Opsi Perpanjangan Kontrak dalam Proyek Asahan Belum Diputuskan
Berita

Opsi Perpanjangan Kontrak dalam Proyek Asahan Belum Diputuskan

Pendanaan oleh Jepang dinilai lebih menguntungkan dibanding dikelola BUMN. Opsi lain adalah menyerahkan pengelolaan proyek itu ke BUMN, atau mendirikan BUMN tersendiri.

Oleh:
M-7/Dny
Bacaan 2 Menit
Opsi Perpanjangan Kontrak dalam Proyek Asahan Belum Diputuskan
Hukumonline

Mantan Menteri Perindustrian A.R. Soehoed ikut buka suara seputar kontroversi kelanjutan kontrak kerjasama Indonesia-Jepang dalam mengoperasikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). A.R. Soehoed adalah salah satu tokoh di balik proyek pembangkit listrik tersebut. Kontrak dengan Jepang akan berakhir pada Oktober 2013 mendatang.

 

Soehoed berpendapat sebaiknya Pemerintah melanjutkan kontrak kerjasama dengan Jepang. Melanjutkan kerjasama akan lebih menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Danau Toba dan Sungai Asahan yang menjadi pemasok air untuk pembangkit diprediksi mampu menghasilkan listrik hingga 1250 MW per hari. Proyek ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listri di Sumatera, bahkan mungkin ke luar Sumatera.

 

Pemerintah, kata mantan Menteri Perindustrian itu, harus berani membuat kebijakan sekalipun mendapat tentangan dari pihak yang tak ingin melanjutkan kerjasama Indonesia – Jepang. "Untuk memajukan negara kita harus berani mengambil langkah-langkah besar," tandasnya saat ditemui di sela-sela kuliah umum di kampus UI Depok, Rabu (05/5).

 

Ketika proyek Asahan dimulai hampir 30 tahun lalu, peran Jepang sudah cukup besar. Berkat bantuan donatur dari Jepang pula yang membuat proyek Asahan berkembang menjadi seperti sekarang, juga mengelola aluminium.

 

Dalam perkembangannya, proyek asahan akhirnya melibatkan industri alumunium. Pertimbangannya, listrik tidak dapat dialirkan ke tempat yang jauh, karena memerlukan kawat alumunium sebagai media transportasi listrik.

 

Perjanjian antara Indonesia dan Jepang untuk Inalum berlaku selama 30 tahun. Pada 2013 mendatang, kontrak kedua negara akan berakhir. Selain melanjutkan kerjasama, opsi yang muncul adalah menjadikan PT Inalum sebagai Badan Udaha Milik Negara (BUMN).

Tags: