hukumonline
Rabu, 28 April 2010
Kemandirian Penyelenggara Pemilu Bukan Berarti Melarang Orang Parpol
Forum Konstitusi menyatakan kata ‘mandiri’ dalam Konstitusi bukan berarti orang parpol tidak bisa masuk sebagai penyelenggara pemilu.
Sam
Dibaca: 920 Tanggapan: 0

Komisi II DPR kembali melanjutkan pembahasan revisi UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Selasa (27/4), giliran Forum Konstitusi yang diundang untuk  mengikuti rapat dengar pendapat. Rapat kali ini juga menjadi momen dimulainya era kepemimpinan Chaeruman Harahap di Komisi II. Chaeruman yang sebelumnya duduk di Komisi III, menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia.

 

Kepada Komisi II, Zain Badjeber dari Forum Konstitusi menegaskan bahwa keberadaan penyelenggara pemilu merupakan amanat Konstitusi. Makanya, terlepas dari apa nama lembaganya, penyelenggara pemilu mutlah harus ada. “Pemilu kita jabarkan dari pembukaan UUD 1945. Dan dari hasil penjabarannya, untuk penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum,” jelasnya.

 

Konstitusi, kata Zain, memang menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bersifat mandiri. Namun, menurutnya, makna mandiri di sini bukan berarti melarang orang partai politik menjadi penyelenggara pemilu. “Bukan berarti orang partai politik tidak boleh ada di dalamnya,” tukasnya.

 

Jika dibandingkan dengan kata ‘mandiri’ dalam dasar pembentukan Komisi Yudisial (KY) serta Badan Pemeriksa Keuangan, menurut Zain, maka seharusnya orang partai politik bisa juga boleh menjadi penyelenggara pemilu. “Ada beberapa orang parpol di dalam sana. Di KY misalnya, ada teman saya, Thahir Saimima dari PPP,” dia mencontohkan.

 

Makna kata ‘mandiri’ yang dimaksud Konstitusi, menurut Zain, adalah keputusan dari lembaga tersebut nantinya tidak bisa diintervensi oleh lembaga atau partai manapun serta tidak berpihak. “Dia di sana harus menjaga lembaganya, dan merdeka dalam mengambil keputusan,” tandasnya.

 

Pada akhirnya, lanjut Zain, pengaturan mengenai siapa saja yang akan duduk di penyelenggara pemilu menjadi kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang. “Jadi terserah kepada bapak-bapak, siapa yang mau diletakkan di sana,” tambahnya.

 

Di luar itu, Zain berpendapat seharusnya regulasi pemilu hanya satu. Tidak terpecah seperti yang berlaku sekarang. Argumen Zain didasarkan pada Pasal 22e ayat (6) UUD 1945. Menurutnya, dalam pembahasan amandemen UUD 1945 beberapa tahun lalu, tidak ada arahan sama sekali untuk memisahkan regulasi pemilu. “Pengertian yang kami rumuskan, adalah pemilu presiden diatur dalam UU Pemilu yang ada, bukan berdiri sendiri satu undang-undang,” papar mantan Badan Pekerja MPR ketika proses amandemen UUD 1945 ini.

 

Wakil Ketua Forum Konstitusi Slamet Effendy Yusuf mengatakan UU No 22 Tahun 2207 sebenarnya tidak perlu ada. “Jadi sekarang saatnya DPR berkonsolidasi untuk mengembalikan pemilu ini kepada Konstitusi. Bahwa akibat pasal 22e ayat (6), UU Pemilu hanya satu. Tidak ada UU penyelenggara pemilu, Pemilu DPR, DPRD, DPD, Pemilu presiden, dan Pemilu Kepala Daerah,” terang Slamet.

 

Anggota Panja dari Fraksi PDIP Eddy Mihati Wibowo mengaku mendapat pencerahan dari penjelasan Forum Konstitusi. “Dengan pencerahan yang diberikan oleh Forum Konstitusi , mestinya saat ini kita sudah bisa memastikan tidak ada lagi pembahasan UU Pemilu yang parsial. Yang harusnya kita susun adalah revisi UU Pemilu,” papar Eddy.

 

Anggota Panja lainnya, Nurul Arifin mengusulkan agar dibentuk suatu wadah tempat para wakil partai melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemilu. “Satu forum untuk tempat para wakil parpol, untuk ikut melaksanakan dan mengawasi pemilu nantinya,” tegas mantan artis era 90-an ini.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.