hukumonline
Sabtu, 01 Mei 2010
Peradilan Agraria untuk Conflict Resolution dan Prevention
Delapan RUU terkait bidang pertanahan dan kegarariaan yang masuk prolegnas 2010-2014 patut dikawal ketat.
Yoz
Dibaca: 2756 Tanggapan: 0

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menghimbau ke semua pihak agar sejumlah RUU yang potensial kontra reforma agraria di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 diawasi. Sementara, sejumlah RUU yang pro reforma agraria perlu mendapatkan input substansi dan strategi advokasi secara optimal.

 

Ketua Dewan Nasional KPA Usep Setiawan mencatat, setidaknya ada 32 RUU yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan bidang pertanahan dan keagrariaan di Prolegnas. Dalam konteks keagrariaan, setidaknya ada 8 RUU yang patut dikawal ketat.

 

Kedelapannya adalah RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam, RUU Pertanahan, RUU Pengambilan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, RUU Hak Atas Tanah, RUU Pengadilan Keagrariaan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan RUU perubahan atas UU Penetapan Luas Tanah Pertanian.

 

"Terhadap RUU yang potensial bertentangan dengan semangat dan agenda reform, maka perlawanan terhadapnya juga tak kalah pentingnya," ujar Usep dalam diskusi yang berjudul 'RUU Pengadilan Agraria, Solusi Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia'.

 

Dalam kesempatan itu, Usep merekomendasikan untuk secara paralel disiapkan empat kelembagaan bagi pelaksanaan pembaruan agraria sejati. Empat lembaga tersebut adalah; Komite Nasional untuk Pembaruan Agraria, Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, Peradilan Agraria, dan Kementerian Agraria.

 

Meski menyayangkan RUU tentang Pelaksanaan Reforma Agraria tidak masuk di Prolegnas, Usep menganggap, terhidangnya RUU Peradilan Agraria di program tersebut, bisa dipandang sebagai wujud kepedulian dan komitmen politik pemerintah dan parlemen untuk menyediakan mekanisme dan lembaga khusus yang bertugas menangani serta menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

 

Sekadar pengetahuan, konflik agraria adalah konflik struktural yang timbul karena kebijakan pemerintah. Yang berkonflik bukan antar rakyat dengan rakyat, tetapi rakyat versus pemodal besar, dan/atau rakyat versus pemerintah termasuk BUMN. Umumnya, konflik ini berawal dari proses "negaraisasi" tanah-tanah yang yang sudah lama dikuasai dan didiami rakyat.

 

Dijelaskan Usep, dalam banyak kasus sengketa tanah struktural sejak Orde Baru, konsep hak menguasai dari negara atas tanah dan sumber agraria lainnya, telah secara salah dimaknai dan dipraktikkan selaiknya asas domeinverklaring yang menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara seolah-olah pemilik tanah. Padahal, konsepsi barat ini telah dikubur UUPA No.5/1960, kemudian ditegaskan bangsa Indonesia lah pemilik tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

 

Langkah Tepat

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif RACA Institute, Boedhi Wijardjo menerangkan, konflik agraria merupakan problem mondial. Artinya, bisa ditemui dimanapun ketika kaki menginjak bumi. Indonesia sendiri, katanya, memiliki sejarah konflik agraria yang sangat panjang dan melibatkan stakeholders yang sangat luas yang memiliki kepentingan terhadap sumber-sumber agraria.

 

Dengan kelembagaan penyelesaian konflik yang tidak memiliki kapasitas untuk membaca source of problem dari konflik agraria, membuat konfik yang timbul tidak mudah untuk diselesaikan. "Dengan adanya kenyataan ini, kemudian konflik agraria dicap sebagai unresolved problem," ujarnya.

 

Boedhi mengatakan, gagasan untuk mengembangkan Peradilan Agraria adalah langkah yang tepat dan strategis. Tidak saja untuk kepentingan kekinian dalam menyelsaikan konflik (conflict resolution), namun juga memiliki kepentingan untuk mengurangi dan mengantisipasi konflik agraria di masa depan (conflict prevention).

 

Menurutnya, ketepatan peradilan agraria untuk mampu menjawab konflik agraria sangat dipengaruhi oleh bacaan historis-sosiologis terhadap konflik dan peradilan itu sendiri. Hal itu, katanya, sangat dibutuhkan terutama ketika peradilan tersebut dibentuk dengan paradigma baru serta argumentasi yang membenarkan dan perlunya respons yang bersifat ordinary.

 

"Cukup banyak jebakan yang bisa menjerumuskan niat baik (political will) yang seharusnya menjadi roh dari pengembangan peradilan agraria," tuturnya. Untuk menghindari jebakan dan menghindari terjadinya peradilan agraria yang lahir prematur, lanjut Boedhi, setidaknya ada dua hal yang perlu dikritisi, yakni proses pengembangan peradilan agraria dan substansi strategis yang direspon peradilan agraria.

 

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Djamal Azis mengakui, selama ini di masyarakat banyak terjadi perselisihan dan sengketa dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Ia mengatakan, masyarakat yang menghadapi sengketa seringkali tidak berdaya di depan hukum, apalagi ketika berhadapan dengan pihak yang lebih mengenal seluk beluk hukum dan sengketa.

 

"Masyarakat seolah-olah selalu mendapatkan posisi tawar yang lemah di hadapan hukum," ucap politisi Partai hanura ini.

 

Sejauh ini, kata Djamal, penyelesaian masalah pertanahan dilakukan secara yuridis teknis, baik melalui teknis administratif atau melalui lembaga peradilan. Namun bagi Djamal, penyelesaian secara teknis administratif cukup riskan karena dilaksanakan oleh aparat pemerintah.

 

Demikian pula penyelesaian masalah pertanahan melalui lembaga peradilan. Djamal menganggap, dalam kenyataannya hal itu tidak sesuai aspirasi masyarakat karena lamanya proses peradilan dan membutuhkan banyak biaya dalam proses beracara. Selain itu, ia menilai putusan pengadilan selalu berpihak pada pemilik modal (pihak yang kuat secara ekonomi).

 

Atas ketidakadilan itu, Djamal menyarankan, perlu dibentuk Peradilan Agraria sebagai wadah terakhir yang memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang tersangkut dengan masalah agraria atau pertanahan.

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.