengatasi hidup dan mendukung tugas ayah/suami. Menurut penuturan para istri tentara/Warakawuri, pada waktu itu dalam perintah penugasan dinyatakan secara lisan bahwa bilamana sang tentara gugur, keluarga / istri dan anak telah mempunyai rumah tinggal, karena dalam tugas hitungannya kontrak mati, apapun resikonya tugas operasi harus berhasil. Bisa dibayangkan perjalan ketempat kerja pada waktu itu akhir tahun 50 an ke pusat kota Jakarta yang jaraknya puluhan kilometer dan kembali keperumahan dilingkungan perkebunan karet yang masih sepi, jalan masih banyak yang tanah, seperti hutan pada waktu itu ( orang bilang tempat jin buang anak ), listrik belum ada, pakai genset yang sering rusak dan solarnya beli urunan, yang pada akhirnya dapat menikmati listrik PLN, air PAM dan telephone atas swadaya penghuni pada tahu 70 an, begitu pula perbaikan jalan dan saluran atas atas inisiatif penghuni. Sekolahan jauh transpotasi masih sangat terbatas dan tidak ada pasar , untuk lauk-pauk penghuni berkebun dan memelihara ayam atau membuat empang. Banyak penghuni yang tidak kerasan, belum setahun, dalam hitungan bulan banyak yang pindah, ada anekdot, dulu Gerilya dihutan sekarang sudah Merdeka disuruh tinggal di hutan, mungkin mereka punya alternatif yang lebih baik, yang lain tinggal telah 40 tahun lebih bahkan 50 tahun menetap dirumah yang sama sampai sekarang, tetapi bagaimanapun juga pada waktu itu management perumahan TNI masih bisa dibilang sangat baik, dengan segala keterbatasan masih bisa membangun rumah tinggal untuk anggotanya secara berkesinambungan dari uang sewa dan kompensasi pindah dari hotel tahun 60 sampai dengan awal tahun 70 an ( dulu ada kompensasi pindah dari pemilik hotel untuk penghuni, dipakai Dinas untuk membangun rumah tinggal, istilahnya dulu rumah swakarsa tetapi statusnya sekarang banyak yang diubah menjadi rumah dinas), yang kemudian seharusnya dapat dibeli oleh penghuni sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Memang benar, para pejuang tidak mengharapkan imbalan, pengabdian kepada Negara adalah kewajiban semua warga Negara, Pemerintah yang ingin memberi penghargaan kepada para Pahlawan Kemerdekaan yang telah diakui berdasarkan Undang – Undang, yang mengherankan Institusi asalnya yang membatalkan. Pada tanggal 29 Maret terbit surat Kasad Tata Cara Tetap No. TARATAP - 2 / III/ 1973 tentang: Petunjuk Pelaksanaan ruislag Tanah dan Bangunan milik TNI AD Khusus Rumah Tinggal ( disebut Rumah Tinggal, bukan Rumah Dinas ), lengkap dengan rumus-rumusnya sampai ketemu nilai untuk tata caranya yang mengacu pada peraturan Departemen PU ditandatangani oleh Kasad pada waktu itu Jendral Umar Wirahadikusumah, proses sedang berjalan beliau diganti. Pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1974 yang diubah dengan PP No.31 tahun 2005 dalam pasal 17 dinyatakan bahwa bilamana yang bersangkutan meninggal dunia permohonan dapat diajukan oleh anak sah yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara. Pada tanggal, 27 Pebruari 1980 Menhankam mengeluarkan Instruksi No, Ins/01/II/1980 Tentang: Kebikjasanaan perubahan Status Rumah Dinas dalam lingkungan Dep Hankam, disusul dengan Petunjuk Pelaksanaan Men Hankam No. JUKLAK/05/III/1980 Tanggal, 19 Maret 1980, Tentang: Penjualan Rumah-Rumah Dinas Milik Dep Hankam / ABRI Kepada Anggota ABRI / Pegawai Negeri Sipil Dep Hankam ( entah kapan status rumah tinggal dan rumah swakarsa menjadi rumah dinas ). Dengan adanya surat tentang perubahan status Rumah Dinas, mengingat kondisi rumah sudah rusak karena usia dan konstrusi lama penghuni banyak yang merenofasi sesuai dengan kebutuhannya. Pada Tanggal, 27 Oktober 1984 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan No. Skep/652/X/1984 yang menetapkan rumah dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negeri Gol III untuk bisa dibeli menindaklanjuti surat Men Hankam. Pada Tanggal 15 Oktober 1998 surat Kasad