Setiap pekerjaan biasanya menghasilkan gaji bagi orang yang melakukannya. Tak terkecuali pekerjaan mulia sebagai seorang hakim. Lalu, apakah para hakim sudah cukup puas dengan gaji yang diperolehnya tiap bulan. Hal ini yang coba ditelisik oleh sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fit and proper test calon hakim agung.

Anggota Komisi III dari Partai Demokrat Harry Witjaksono menanyakan motivasi para calon hakim agung bila dikaitkan dengan fulus. “Menurut saudara struktur pendapatan hakim sudah cukup atau tidak? Kalau belum, berapa?” tanyanya. Selain itu, apakah perlu seorang hakim agung diberi fasilitas lain untuk menunjang pekerjaannya.

Para calon punya jawaban serupa tapi tak sama. Meski masih terkesan malu-malu, mayoritas calon yang ditanya menilai gaji yang diperolehnya saat ini –para calon yang berasal dari jalur karier- masih jauh dari ideal. “Saya syukuri yang ada sekarang. Kalau mau dinaikan ya Alhamdulillah,” ujar Sjam Amansjah, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Sjam mengatakan gaji hakim Pengadilan Negeri sebesar Rp 3-4 juta. Sedangkan, penghasilannya sendiri sebagai Ketua PT sebesar Rp 9 juta per bulan. “Itu ditambah dengan remunerasi 75 persen,” tuturnya. Namun, angka tersebut masih bisa dipotong melihat dari faktor kehadiran si hakim di Gedung Pengadilan.

Lagipula, lanjutnya, ia melihat program remunerasi itu belum tentu berlanjut. Pasalnya, dari tiga lembaga yang memperoleh remunerasi (Badan Pemeriksa Keuangan, Departeme Keuangan, dan Mahkamah Agung), hanya MA yang belum selesai diaudit oleh lembaga independen. “Hanya MA yang belum lolos audit independen,” ungkap Sjam.

Sjam justru menilai gaji hakim justru masih jauh dibanding gaji para anggota dewan. “Mereka gajinya lumayan. Padahal, kami kan sama-sama pejabat negara,” ujarnya usai menjalani fit and proper test. Meski begitu, Sjam tak serta merta minta naik gaji. Ia mengaku sudah terbiasa hidup sederhana. Hal yang paling penting, menurutnya adalah pemberian fasilitas dinas. “Misalnya, hakim anggota di PT juga mendapat mobil dinas,” tambahnya.

Sikap legowo Sjam terhadap penghasilan yang dimilikinya selama ini memang sempat mendapat pujian dari para Anggota Komisi III DPR RI. Sjam dinilai mempunya penghasilan yang tidak berlebihan. Sebagai hakim yang telah mengabdi selama sekitar 30 tahun, Sjam ‘hanya’ memiliki harta Rp 900 jutaan.

Lain Sjam, lain Moerino. Calon hakim agung yang juga berasal dari jalur karier ini bahkan mempunyai harta tak lebih dari Rp 300 juta. “Saya salut dengan Anda. Lebih besar penghasilan hakim garis daripada penghasilan Anda,” seloroh Deddy Gumelar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sedangkan, calon hakim agung Achmad Yamanie menceritakan pengalamannya kala melakukan studi banding ke Singapura. Menurutnya, kesejahteraan para hakim sudah sangat ideal. “Penghasilan seorang hakim di sana sangat jauh dengan penghasilan hakim di sini,” jelasnya, Rabu (17/2).

Lalu, berapa gaji hakim agung yang ideal bila kelak para calon terpillih? Baik Sjam, Moerino, maupun Yamanie enggan berbicara banyak. Mereka mengaku tak mau mempersoalkan masalah gaji. “Saya tak tahu berapa gaji hakim agung sekarang,” ujarnya. Namun, Yohanes Sogar Simamora –calon dari jalur non karier- ikut angkat bicara.

Meski tak tahu persis besaran gaji hakim agung, Yohanes menilai gaji yang ideal untuk seorang hakim agung sekitar Rp 30 juta. “Gaji hakim agung di Inggris bisa lebih besar dari menteri,” jelas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Meski begitu, sama dengan calon yang lain, Yohanes tak mau mempersoalkan masalah gaji. “Saya tak ada urusan dengan gaji. Sebagai guru besar, saya memiliki tunjangan profesi,” pungkasnya. Sebagai informasi, gaji hakim agung saat ini berkisar Rp 15-20 juta.

Ali/Fat