Minggu, 14 Maret 2010
Pengacara Terorisme Saling Tuding Melanggar Etika Advokat
Keduanya sama-sama mengaku dihubungi Kedubes Arab Saudi dan ditunjuk oleh terdakwa sebagai penasihat hukum. TPM telah memiliki struktur dan tersebar di berbagai daerah.
Rfq
Dibaca: 3062 Tanggapan: 0
Pengacara Terorisme Saling Tuding Melanggar Etika Advokat
Foto: http://timpengacaramuslim.blogspot.com

Perseteruan antar penasihat hukum Tim Pengacara Muslim (TPM) Palu dengan Jakarta dalam mendampingi pelaku tindak pidana terorisme berkewarganegaraan Arab Saudi Al Khelaiw Ali Abdullah alias Ali terus terjadi. Meski pun tak terlalu kentara, masing-masing pihak saling klaim memiliki surat kuasa. Bahkan saling mengklaim mendapat lampu hijau dari Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi, negara asal Ali.

 

Sidang perkara Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Februari lalu memang sempat ricuh lantaran anggota TPM Jakarta Muanas Alaidin menginterupsi hakim seraya menunjukan surat kuasa sebagai penasihat hukum dari terdakwa. Majelis hakim dipimpin Ida Bagus DY mengusir Muanas dari ruang sidang.

 

Meski TPM Pusat telah memiliki surat kuasa dari terdakwa, toh pada persidangan selanjutnya Rabu (3/3) dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa, Ali tetap didampingi oleh Asludin Hatjani dkk. Secara etika, seyogianya TPM Pusat berhak untuk mendampingi Ali pada persidangan selanjutnya dengan merujuk pada surat kuasa yang dikantonginya.

 

Asludin Hatjani menegaskan pendampingan kepada Ali sudah dilakukan sejak tahap penyidikan di Mabes Polri. Malahan hingga persidangan perdana, Asludin mengaku meneken kontrak baru sebagai pendampingan hukum kepada terdakwa dalam persidangan. Asludin mengaku, pihaknya telah ditunjuk Kedubes Arab Saudi sebagai penasehat hukum Ali. Bahkan dari Ali pun menunjuk Asludin dkk sebagai penasihat hukumnya. Dengan begitu, Asludin dkk merasa memiliki pegangan kuasa dengan penunjukan dari Ali dan dari Kedubes Arab Saudi.

 

“Pada Rabu itu saya tanda tangan dan di sini ada kuasa baru dan pada saat mau sidang, Ali tanda tangan kuasa saya. Di persidangan, ditanya kuasa hukumnya Ali nunjuk saya. Di situ sudah jelas dan saya ditunjuk ada kontrak dengan kedutaan Arab Saudi,” ujarnya kepada hukumonline.

 

Pengacara yang biasa menangani perkara tindak pidana terorisme ini mengaku heran karena ada pihak lain yang memiliki surat kuasa sebagai penasihat hukum Ali. Meskipun begitu, penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa adalah hak terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP. “Saya tidak tahu bagaimana caranya bisa ada pencabutan kuasa. Tapi kita pelajari Ali ini tidak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana tiba-tiba dia punya catatan pencabutan kuasa yang dia tidak mengerti,” ujarnya.

 

Menurut Asludin, pihak TPM Pusat telah melanggar etika advokat. Pasalnya, kata Asludin, sebelum persidangan perdana dimulai, pihak TPM Pusat memasuki ruangan tahanan Ali. Setelah itu, Ali disodorkan kertas. Menurutnya, perbuatan itu telah melanggar etika sebagai advokat. Seyogianya, jelas Asludin, bila sesama rekan advokat memiliki klien, sementara kliennya telah memberikan kuasa kepada advokat lain, selayaknya advokat pemegang kuasa baru menginformasikan kepada advokat sebelumnya. “Konfirmasi ke saya, apakah saya masih sebagai kuasa atau tidak. Ini tidak ada konfirmasi. Jelas, ini melanggar etika dan profesi advokat sendiri,” tuturnya.

 

Asludin memandang tindakan dengan memasuki ruangan tahanan dengan menyodorkan surat adalah pelanggaran etika, meskipun mengantongi surat kuasa dari terdakwa. Apapun alasannya, kata Asludin, seyogianya pihak TPM Pusat mengkonfirmasi kepada dirinya. ” Mereka harus beritahu ke saya, itu etikanya. Mereka langsung serobot, makanya saya katakan mereka kurang kerjaan,” ujarnya.

 

Dihubungi di tempat terpisah, pengacara TPM Pusat Achmad Michdan menilai penanganan perkara dengan pendampingan terdakwa dalam kasus tindak pidana terorisme tidak transparan. Asludin, kata Michdan, tidak bertanggung jawab karena mengatasnamakan TPM. Padahal TPM secara organisatoris tidak pernah menawarkan diri untuk mendampingi terdakwa teroris. Selama ini biasanya diminta terdakwa, keluarga, atau pihak perwakilan terdakwa, seperti Kedubes Arab Saudi.

 

Michdan menjelaskan, penunjukan penasihat hukum dalam pendampingan adalah hak terdakwa. Bukan sebaliknya penasihat hukum mengatasnamakan negara. Meski mengaku dihubungi Kedubes Arab Saudi dan menyatakan kekecewaanya dengan pengacara yang kini mendampingi Ali, Michdan enggan dituding melanggar etika advokat. ”Saya juga dihubungi pihak Kedubes. Maaf saja, Kedubes menyatakan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu kami nyatakan itu,” ujarnya.

 

Michdan mengaku kecewa, lantaran Ali tak diberikan keleluasaan agar mendapatkan penasihat hukum. Michdan mengklaim sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum selama persidangan. Michdan berharap Ali mengutarakan di muka persidangan perihal pencabutan kuasa hukum dan dialihkan ke Michdan. “Nah kemarin tidak terjadi pada proses awal sidang. Sebetulnya saya bisa mempermalukan mereka di sana dan sudah ada surat pencabutan dan sudah ada surat yag didaftarkan dan kita tidak mau melakukan itu” ujarnya.

 

Logikanya, sambung pembina TPM Pusat ini, terdakwa yang diadili di Jakarta selayaknya ditangani TPM Pusat alias Jakarta. TPM yang sudah tersebar di berbagai daerah berhak menangani terdakwa teroris dimana dia diadili. Menurut Michdan, Asludin yang mengatasnamakan TPM Palu telah bekerjasama dengan Mabes Polri. Michdan menilai pembelaan yang dilakukan Asludin dkk tidak maksimal antara lain karena ada pengaduan penyesalan dari salah seorang terdakwa yang pernah dibela TPM Palu. “Kami tahu dari mereka yang dibela dan menyesal,” ujarnya.

 

Untuk itu, TPM Pusat kata Michdan akan segera melakukan pengusutan. Pasalnya terdakwa yang dibela TPM Palu mengalami penyiksaan. Eh, terdakwa malah disarankan membuat surat pernyataan tidak ada penyiksaan. Laporan itu, kata Michdan telah dia kantongi.

 

Lalu, apakah rebutan klien warga negara Arab Saudi ini akan berlanjut?

Belum ada tanggapan
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.