No. B/991-04/23/270/Set kepada Panglima ABRI Perihal: Perumahan Dinas yang Tidak Dapat Dimanfaatkan Untuk kepentingan Dinas. - Bila dilepas uang masuk kas Negara. - Tidak menyalahi aturan dan untuk meringankan penghuni, Ruislag hanya tanahnya saja, bangunan dinilai nol dianggap rusak berat ( Bowpaleg ). Surat Kasad Tanggal 4 Maret 2002 No. B/205/III/2002 kepada Panglima TNI Perihal: Pembentukan Pokja Untuk Penanganan Masalah Rumah Dinas. - Permohonan kepada Panglima TNI untuk mengusulkan pembentukan pokja kepada Menhan RI untuk mengkordinasikan dengan Dirjen Anggaran Depkeu RI tentang penjabaran PP 40 Tahun 1994 dilingkungan Dephan, dengan lampiran kompleks Rumah dinas/Rumah Swakarsa seluruh indonesia yang dapat dialihkan statusnya. Surat Men Hankam kepada Menteri Keuangan Tanggal, 16 Juli 2002, No. B/502/10/6/417/Ditkon Perihal: Permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Dinas dilingkungan Dephan/TNI untuk pengadaan rumah baru. Surat Menteri Keuangan Tanggal, 12 Agustus 2002, No. S-3452/MK.2/2002 kepada Men Hankam - Menurut UU No. 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara bekan pajak dan PP No. 22 Tahun 1997 tentang penyetoran bukan pajak disimpulkan bahwa penerimaan hasil penjualan barang / kekayaan Negara wajib disetor kekas Negara. - Menurut PP No. 40 Tahun 1994 ditegaskan bahwa pembayaran Rumah Negara ( golongan III ) yang dialihkan kepada penghuninya dilaksanakan dengan cara disetor ke rekening Kas Negara pada Bank Pemerintah yang ditunjuk. - Mengingat ketentuan tersebut diatas permohonan pengembalian dana hasil penjualan Rumah Negara dilingkungan Dephan / TNI untuk dapat dialokasikan kembali kepada Dephan / TNI guna pengadaan tanah / rumah dinas baru tanpa mengurangi anggaran Dephan / TNI pada anggaran berkenaan tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui. Aneh juga, begitu begitu terbentur Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bahwa Dep Hankam / TNI tidak dapat / tidak boleh menerima penjualan Rumah Negara Golongan III dan harus masuk ke Kas Negara penjualan rumah kepada penghuni langsung di batalkan, yang timbul sekarang adalah penggusuran tanpa melihat status dan sejarah pada waktu dibangunnya. Padahal Dep Hankam / TNI dapat mengajukan pengadaan Rumah Dinas baru kepada Pemerintah karena penghapusan rumah yang telah dilepaskan kepada penghuninya. Banyak peraturan dibuat tanpa memikirkan kesejahteraan para Pejuang 45, Pahlawan kemerdekaan dan keluarganya yang mendukung selama tugas suami / ayah dalam suka dan duka. Seharusnya pembayaran sewa rumah selama dinas menjadi pertimbangan untuk pengalihan Rumah Dinas kepada penghuni. Lucunya sekarang bicara tidak punya Rumah Dinas untuk Anggotanya, jika kita kedaerah Cibubur, Cipayung dan Cilangkap yang wilayahnya dekat yang Mabes TNI banyak tanah yang perkaplingnya ribuan meter persegi menjadi rumah mewah pribadi para pejabat TNI yang seharusnya bisa untuk Rumah Dinas anggota TNI. Lihat laporan bisnia TNI yang jumlahnya 1500 lebih unit usaha dari pusat sampai daerah, mulai dari Pertambangan, HPH, Perkapalan, Penerbangan, Konstruksi dan banyak lagi tidak jelas hasilnya. Membaca laporan BPK Tahun 2005, 2006, 2007 dan laporan BPK Tahun 2008 lebih aneh lagi, pengalihan aset - aset TNI berpotensi merugikan Negara trilyunan rupiah. Masalah perumahan, sekarang abad melinium, Jakarta menjadi metropolitan, tidak bertepi dimana perumahan 50 tahun yang lalu banyak yang menolak menempati telah tertata dan teratur menjadi kota, yang tinggal Warakawuri yang sudah tua, jompo dan anak - anaknya, yang jengkel dan was - was takut digusur, merasa dipermainkan, karana menerima warisan, warisan peraturan rumah yang tidak jelas, harus pindah ketepi hutan manalagi mereka......
rumah negaraerra 03.02.12 22:26
@ Bpk Djoko Sarwono mhn info alamat email anda... sy ada di erra_72@ymail.com. thks b4

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.